Saatnya Riau Kelola Blok Siak (It’s Time for Riau to Operate Siak Block)

28 03 2011

Artikel ini diterbitkan Riau Pos 28 Maret 2011.

 

Selama delapan tahun terakhir satu-per-satu ladang minyak Riau yang dikelola perusahaan asing dilepas kepada pemerintah daerah setelah kontraknya berakhir. Pada 2002, CPP Block berpindah tangan dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada konsorsium PT. Pertamina dan BUMD Kab. Siak PT. Bumi Siak Pusako (BSP). Setelah itu Blok Langgak (Mountain Front Kuantan, MFK) yang awalnya juga dikelola CPI, sejak 2010 dikuasai penuh BUMD Pemprov Riau PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR). Dalam dua tahun ke depan, dua ladang minyak lagi akan habis kontrak, yaitu South and Central Sumatera Block (Medco E&P Indonesia) dan Siak Block (CPI). Artikel ini membahas potensi ekonomi di Siak Block dan strategi Riau untuk melanjutkan pengelolaan setelah kontrak CPI berakhir 2013.

Sekilas Siak Block

Ladang minyak Siak Block terhampar pada empat kabupaten yaitu Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Bengkalis. Eksploitasi Siak Block dimulai CPI pada 1963, dan sejak 1991 kontrak CPI diperbaharui dengan sistem bagi hasil. Berdasar kontrak baru, penguasaan CPI di Siak Blok akan berakhir pada 27 November 2013 nanti.

Siak Block terdiri dari dua lapangan utama, yaitu Lindai Field dan sebagian Batang Field. Produksi Lindai Field sekitar 1.300 barrel of oil per day (bopd) dengan peluang peningkatan melalui penambahan sumur sisipan dan aplikasi teknologi waterflood. Sedangkan Batang Field yang 65% dalam konsesi Siak Block, memproduksi sekitar 1.200 bopd minyak kental/berat, dan dapat ditingkatkan dengan teknologi pemanasan minyak di dalam reservoir, penambahan jumlah sumur, dan merapatkan spacing (jarak pengurasan antar sumur).

Jika dirata-ratakan, produksi Siak Block sekitar 2 ribu bopd. Dibanding Blok Langgak dengan produksi sekitar 600 bopd, Siak Block adalah ladang tua yang masih menawan di mata investor.

Potensi Pendapatan dari Siak Block

Walaupun produksinya tidak besar, Siak Block tetap menjanjikan pendapatan bagus untuk Riau. Dengan asumsi produksi rata-rata 2.000 bopd, maka merujuk metode penghitungan Rafiq Imtihan (2010), Riau berpeluang meraih keuntungan sekitar US$ 4,06 juta dari Siak Block atau sekitar Rp. 37,5 Miliar per tahun dengan asumsi US$ 1=Rp. 9.250. Dasar perhitungan dan asumsi yang digunakan adalah: harga Sumatra Light Crude (SLC) yang dihasilkan Siak Block sama dengan harga rata-rata SLC enam tahun terakhir (2005-2010) yaitu US$ 77,3 per barrel, biaya pokok produksi (BPP) diasumsikan US$ 15 per barrel, bagi hasil 85 % untuk pemerintah pusat dan 15 % untuk kontraktor, dan corporate and deviden tax sebesar 40,5 %. Melihat trend harga minyak yang terus naik dan masih terbukanya peluang meningkatkan produksi, keuntungan berpotensi naik di masa depan.

Berdasar pemberitaan media, terdapat beberapa pihak yang berminat mengelola Siak Block. Pemerintah daerah, melalui BUMD Pemrov Riau PT. SPR dan BUMD Pemkab Siak PT. BSP, telah menyatakan minat (Antara 2010). Selain itu, CPI juga bermaksud memperpanjang kontraknya di Siak Block, disusul Bakrie Group dan Medco International yang menyatakan minat sama.

Siapa Sebaiknya Mengelola Siak Block?

Menurut BP Migas, pemerintah akan memberi prioritas pada BUMD untuk mengelola Siak Block (Antara 2010). Belajar dari keberhasilan pengelolaan dua blok terdahulu, maka pengelolaan Siak Block oleh daerah harus diperjuangkan mengingat Riau memerlukan dana besar untuk merealisasikan target pembangunan. Pertanyaan selanjutnya adalah BUMD mana yang paling cocok di antara berbagai BUMD yang ada? Jawaban final tentu tergantung hasil tender dan kesepakatan Pemprov Riau dan Pemkab-Pemkab di mana Siak Block berada, dengan mengedepankan azas keadilan.

Namun, saya ingin mengajak kita semua untuk mempertimbangkan sebuah BUMD milik Pemrov Riau sebagai pengelola Siak Block masa depan, yaitu PT. Riau Petroleum (PT. RP). Kembali pada sejarah, PT. RP khusus dibentuk untuk mempersiapkan Riau dalam menyikapi berakhirnya kontrak pengelolaan beberapa blok migas yaitu CPP, MFK, Siak & Rokan Block). Namun dalam perjalanannya, PT. RP belum mendapatkan kesempatan menjalankan fungsinya. Berkaca pada pengalaman PT. BSP dan PT. SPR yang awalnya justru dibentuk untuk bisnis non-migas, namun kemudian menjadi contoh kesuksesan daerah mengelola bisnis migas, adalah patut jika PT. RP diberi peluang sama di Siak Block. Hal ini sekaligus membuktikan perlakuan adil pemerintah daerah kepada BUMD-nya sendiri.

Strategi

Pengelolaan migas melibatkan investasi, teknologi, dan profesionalitas. Besaran investasi untuk mengelola Siak Blcok secara mandiri dapat dihitung untuk meyakinkan calon investor bahwa Siak Block akan memberikan keuntungan besar dengan resiko terukur. Jika PT. RP diberi kesempatan, ini bermakna pemerintah daerah selaku pemegang saham utama memberi dukungan finansial. Sedangkan dari aspek teknologi sepertinya tidak ada masalah mendasar. Teknologi yang digunakan saat ini di Siak Block dapat dilanjutkan pada tahun-tahun pertama pengelolaan oleh BUMD. Selanjutnya, dapat diterapkan teknologi baru untuk meningkatkan produksi.

Kesimpulan

Pemerintah Provinsi harus memperkuat perjuangan untuk mengambil tongkat estafet pengelolaan Siak Block dari CPI pada 2013. Berbagai kesepakatan penting perlu dibuat pihak-pihak terkait untuk memuluskan rencana ini. PT. Riau Petroleum, karena fungsi dan sumberdaya yang dimilikinya patut dipertimbangkan dan diberi dukungan penuh sebagai pengelola masa depan Siak Block. Satu hal yang perlu direnungkan adalah bahwa minyak di Siak Block telah diekploitasi puluhan tahun. Kini sisa yang tinggal beberapa “tetes” harus dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti perbaikan pendidikan dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.***

Kunaifi, PgDipEnSt., M.Sc.

Peneliti di Energy Research Centre (EnReach)

UIN Suska Riau

kunaifi@gmail.com

NOTE: warna biru diedit redaksi Riau Pos dan tidak dicantumkan.





Era Minyak Murah Telah Berlalu (Cheap Oil Era is Ending)

14 12 2010

Artikel ini diterbitkan Riau Pos, 14 Desember 2010

Pada 1973 dan 1979 harga minyak mentah dunia secara tiba-tiba meroket hingga tiga kali lipat. Kejadian beruntun ini membuat ekonomi global terpuruk ke dalam resesi parah. Sejak itu harga minyak bumi tidak pernah stabil; tak jarang mengacaukan ekonomi suatu negara bahkan dunia. Terakhir, tahun 2008 minyak kembali memberi kejutan pada ekonomi global saat harganya naik hingga $US 147 per barrel dari sebelumnya sekitar $US 50 per barrel. Indonesia merasakan akibatnya dalam bentuk defisit APBN sehingga banyak proyek terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan, dan antrian penduduk di pangkalan minyak bertambah panjang. Banyak analis menterjemahkan krisis minyak global sebagai peringatan bahwa cadangan minyak dunia makin sedikit, dan ketergantungan berlebihan pada ekonomi berbasis bahan bakar fosil (minyak bumi, gas alam, dan batu bara) adalah pilihan yang amat rapuh.

Sejarah dan perkiraan harga minyak menurut International Energy Agency. Terlihat bahwa tahun 2035 harga minyak diperkirakan $200 per barrel. Harga minyak saat ini adalah sekitar $  (Sumber:Reuters)

Kini rakyat Indonesia diresahkan oleh rencana pemerintah mencabut subsidi BBM bagi mobil pribadi, bagai ‘pil pahit’ hadiah tahun baru 2011. Rencana ini menurut pemerintah, diambil untuk mengantisipasi lonjakan subidi BBM tahun 2011 yang diperkirakan mencapai 10 persen akibat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Pencabutan subsidi BBM akan dilakukan dua tahap; dimulai di Jabodetabek dan kawasan lain di Jawa-Bali pada 2011. Sedangkan tahap dua di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pada 2012. Tahun 2013 kebijakan ini ditargetkan berlaku di seluruh Indonesia.

Artikel ini mendiskusikan kondisi dan tantangan perminyakan Riau serta langkah awal yang perlu diinisiasi Pemda untuk menjamin keamanan suplai energi, khususnya minyak bumi, masa depan.

Riau Kaya Minyak Tinggal Sejarah

Minyak telah dijadikan komoditi ekonomi utama nasional terutama zaman orde baru. Tahun 1977 tercatat sebagai puncak produksi minyak nasional, sehingga Riau sebagai penghasil (namun bukan penikmat) utama minyak nasional mendapat julukan sebagai negeri “petro-dollar.”

Kini kejayaan itu telah berlalu. Indonesia terlalu semangat menghisap “sang emas hitam” dari perut bunda pertiwi tanpa memperhitungkan cadangan minyak nasional yang sebenarnya cuma sedikit, sehingga perlu dihemat. Puncak produksi minyak nasional telah berlalu dalam waktu amat dini. Sejak 2000, produksi minyak (lifting) tidak pernah mencapai 1 juta barel per hari (bph). Tahun ini, target lifting nasional sebesar 965 ribu bph dalam APBN tidak tercapai.

Bahkan, setelah 47 tahun menjadi anggota organisasi negara-negara elit pengekspor minyak (OPEC), efektif Januari 2009 Indonesia terpaksa hengkang karena telah berubah menjadi net oil importer sejak 2003, alias meng-impor minyak lebih banyak daripada meng-ekspor. Penyebanya jelas, bahwa saat kebutuhan minyak dalam negeri meningkat terus-menerus, lifting menurun secara pasti, yang dalam teori ekonomi disebut oil supply-demand gap. Jika dulu kenaikan harga minyak dunia membawa berkah bagi Indonesia, kini justru menjadi petaka.

Apa indikasi minyak Indonesia segera kering? Pertama, perhatikan statistik. Menurut Bappenas (4/11/2010), jika tidak ditemukan sumur baru, cadangan minyak Indonesia hanya bertahan hingga 18 tahun ke depan. Estimasi ini lebih optimis dibanding hitungan British Petroleum (2010) yaitu 15,6 tahun. Lihat juga pernyataan raksasa Chevron (CPI) bahwa produksi CPI di Riau, turun sekitar 10 persen per tahun (21/03/2005).

Kedua, di Riau, dalam delapan tahun terakhir satu-per-satu ladang minyak yang dikelola perusahaan asing dilepas kepada pemerintah setelah kontraknya berakhir. Sebagian diraih melalui perjuangan rakyat seperti CPP Block yang diserahkan CPI pada 2002. Sebagian lagi diserahkan melalui proses yang lebih mulus seperti Blok Langgak CPI (2010). Dalam waktu dekat Riau akan mengambil pengelolaan Mountain Front Kuantan Block dari CPI. Telah diwacanakan pulua mengambil Siak Block dari CPI yang berakhir 2013, dan South and Central Sumatera Block dari Medco E&P Indonesia (habis kontrak 2013). Inilah indikasi bahwa dalam hitungan para raksasa industri minyak, eksploitasi sumur-sumur minyak Riau yang sudah uzur tidak menarik lagi.

Ketiga, dalam lima tahun belakangan Presiden telah mengeluarkan dua Inpres terkait penghematan energi, mengindikasikan kekhawatiran akan keamanan suplai energi masa depan di tengah kebutuhan kian meningkat. Kedua Inpres tersebut adalah Inpres 10/2005 tentang Penghematan Energi dan Inpres 02/2008 tentang Penghematan Energi dan Air.

Apa Strategi Riau?

Riau dapat mengadopsi dua strategi paling populer di berbagai negara untuk memperlambat habisnya cadangan minyak. Pertama, gerakan hemat energi (energy efficiency) secara menyeluruh. Memang pencabutan subsidi BBM memiliki potensi dampak sosial- ekonomi seperti penurunan daya beli masyarakat dan memicu peningkatan jumlah kendaraan roda dua dengan BBM bersubsidi. Namun, kebijakan ini berpotensi menekan konsumsi BBM berlebihan. Selama ini kita dimanjakan oleh BBM murah sehingga tidak jarang berperilaku boros BBM. Mulai tahun depan, kita perlu berpikir untuk mempersingkat perjalanan dengan mobil pribadi.

Selain efisiensi energi di industri, perkantoran, dan transportasi, di rumah anda juga bisa hemat energi

(Sumber: http://www.solar-green-wind.com/archives/energy-efficiency)

Gerakan hemat energi adalah wajib setelah dikeluarkannya PP 70/2009 tentang Konservasi Energi. Disebutkan bahwa Pemprov, Pemkab/Pemko bertanggung jawab melaksanakan langkah-langkah penghematan energi. Maka, Pemrov Riau beserta Pemkab/Pemko perlu segera melaksanakan PP 70/2009 dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi serta mengalokasikan dana untuk hal tersebut. Program hemat energi tidak hanya menurunkan konsumsi BBM, tapi juga menghemat anggaran dan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim.

Strategi kedua adalah mengurangi ketergantungan pada minyak bumi melalui strategi bauran energi (energy-mix), di mana konsumsi minyak dikurangi sementara pemanfaatan energi terbarukan ditingkatkan. Strategi ini juga wajib dilakukan. Kebijakan Energi Nasional 2025 mengamanatkan bahwa pembangunan energi masa depan dititikberatkan pada pemanfaatan energi terbarukan secara maksimal. UU 30/2007 tentang Energi juga mengatur bahwa “penyediaaan energi baru dan terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.” Langkah awal adalah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) tingkat propinsi dan kabupaten/kota, yang mencantumkan pola pengembangan energi terbarukan di Riau.

Sumber: http://www.theenergyresources.com/images/renewable-energy.jpg

Kesimpulan

Melihat konsumsi minyak yang berlebihan, the Association for the Study of Peak Oil and Gas secara ekstrim memperkirakan bahwa dunia akan kehilangan ‘orang perminyakan’ akhir abad ini karena sumur minyak ditutup di mana-mana. Walaupun cukup meresahkan, rencana pencabutan subsidi BBM untuk mobil pribadi sesungguhnya dapat menggugah kesadaran kita bahwa era minyak murah telah berlalu. Karena kita masih memerlukan BBM untuk menggerakkan ekonomi dan kehidupan, mari mulai berpikir efisiensi energi dan energi terbarukan. Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota diharap dapat memulainya dengan menetapkan instrumen kebijakan pendukungnya.

Kunaifi, PgDipEnSt., M.Sc.

Peneliti di Energy Research Centre (EnReach)

UIN Suska Riau

Note: Bagian yang diberi warna biru diedit oleh redaksi Riau Pos.





Menara Bank Riau Hemat Energi?

7 08 2010

Menarik sekali berita Riau Pos (20/7) tentang acara ground breaking Menara Dang Merdu Bank Riau. “Proyek prestisius” gedung seluas lebih 20 ribu meter persegi di lokasi Balai Dang Merdu adalah bukti supremasi BUMD Riau di sektor perbankan. Menurut Dirut Bank Riau, Ir. Erzon, MM., desain menara “melibatkan tiga unsur, yakni kemelayuan, Islam dan struktur modern yang dinamis.” Sungguh membanggakan.

Namun satu hal penting tidak disinggung-singgung, yaitu aspek hemat energi (khususnya listrik) yang mestinya menjadi unsur keempat dari menara 15 lantai tersebut. Artikel ini bermaksud mengajak pihak-pihak yang membangun gedung besar untuk mempertimbangkan “energy efficient building” demi masa depan yang lebih baik, diawali Bank Riau, semoga.

Mengapa Gedung Hemat Energi?

Di tengah krisis energi global ini, di mana suplai energi makin langka dan mahal, membangun gedung besar berarti menambah konsumsi energi dalam jumlah besar pula. ‘Kue’ energi yang terbatas tersebut perlu dibagi secara bijak antara lain dengan menerapkan prinsip gedung hemat energi.

Gedung hemat energi adalah gedung yang menggunakan lebih sedikit energi tanpa mengurangi kualitas layanan energi. Menurut International Energy Agency (2007), sekitar 45% energi primer di Indonesia dikonsumsi oleh bangunan, sehingga sektor bangunan bertanggung jawab terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) dalam proporsi siginifikan. Melalui implementasi hemat energi (pada desain dan operasional bangunan), pengelola bangunan akan meraih keuntungan finansial besar, ikut membantu mengurangi emisi GRK, dan terlibat aktif menjaga suplai listrik di Propinsi Riau.

Banyak contoh sukses gerakan hemat listrik. Di California misalnya, kompleks Capitol East End menghemat hingga Rp. 300 juta per bulan melalui program efisiensi energi. Begitu juga sebuah rumah sakit di Jakarta, awalnya membayar sekitar Rp. 320 juta tagihan listrik per bulan, berkurang sekitar Rp. 60 juta per bulan setelah menerapkan program hemat energi.

(Foto: http://i195.photobucket.com/albums/z171/rilham2new/Pekanbaru%20Lovely%20City/COnstruction%20Update/bank_riau_design.jpg)

Contoh lain, sebagai ilustrasi, gedung Asian Development Bank (ADB) di Manila yang luasnya 6,5 kali calon Menara Bank Riau menghemat tagihan listrik US$ 730 ribu pada 1999 setelah menerapkan program hemat energi. Artinya, dengan asumsi pola konsumsi listrik sama, Menara Bank Riau dapat menghindari tagihan listrik sekitar Rp. 1 Milyar per tahun jika memiliki program hemat energi di gedung barunya. Secara umum, menurut textbook, program hemat energi yang terencana dan konsisten potensial menghemat antara 20-70% konsumsi energi di gedung.

Dari aspek lingkungan hidup, menghemat energi berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fossil sehingga mengurangi emisi GRK penyebab pemanasan global. Mengikuti contoh di atas, gedung ADB dan rumah sakit tersebut berhasil menghilangkan emisi gas rumah kaca 18 ribu ton dan 1.600 ton per tahun dibanding sebelumnya. Ini merupakan potensi income dollar tunai bagi Bank Riau melalui skema clean development mechanism (CDM). Rumah sakit di Jakarta tersebut meraih lebih Rp. 100 juta per tahun melalui skema CER-CDM.

Saran untuk Bank Riau

Empat faktor yang menentukan tagihan listrik di suatu gedung adalah: desain dan konstruksi gedung, peralatan yang digunakan, perilaku pengguna gedung, dan bauran suplai listrik. Karena desain gedung sudah selesai, maka Bank Riau masih memiliki peluang memperhatikan faktor kedua hingga keempat.

Pertama, menggunakan peralatan listrik efisiensi tinggi. Sebagai contoh, sistem pencahayaan yang mengkonsumsi sekitar 20 persen listrik di gedung perkantoran dapat dibuat efisien melalui pemilihan dan tata letak lampu yang optimal, diikuti pilihan warna interior yang sesuai. Begitu juga, sistem pengkondisi udara (AC) yang biasanya mendominasi konsumsi listrik di gedung perkantoran, perlu diseuaikan dengan karakteristik gedung sehingga lebih hemat energi. Hal sama dapat diterapkan pada motor-motor listrik (pada eskalator dan lift), dan peralatan listrik lainnya seperti komputer.

Kedua, betapapun efisien-nya peralatan listrik digunakan, tidak akan banyak bermanfaat tanpa diikuti oleh perilaku hemat energi pengguna gedung, misalnya pesawat televisi menyala tanpa ditonton, atau ruangan kosong dengan AC dan lampu menyala, dan sebagainya. Hal ini memerlukan kesadaran pengguna gedung, atau dibantu dengan occupancy control untuk mematikan dan menyalakan peralatan secara otomatis saat ruangan ditinggalkan dan ditempati kembali. PerMen ESDM 31/ 2005 misalnya, menyarankan suhu ruangan diatur 25o Celsius, AC dan eskalator tidak dinyalakan sebelum jam kerja dimulai dan dimatikan 1 jam sebelum jam kerja berakhir.

Kedua strategi tersebut dilaksanakan melalui Program Managemen Energi (PME) yang kini populer, yaitu suatu gerakan hemat energi berkesinambungan pada gedung. Karena PME melibatkan proses yang kompleks, biasanya dipilih seorang Manager Energi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PME langsung kepada pimpinan puncak.

Saran untuk Pemerintah

Selaku daerah kaya SDA yang sudah berpengalaman mengelola energi, pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Riau hendaknya juga menjadi pioneer gerakan hemat energi sebagai wujud kesadaran bahwa minyak bumi Riau sudah hampir kering. Selain menerapkan PME di instansi masing-masing, yang dapat dilakukan pemerintah melalui dinas-dinas terkait adalah mulai merancang kebijakan hemat energi yang mengikat semua pihak. Sudah banyak contoh-contoh sukses di berbagai negara. Amerika Serikat misalnya, memiliki program Energy Star, yang mewajibkan setiap peralatan listrik diberi stiker berbintang menunjukkan level konsumsi energi peralatan; makin banyak bintang makin hemat energi. Sedangkan di Australia, salah satu kebijakan pemerintah memberikan subsidi pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil.

Kesimpulan

Artikel pendek ini hanya memuat secuil informasi tentang bangunan hemat energi dan PME. Prinsip PME adalah bahwa hemat energi bukan berarti mengorbankan kenyamanan. Budaya hemat energi perlu diterapkan sejak kini, dipelopori oleh pemerintah dan dunia bisnis serta diikuti secara massal oleh masyarakat. Dengan gaya hidup boros energi seperti sekarang, minyak bumi, batu bara, dan gas alam dalam waktu dekat akan habis. Mari kita perlambat dengan pola hidup bijak energi sambil menghemat biaya, meraih dollar, dan membatu melestarikan lingkungan hidup.

Tahniah untuk Bank Riau!

Kunaifi, PgDipEnSt., M.Sc.

Dosen Energi di Fak. Sains dan Teknologi

UIN Suska Riau

kunaifi@gmail.com





Transportasi Masa Depan di Riau

20 12 2009

Artikel ini diterbitkan Riau Pos 2 November 2009

BUKTI-bukti pemanasan global makin banyak. Surat kabar menceritakan kisah pencairan es besar-besaran di kutub, spesies-spesies yang punah, cuaca makin panas dan tidak menentu dan berbagai bencana alam.

Setiap pribadi perlu menyumbang peran dalam membantu menyelamatkan dunia, termasuk dari jalan raya. Sektor transportasi menyumbang secara signifikan kepada perubahan iklim. Menurut Badan Perubahan Iklim Australia, dari setiap liter bensin dibakar kendaaan bermotor, sekitar 2,3 kilogram karbon dioksida (CO2) dilepaskan ke udara.

Secara global, seperlima emisi gas rumah kaca (GRK) penyebab perubahan iklim, berasal dari sektor transportasi. Di negara-negara maju bahkan mencapai 30 persen. Di Indonesia, pada 2005, lebih 56 persen dari konsumsi BBM digunakan sektor transportasi (PEUI dan PLN, 2005).

Pada 2007 lalu diadakan pertemuan tingkat tinggi di California mengusung pertanyaan penting; apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan (sustainable transport)?

Konferensi yang dihadiri ratusan pemimpin dan pakar dari seluruh dunia, industri otomotif, industri energi dan LSM tersebut menyepakati tiga strategi mengurangi emisi GRK dari sektor transportasi; Pertama, tingkatkan efisiensi kendaraan bermotor. Kedua, kurangi muatan karbon (carbon content) bahan bakar kendaraan bermotor. Ketiga, kurangi perjalanan menggunakan kendaraan bermotor.

Artikel ini membuka wacana awal tentang sustainable transport di Provinsi Riau merujuk tiga strategi global di atas. Peran pemerintah dan masyakarat untuk membantu bumi dari bencana pemanasan global akan diusulkan.

Kendaraan Efisiensi Tinggi
Untuk jarak sama, kendaraan efisien mengkonsumsi lebih sedikit BBM. Beberapa ciri kendaraan efisien adalah memiliki teknologi variable valve, injeksi bahan bakar langsung, sistem transmisi lebih efisien, desain aerodinamik, dan lain-lain.

Menurut Dan Sperling dan Nic Lutsey dari Universitas California dan James Cannon dari Majalah Energy Futures (2009) dalam artikel berjudul Climate Change and Transportation, minimal 30 persen emisi GRK dapat dikurangi dengan menggunakan kendaraan efisiensi tinggi.

Penurunan emisi GRK lebih besar (hingga 80 persen, bahkan lebih) dapat dicapai melalui teknologi kendaraan hibrid. Sesuai namanya, kendaraan hibrid bekerja dengan lebih satu jenis sumber energi. Gasoline-fueled hybrid electric vehicles bekerja dengan listrik dan bensin. Pada jenis ini, listrik disimpan di baterai yang dapat diisi ulang. Bensin digunakan saat listrik pada baterai telah kosong atau digunakan bersama-sama dengan baterai.

Pada tipe hydrogen-powered fuel cell vehicles, hydrogen dan oksigen diubah menjadi listrik dan panas untuk menggerakkan mesin kendaraan. Banyak produsen mobil kini mengembangkan mobil hibrid. Namun karena mahal, diperlukan waktu cukup lama untuk penggunaan secara massal.

Jika kendaraan efisiensi tinggi atau kendaraan hibrid bukan pilihan anda, masih ada yang dapat dilakukan untuk membantu menyelamatkan umi, yaitu dengan merawat kendaraan dan mengubah perilaku saat berkendaraan.

Dengan memperhatikan kondisi ban, oli, dan filter udara misalnya, kendaraan menjadi lebih irit BBM yang juga berarti irit biaya. Selain itu, dengan mengubah teknik mengemudi, anda dapat mengurangi konsumsi BBM.

Ada beberapa kebijakan yang bisa digagas pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dari jalan raya. Pertama, menaikkan bea masuk kendaraan bermotor efisiensi rendah dan sebaliknya, menurunkan bea masuk kendaraan efisiensi tinggi. Kedua, mendidik pengemudi, misalnya dengan memasukkan materi mengemudi ramah lingkungan ke soal-soal test pembuatan SIM. Ketiga, mendorong riset kendaraan efisiensi tinggi.

Bahan Bakar Rendah Karbon
Biodiesel atau Bahan Bakar Nabati (BBN) yang diproduksi dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan memiliki kandungan karbon lebih rendah daripada bensin dan solar. Beberapa jenis mesin diesel dapat dioperasikan dengan bahan-bakar seratus persen biodiesel. Namun kebanyakan dicampur dengan solar (diesel) dengan perbandingan 80:20 untuk solar dan biodiesel. Menurut Dan Sperling dkk. (2009), sekitar 20 persen pengurangan emisi GRK bisa didapatkan, tanpa mempengaruhi performa dan umur mesin.

Sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, Riau berpotensi menjadi pelopor penggunaan biodiesel rendah karbon. Beberapa kebijakan yang bisa ditempuh Pemerintah Riau antara lain; Pertama, memberikan subsidi dan insentif kepada biodiesel. Kedua, meningkatkan harga jual kelapa sawit untuk biodiesel minimal sama dengan harga untuk CPO. Ketiga, menerapkan sanksi bagi kendaraan yang melampaui batas emisi gas buang. Keempat, mewajibkan industri menggunakan BBN untuk kendaraan operasional.

Transportasi Massal
Transportasi massal adalah krusial dan perlu digarap pemerintah. Di banyak negara maju, bus kota dan trem populer sebagai sarana transportasi dalam kota. Sedangkan untuk perjalanan antar kota, kereta api listrik merupakan pilihan bagus.

Dioperasikannya Trans Metro oleh Pemko Pekanbaru adalah terobosan bagus dan akan makin baik jika bahan-bakar Trans Metro diganti dari BBM ke gas yang lebih ramah lingkungan. Di masa depan, perlu digagas jaringan kereta api listrik minimal menghubungkan ibukota kabupaten-kabupaten dengan Kota Pekanbaru.

Namun, ada syarat minimal yang wajib dipenuhi pengelola transportasi massal: Pertama, biaya yang dikeluarkan penumpang dengan transportasi massal harus lebih murah daripada biaya menggunakan kendaraan pribadi.

Kedua, aman. Ketiga, nyaman, misalnya sirkulasi udara baik, bebas pedagang dan pengamen dan sebagainya. Keempat, mudah digunakan. Kelima, tepat waktu. Keenam, mudah diakses.

Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka penggunaan kendaraan pribadi akan ber-kurang. Misalnya, untuk perjalanan rutin seperti ke kantor dan sekolah, masyarakat akan lebih suka menggunakan transportasi umum karena sama aman dan nyaman dengan berkendaraan pribadi, tepat waktu dan lebih murah.

Kesimpulan
Ketiga strategi yang ditawarkan Konferensi Dunia Sustainable Transport 2007 dapat membantu mengurangi konsumsi BBM di sektor transportasi dan pada akhirnya mengurangi emisi GRK serta menghemat rupiah. Riau berpotensi menjadi pioner mewujudkan sustainable transport, minimal karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Namun sesungguhnya persoalan utama kita bukan pada uang atau soal-soal teknis, namun political will dan political action. Ditunggu gebrakan anggota DPRD Riau dan kabupaten/kota yang baru dilantik untuk menggagas sustainable transport di Riau.***





Gubernur Baru dan Listrik (Electricity and Riau Governors)

28 10 2008

Artikel ini diterbitkan RiauPos 28 Oktober 2008.

Suatu hari saya mengundang seorang professional dari Swedia ke UIN Suska. Saat presentasi tentang kondisi kelistrikan Eropa, dia menampilkan daftar pendek kejadian listrik padam di Eropa 10 tahun terakhir. Daftar itu lengkap dengan hari, tanggal, lokasi dan lama listrik padam. Rupanya di Eropa listrik padam termasuk kejadian langka, sehingga perlu dicatat. Lalu sepanjang apa daftar yang akan anda miliki jika diminta membuat catatan yang sama di Riau? Percayalah! Daftar anda akan lebih pendek, berisi: “di sini listrik padam tiap hari.” Semoga artikel ini dapat memberi ide pemula bagi pasangan Gubri terpilih untuk mengurangi krisis listrik Riau.

Kondisi Listrik Riau

Riau mengalami krisis listrik bertahun-tahun karena beban (kebutuhan pelanggan) lebih besar dari pada kapasitas listrik yang diproduksi. Menurut PLN Wilayah Riau, beban puncak adalah 268,5 MW (menjelang September 2008). Sedangkan suplai listrik hanya 230 MW. Sehingga dalam keadaan normal, defisit listrik Riau Daratan mencapai 20 – 40 MW. Defisit sewaktu-waktu bisa meningkat karena kontribusi sistem jaringan Sumatera Bagian Selatan dan Tengah (SumBagSelTeng) pada sub sistem Riau cukup besar, yaitu 35 % (PLN Wil. Riau). Jika salah satu pembangkit pada sistem SumBagSelTeng mengalami gangguan, berdampak langsung ke Riau. Sebagai contoh, kerusakan PLTU Ombilin di Sumbar tahun 2004 memperparah krisis listrik yang saat itu berlangsung di Riau (Kompas, 2004).

Begitulah kondisi listrik di Pekanbaru dan sekitar. Keadaan lebih buruk akan anda jumpai di daerah-daerah yang agak jauh dari Pekanbaru. Di Rokan Hulu misalnya, listrik bukan cuma sering padam. Saat menyala pun, masyarakat tidak bisa memanfaatkan listrik secara wajar. Kalau anda masyarakat kelas menengah ke bawah, jangan harap bisa menonton TV dengan nyaman, menyalakan pompa air listrik, apalagi AC atau kulkas. Bahkan lampu pun menyala redup. Negeri Seribu Suluk kini seakan butuh seribu ‘suluh.’ Saat anda masuk ke sebagian kampung-kampung, bukan hanya di Rokan Hulu, anda akan tertegun karena di sana justru tidak ada tiang PLN. Walhasil, masyarakat pun ‘membuat’ listrik sendiri dengan cara membeli genset.

Ada sedikit harapan di Pekanbaru dan sekitar beberapa tahun ke depan. Kawasan ini, karena tersambung sistem SumBagSelTeng, bisa mengambil manfaat jika ada penambahan pembangkit baru di sistem ini. Tapi ini bukan harapan besar. Sebab, jika cuma mengharapkan program rutin PLN, pertumbuhan pembangkit tidak akan mampu mengatasi kecepatan pertumbuhan pelanggan; baik rumah-tangga maupun industri.

Di kampung-kampung, kegelapan diperkirakan masih menyelimuti di tahun-tahun mendatang. Jumlah mereka tidak sedikit. Hingga 2005, menurut Indonesia Energy Statistics and Outlook 2006, sekitar 60% masyarakat Riau belum pernah menikmati listrik. Itulah mereka yang di kampung-kampung.

Berharap pada PLN?

Sulit berharap pada PLN. Perusahaan Listrik Negara kini menghadapi masalah lebih krusial seperti krisis listrik Jawa-Bali. PLN telah berusaha melakukan perbaikan melalui restrukturisasi internal. Wilayah-wilayah dan Cabang-cabang operasi baru banyak dibentuk. Swasta pun kini diijinkan ikut dalam bisnis listrik, walaupun tidak diijinkan bersaing pada posisi setara dengan PLN. Salah satu hasil yang dicapai adalah Riau kini punya kantor wilayah sendiri, memisahkan diri dari kantor lama di Sumbar. Pembentukan PLN Wilayah Riau telah menghasilkan perbaikan mengagumkan, seperti perbaikan pelayanan pada pelanggan dan peningkatan kepedulian PLN pada lingkungan hidup.

Namun yang diharapkan adalah restrukturisasi kelistrikan nasional, bukan cuma restrukturisasi PLN. Pengalaman banyak negara semisal Inggris, Australia, Singapura, dan lain-lain, telah membuktikan bahwa restrukturisasi kelistrikan secara nasional adalah solusi tepat. Jika dilakukan secara benar, restrukturisasi akan meningkatkan efisiensi perusahaan listrik, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan mempertinggi keandalan suplai listrik. Restrukturisasi juga akan menciptakan pasar listrik kompetitif karena swasta dan PLN bisa bersaing secara adil. Konsekuensi logis adalah PLN tidak lagi menjadi Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan (PKUK) tunggal seperti kini. Hukum bisnis mengatakan; ketika pasar kompetitif tercipta, yang paling dimanjakan adalah pelanggan. Itulah sesungguhnya harapan rakyat.

Berharap pada Gubri terpilih

Tapi sudahlah! Restrukturisasi adalah kuasa Pemerintah Pusat. Lalu apa yang bisa dilakukan Riau? Guna meletakkan dasar kuat, pasangan Gubri terpilih perlu mendorong lahirnya semacam Perda tentang Rencana Pengembangan Kelistrikan Riau. Dulu, UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan telah mengatur hal ini melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Sayang, UU tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi, sehingga UU lama (No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan) kembali berlaku. Di UU lama tidak ada ketentuan mengenai RUKD.

Namun daerah masih punya ‘celah’, yaitu UU 30/2007 tentang Energi. UU ini merekomendasikan daerah membuat Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Berbeda dengan RUKD, RUED tidak hanya mengatur soal listrik, tapi seluruh jenis energi. Pasangan Gubri terpilih dapat mendorong kelahiran Perda RUED di mana terdapat bab yang ‘kuat’ tentang listrik, sambil menunggu janji pemerintah pusat menerbitkan UU Kelistrikan baru.

Yang dimaksud Perda RUED yang ‘kuat’ adalah practicable alias bisa diterapkan. Dengan syarat, masalah harus diidentifikasi secara tepat dan tawaran solusi langsung fokus pada masalah. Sebuah Perda ‘awang-awang’ berisi cita-cita terlalu tinggi hanya buang-buang energi, biaya, dan waktu. Perda ini mesti dirumuskan secara serius, bebas dari orientasi proyek pihak-pihak tertentu yang berpotensi mengorbankan isi. RUKD yang dulu pernah dibuat bisa digunakan sebagai awal pijakan, tentu setelah diperbaiki dan disesuaikan. Perbaikan misalnya dengan memperbaharui data dan usulan kebijakan, memasukkan faktor-faktor eksternal ke dalam pertimbangan, dan mengakomodasi perkembangan nasional dan global terbaru. Menurut saya, dua tahun masa jabatan adalah cukup bagi pasangan Gubri baru dan DPRD untuk melahirkan Perda ini. Setelah itu, mengacu pada Perda tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota bisa membuat Perda serupa.

Penutup

Listrik adalah lifeblood (darah kehidupan) bagi pembangunan. Namun masyarakat kita sudah terlalu lama kekurangan ‘darah’ satu ini. Akibat sosialnya besar. Tanpa listrik yang andal, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat terhambat. Inilah waktu bagi Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota mengambil peran serius mengatasi masalah ini, dalam bentuk program-program kongkrit dan alokasi APBD. Masyarakat kita sudah kepayahan. Alasan lama yang digunakan Pemda untuk lepas dari pekerjaan ini, yaitu karena tanggungjawab kelistrikan berada pada PLN adalah benar, tapi kini tidak relevan lagi.

Artikel ini tidak dimaksudkan memberi solusi persoalan kelistrikan Riau. Masalah terlalu kompleks untuk dituntaskan di sini. Ini hanya sebuah awal. Kita menantikan ide segar dari pemimpin baru untuk membawa Riau keluar dari krisis listrik.***





Dari Riau Selamatkan Indonesia! (From Riau to Save Indonesia)

15 09 2008

Artikel ini diterbitkan Riau Pos Sabtu (20 September 2008), juga dimuat oleh Riau Today (salah satu anak perusahaan Riau Pos Group).


Sebuah buku fenomenal berjudul “Green Province” diluncurkan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias beberapa bulan lalu. Disebut fenomenal, inilah pertama kali propinsi di tanah air menyusun kerangka kerja menuju propinsi dengan visi sustainable development (pembangunan berkelanjutan), alias propinsi ‘hijau.’ Sebelum ini, selama puluhan tahun membangun negeri, manusia dan alam seakan menjadi dua kubu bermusuhan untuk saling memusnahkan. Akibatnya, kini tiba-tiba kita sadar masalah lingkungan terlanjur parah. Lihat Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota lain ‘hampir gila’ mengatasi masalah transportasi, kelangkaan air bersih, sanitasi, polusi, kepadatan penduduk, dan lain-lain memicu munculnya masalah baru seperti kesehatan, kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya.

Lalu Riau mau menjadi apa? Karena Riau sedang memilih pemimpin, saya mengajak para calon Gubri/Wagubri dan masyarakat pemilih mulai mempertimbangkan “pembangunan berkelanjutan” sebagai konsep pembangunan baru di bumi nan kaya ini. Kita akan berdiskusi sedikit tentang pembangunan berkelanjutan, mengapa dia penting, dan apa kaitannya dengan calon pemimpin baru Riau. Di bagian akhir akan disimpulkan sesungguhnya Riau punya peluang bagus menjadi propinsi pioneer dan percontohan dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan kata lain, dari Riau kita bisa selamatkan Indonesia.

Apa itu pembangunan berkelanjutan?

Pada tahap paling dasar, dalam pandangan saya sebuah propinsi ‘hijau’ yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan memahami bahwa spesies manusia, hewan dan tumbuhan, hidup di sebuah ‘sarang’ yang kini telah rapuh. Sarang itu ialah ekosistem alias lingkungan sekitar. Menurut definisi United Nation Environment Program – UNEP (1991), pembangunan berkelanjutan ialah strategi yang menjamin peningkatan kualitas hidup manusia di bumi sembari mempertahankan daya dukung dan keanekaragaman ekosistem. Dan dengan bahasa sedikit beda, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mesti menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia di masa kini, tanpa mengurangi (apalagi menghapuskan) peluang generasi nanti memenuhi kebutuhan mereka.

Definisi di atas menjadi syarat pembangunan berkelanjutkan untuk tunduk pada tiga prinsip dasar, yaitu terjaminnya pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan keselamatan lingkungan hidup. Dalam bahasa sederhana bolehlah dikatakan sebagai pembangunan yang memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagus bagi masyarakat, tapi lingkungan hidup tetap terpelihara.

Mengapa menjaga lingkungan hidup?

Persoalannya, pembangunan terlanjur unsustainable (tidak berkelanjutan). Sebagaimana daerah lain, bencana lingkungan di Riau adalah ‘menu’ rutin sehingga hampir bukan lagi dianggap tragedi. Kerusakan hutan, baik karena penebangan maupun dilalap api adalah alasan nomor wahid mengapa Riau perlu mengubah orientasi pembangunan. Alasan lain ialah pembangunan kota-kota tidak berkelanjutan. Semua kota-kota di Riau seolah-olah akan dijadikan seperti Jakarta. Maka peningkatan jumlah kendaraan bermotor tak terkendali, gedung-gedung tinggi dan lantai-lantai beton menumbangkan pohon-pohon yang diperlukan menjaga kualitas udara dan menyimpan air bersih, listrik dibangkitkan dengan bahan bakar tidak ramah lingkungan, jumlah penduduk bertambah cepat, kemiskinan bukan lagi menjadi isu desa-desa tapi sudah pindah ke kota-kota, dan lain-lain.

Deforestasi di Riau (Foto:Telegraph)

Kebakaran hutan Riau (dan daerah lain) pun spesial. Saking parahnya, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada posisi ketiga negara penyumbang karbon dioksida (C02) dunia akibat kebakaran hutan. Padahal CO2 adalah gas utama penyebab pemanasan global. Dan pemanasan global diyakini sebagai penyebab bencana alam modern seperti pencairan es di kutub, kenaikan permukaan air laut, peningkatan berbagai jenis penyakit, topan, badai, banjir, perubahan iklim, musim-musim sulit diprediksi, dan sebagainya.

Pada siapa berharap?

Semua tragedi di atas sesungguhnya bisa diantisipasi dengan mengubah orientasi pembangunan menjadi pembangunan berkelanjutan. Persoalannya, diskusi ini menjadi sia-sia jika dipisahkan dari ranah politik. Tanpa dukungan politik sebuah konsep tidak pernah menjadi kebijakan mengikat. Inilah saatnya berharap pada pemimpin, tanpa bermaksud mengatakan pemimpin akan menjalankan pembangunan berkelanjutan sendirian. Tapi dari pemimpin diharapkan muncul sebuah awal.

Para calon pemimpin jangan mengira isu lingkungan hidup secara politis tidak bisa ‘dijual’ di Riau dengan alasan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bidang ini. Walaupun perkiraan tersebut tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Secara kultural, masyarakat Riau, yang paling tradisional sekalipun, memiliki kesadaran alami mengenai lingkungan hidup. Kesadaran itu masih dimiliki sebagian besar masyarakat yang belum sepenuhnya terlepas dari budaya agrikultur dan romantika kehidupan desa nan asri. Ditambah arus informasi membawa kabar buruk akibat lalainya manusia memperhatikan persoalan lingkungan, diperkuat keinginan hidup di ‘sarang’ aman. Semuanya memberi motivasi kepada masyarakat untuk mulai ‘berbaik-baik’ dengan lingkungan hidup. Masyarakat Riau tentu paham bahwa Bumi ini satu-satunya ‘rumah.’ Jika rumah ini rusak bangunannya, udaranya membuat sesak dada saat dihirup, airnya menjadi lumpur kimia, kita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk sekedar sadar pentingnya aksi nyata guna menyelamatkan ‘rumah’ dari ‘kekaraman ekologis.’

Di Jawa Timur kini beredar isu bahwa masyarakat mencari ‘Gubernur Hijau’ setelah propinsi tersebut ‘terjungkang’ kasus lumpur Lapindo. Baru-baru ini Kementarian Lingkungan Hidup juga mengumumkan tahun 2030 Pulau Jawa kehabisan air akibat kelalaian memelihara lingkungan hidup. Tentu Riau tidak perlu menunggu datangnya bencana sekelas Lapindo atau ancaman kekeringan seperti di Jawa untuk mulai berpikir ‘hijau.’ Riau juga tidak perlu menunggu Pekanbaru dan kota-kota lain menjadi seperti Jakarta yang sedang stress menghadapi berbagai masalah akibat pembangunan masa lalu tidak berkelanjutan. Yang diperlukan Riau kini seorang pemimpin berkata “AYO!”

Dari Riau Selamatkan Indonesia

Riau sesungguhnya punya peluang menjadi propinsi pertama di Indonesia menerapkan pembangunan berkelanjutkan. Paling tidak sinyal tersebut mulai tampak ketika Gubri diajak SBY menghadiri konferensi UNFCCC Bali akhir 2007 lalu. Mungkin alasan SBY mengajak Gubri karena kerusakan lingkungan di Riau termasuk paling parah. Tapi maksudnya jelas, supaya Riau lebih concern dan berhenti terus-terusan ‘beringas’ pada lingkungan hidup.

Potensi utama Riau menjadi pioneer pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah adanya dukungan APBD besar. Dengan dukungan dana kuat, Bumi Melayu dapat menjadi ‘The Green Malay’ lebih cepat. Momentum pemilihan Gubri kali ini adalah titik krusial menentukan apakah Riau mau merebut peluang atau biarkan daerah lain melakukan? Jika peluang ini direbut, Riau akan menjadi pusat cahaya dari mana pembangunan berkelanjutan nasional mulai bersinar, dan membuktikan rehabilitasi lingkungan dan sustainable life and community bisa diraih bangsa Indonesia.

Keunggulan lain adalah tersedianya ‘sumberdaya energi alam’ melimpah yang merupakan salah satu ciri pembangunan berkelanjutan. Dengan posisi di khatulistiwa, Riau memiliki potensi energi surya dalam jumlah besar sepanjang tahun tanpa dipengaruhi musim. Empat sungai besar dan ratusan sungai-sungai kecil menyimpan potensi energi mikrohidro besar. Produk (bahkan limbah) perkebunan kelapa sawit memungkinkan pengembangan biodiesel. Potensi energi pasang-surut dan gelombang laut juga terbuka untuk dieksplorasi. Semua ‘hadiah Tuhan’ tersebut membuka peluang besar bagi Riau menjadi pioneer pengembangan energi terbarukan nasional.

Siapa Cagubri yang tepat?

Lalu siapa pemimpin tepat untuk mewujudkan semua itu? Ini pertanyaan sulit dan tidak mungkin dibahas tuntas pada artikel ini. Namun Gubernur Riau yang kita pilih sebentar lagi minimal mesti memenuhi tiga syarat. Pertama, tidak memiliki cacat masa lalu ‘berdekat-dekatan’ dengan investor mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kedua, memiliki konsep pembangunan berkelanjutan untuk diterapkan pada masa jabatannya. Ketiga, tidak menggunakan dana investor yang diindikasi terlibat memperburuk kondisi lingkungan Riau untuk kampanye pemilihan Gubri.

Aceh memang pertama menerbitkan buku “Propinsi Hijau,” tapi Riau mampu menjadi yang pertama menerapkannya di Indonesia. Suara kita sebagai pemilih kini menjadi penting. Jangan salah pilih, “rumah” hampir karam!





Solusi berlabel Haram? (Anathema-labelled solution?)

14 05 2008

Oleh: Kunaifi

(Ditulis atas permintaan Tabloid Teraju)

Tidak mudah menjawab pertanyaan apakah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) solusi bijak persoalan listrik Indonesia? Adalah fakta bahwa sepertiga penduduk belum pernah menikmati listrik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi cenderung bagus, jumlah penduduk bertambah, dan krisis energi tak kunjung menemukan solusi. Semua itu mengarah satu kesimpulan tegas, bahwa kita perlu pembangkit listrik kapasitas besar, dan segera. Tidak dapat dibantah, bahwa teknologi PLTN tersedia kapanpun dibutuhkan untuk mengatasi masalah itu. Alasan lain mengembangkan PLTN, teknologi ini bebas emisi karbon, serasi upaya dunia memerangi pemasan global. Maka bukan hanya Indonesia, sederet negara lain siap mengembangkan PLTN seperti Argentina, Bulgaria, Mesir, Rumania, Afrika Selatan dan Vietnam. Negara-negara yang sudah duluan, seperti Kanada, China, India, Jepang, Rusia, Amerika dan Korea berminat menambah kapasitas PLTN mereka.

Setelah terhenti sekitar empat puluh tahun, pembangunan PLTN di Semenanjung Muria kemungkinan dimulai 2010 dengan target operasi enam tahun kemudian. Empat pembangkit berkapasitas total empat ribu Megawatt listrik (MWe) atau 35 kali lebih besar dari PLTA Koto Panjang akan menopang pasokan sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) sekitar 14 persen. Pro dan kontra mengemuka menyusul rencana ‘sensitif’ ini. Beberapa kali terjadi demonstrasi masyarakat Jepara menentang rencana pembangunan PLTN di wilayah mereka. Bahkan MUI Jawa Tengah mengeluarkan fatwa haram untuk PLTN. Pada artikel ini akan dikemukakan beberapa alasan mengapa banyak orang menentang PLTN.

Pertama, pada tahun 1986 terjadi kebocoran pada reaktor PLTN Chernobyl, Rusia. Apa akibatnya? William Sweet dalam buku Kicking the Carbon Habit mengutip temuan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang mengkaji masalah ini. Menurut IAEA, lima puluh orang tewas akibat radiasi tinggi setelah kecelakaan. Lalu, sekitar dua ribu kasus kanker Thyroid yang disebabkan iodine radioaktif berujung sembilan orang mati. Secara total, empat ribu manusia mati dapat dialamatkan pada kecelakaan PLTN Chernobyl. Bukan hanya itu, setelah duapuluh tahun kecelakaan, kini lima juta orang hidup di zona terkontamiasi. “Biaya ekonomi dari peristiwa ini tak dapat diperkirakan,“ kata Sweet.

Reaktor Chernobyl nomor 4 setelah kecelakaan (Foro: Answers.com)

Para pendukung PLTN mengemukakan statistik bahwa korban tewas akibat PLTN jauh lebih sedikit dibanding akibat pembangkit konvensional. Barangkali tidak ada yang salah pada klaim ini. Tapi, kelompok yang menolak PLTN mengatakan bahwa kecelakaan di pembangkit konvensional hanya menimbulkan efek pada kawasan terbatas. Jika waduk PLTA runtuh, misalnya, maka penduduk pinggir sungai di hilir waduk mungkin menjadi korban, lalu selesai. Tapi, jika reaktor PLTN Muria bocor, maka radiasi akan merambat di udara, menyebar ke mana-mana, hingga dapur rumah warga Jepara. Balanov, peneliti di IAEA mengatakan, kecelakaan Chernobyl, misalnya, melepaskan radioaktif ke udara mencakup beberapa negara Eropa terutama Belarus, Ukraina dan Rusia dengan luas lebih dari 200 ribu kilometer persegi, sekitar satu setengah kali luas pulau Jawa yang tahun 2005 berpenduduk sekitar 130 juta jiwa.

Peta level radiasi tahun 1996 – 10 tahun setelah kecelakaan (Foto:Wikimedia)

Kedua, persoalan sosial yang mengiringi pembangunan PLTN adalah fakta yang mesti diperhitungkan. Unjuk rasa masyarakat Jawa Tengah membuktikan bahwa megaproyek ini bermasalah dari sudut pandang sosial. Pendukung nuklir mengatakan, penolakan itu disebabkan warga belum paham manfaat dan keamanan nuklir. Sehingga, dengan sosialisasi lebih gencar, masyarakat akan menerima. Belum tentu! Ambil contoh. Sebuah survey di Nevada menyimpulkan, tujuh puluh persen responden menolak kawasan Yucca Mountain dijadikan tempat menyimpan limbah nuklir. Warga Nevada tidak awam tentang PLTN, sebab Amerika Serikat mengembangkan teknologi ini sejak puluhan tahun lalu.

Para ilmuwan tidak berhenti meneliti guna menghasilkan nuklir yang aman. Kini, tingkat kecemasan terhadap kecelakaan reaktor (termasuk jika diserang teroris) semakin menurun. Bahkan, dengan mengganti teknologi fisi menjadi fusi, keamanan PLTN diperkirakan meningkat tajam. Namun, ada persoalan lain yang belum ada jawabannya, yaitu limbah nuklir.

Limbah nuklir, dalam pandangan saya, adalah ‘senjata’ utama kelompok yang menolak PLTN. William Tester dan kawan-kawan di Massachusetts Institute of Technology (MIT) mengatakan, hingga kini belum satu pun negara, termasuk negara nuklir utama (USA, Perancis, Jepang) yang mengantongi lisensi sebagai bukti bahwa mereka bisa menyimpan limbah nuklir secara aman. Padahal, HLW (High Level Wastes), yang merupakan limbah utama PLTN harus dikubur jauh-jauh di kawasan terpencil dan dijaga superketat. Sifat racun HLW bertahan selama ribuan tahun, walaupun setelah seribu tahun racunnya berkurang drastis. Tapi seribu tahun bukanlah waktu yang pendek jika digunakan memelihara racun.

Riset mengenai pembuangan limbah yang lebih aman juga terus dilakukan. Namun ada beberapa masalah yang masih menggantung. Antara lain, bagaimana kalau air tanah masuk lalu mengoksidasi pelindung limbah, sehingga air terkontaminasi, naik ke permukaan tanah dan dikonsumsi manusia? Atau bagaimana kalau terjadi getaran kulit bumi di lokasi penyimpanan sebagaimana sejak dulu membuat pusing Jepang? Jawaban masalah ini sesungguhnya gampang, yaitu dengan membuat fasilitas penyimpanan yang tidak memungkinkan kedua hal itu terjadi. Betul. Tapi siapa yang mampu membayar? Biayanya terlalu tinggi.

Drum limbah nuklir mengalami pelapukan di bawah laut (Foto:BBC London)

Ketersediaan lokasi penyimpanan limbah juga masalah besar. Sebagai contoh, awalnya lokasi pembuangan Yucca  Mountain adalah harapan besar. Karena, menurut Peter Beck di jurnal Anual Energy Review, sebelum lokasi Yucca ditemukan di Nevada, pencarian telah dilakukan selama 15 tahun di berbagai negara, tapi tidak ada tempat cocok. Biaya total juga tak tanggung-tanggung, sekitar 40 miliar dolar (setara Rp. 400.000.000.000.000), sama dengan 80 persen APBN Indonesia, hanya untuk satu lokasi penyimpanan. Ternyata, dengan uang dan usaha sebesar itu, Yucca hanya bisa menampung limbah 70 ribu ton. Sedangkan tahun 1999 saja, limbah nuklir dunia menurut IAEA 220.000 ton, dan terus meningkat karena dimana-mana orang ‘terjangkit demam PLTN.’ Memang, dengan teknologi terbaru, sekitar 30% limbah bisa didaur ulang. Tapi masih terlalu banyak yang tidak dapat di daur ulang.

Artinya, pertumbuhan PLTN terlalu cepat dibandingkan pertumbuhan tempat menyimpan limbahnya. Hal tersebut dikhawatirkan menjadi masalah baru, yakni perang. Negara-negara kuat, ketika kesulitan mencari tempat di negara sendiri, mungkin saja menaklukkan negara lemah untuk dijadikan tempat membuang limbah. Sebagaimana kini ada negara ditaklukkan negara lain, disinyalir karena minyak. Walhasil, PLTN yang awalnya bertujuan damai, bisa punya efek bawaan yang tidak damai, yaitu perang. Akan semakin bahaya jika perang tersebut menggunakan nuklir sebagai senjata. Karena menurut Matthew Bunn, fasilitas PLTN dengan gampang bisa dimodifikasi untuk memproduksi senjata nuklir. Sehingga, jika pemerintah Indonesia sering mengatakan bahwa PLTN tidak sama dengan bom nuklir, saya justru ingin mengatakan, politik dan ekonomi bisa membuat PLTN menjadi bom nuklir.

Perlu juga dipahami, bahwa nuklir tidak termasuk energi terbarukan, walaupun Menristek Suyanto Kadiman selalu mengklasifikasi nuklir sebagai energi terbarukan. Menurut International Energy Agency (IEA), cadangan uranium dunia, sebagai bahan bakar nuklir, hanya berkisar 85 – 100 tahun lagi. Alias, “bersenang-senang 100 tahun, bersakit-sakit ribuan tahun dengan limbahnya.”

Jika memang setelah 100 tahun dunia kehabisan uranium, maka limbah nuklir benar-benar masalah besar. Karena, PLTN dimana-mana sudah ditutup karena kehabisan bahan bakar, tapi limbahnya masih harus dipelihara, secara sangat hati-hati dan biaya tinggi. Padahal, seratus tahun kedepan, mungkin saja generasi saat itu sudah menemukan sumber energi lain yang lebih baik, sebab kini riset ke arah itu sudah menunjukkan tanda-tanda menggembirakan. Jika hal itu terjadi, generasi saat itu akan makin makan hati. Mengutip Kahlil Gibran, “anak cucu tak kan sudi mengakui kita sebagai nenek moyangnya,” karena kita mewariskan racun pada mereka. Seolah kita lupa, generasi terdahulu tidak mewariskan masalah apapun pada generasi kita sekarang.

Adakah negara nuklir yang beralih ke energi lain? Ada. Sebagai contoh, Jerman segera menghentikan proyek nuklir. Tidak ada pembangunan reaktor baru, tidak ada impor uranium. Sebagai gantinya, Jerman mengambangkan tenaga angin. Sedangkan Swedia mengganti semua PLTN dengan biomas rendah karbon. Austria juga sudah memadamkan semua PLTN miliknya.

Turbin angin milik Siemens di Mecklenburg-Vorpommern, German (Foto: Siemens)

Sebagai kesimpulan, ide membangun PLTN Muria memang bisa menjadi solusi manjur bagi persoalan energi nasional. Namun demikian, untuk jangka panjang teknologi ini tidak bisa diandalkan. PLTN membawa dampak mengerikan bagi generasi nanti, saat kita sudah di dalam tanah, setelah kenyang menikmati hasil nuklir kita selama seratus tahun.***





Siapa berkompromi?

20 12 2007

Oleh: Kunaifi

Riau Pos, 26 Desember 2007 (Redaksi Riau Pos mengganti judulnya menjadi “UNFCCC, Siapa yang Berkompromi?).

0442.jpg

Setelah tertunda sekitar 23 jam, konferensi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) PBB di Bali akhirnya selesai Sabtu sore (15 Desember 2007). Sidang dua pekan itu mestinya selesai Jum’at pukul 12.00 siang. Namun kata sepakat tak kunjung dicapai di hari terakhir. Penutupan ditunda paling tidak empat kali. Deadlock dipicu perbedaan pendapat negara-negara berkembang (didukung Uni Eropa) dengan Amerika (didukung Jepang dan Canada). Penyebabnya adalah penolakan Amerika dan dua sekutunya terhadap draft Bali Roadmap. Ketiga negara tersebut tidak setuju jika pada dokumen hasil UNFCCC Bali dicantumkan target negara maju (Annex 1) menurunkan emisi karbon sebesar 25-40 persen di bawah level 1999 pada 2020.

Lobi-lobi tingkat tinggi diupayakan untuk melunakkan Amerika, termasuk oleh Al Gore, mantan presiden Amerika, pemenang hadiah Nobel Perdaiaman 2007. Dia menghimbau agar Amerika tidak menghalangi UNFCCC menuju kesepakatan. Dia bahkan sempat mengusulkan supaya isu berkaitan Amerika dikesampingkan dulu. Dibicarakan pada pertemuan lain. Namun himbauan Al Gore tidak membuahkan hasil. Lalu presiden COP-13 Rahmat Witoelar mambagi delegasi menjadi dua kelompok guna mengurangi debat berkepanjangan di sidang pleno. Usaha ini juga kandas. Akhirnya Presiden SBY dan Sekjen PBB Ban Ki-moon kembali ke ruang sidang Sabtu pagi. SBY memberi ‘tekanan’ supaya sidang segera mengambil keputusan, dan menghasilkan sesuatu. Sedangkan Ban menyampaikan kekecewaan atas situasi memanas. “Tugas anda semua belum selesai, setiap orang mesti membuka diri untuk kompromi,” kata Ban. Upaya ini juga tidak mempan melunakkan hati kedua pihak. Maka terjadilah peristiwa mengharukan. Sekjen UNFCCC Yvo de Boer yang melanjutkan memimpin sidang, seperti tidak sanggup menahan gumpalan perasaan di dada. Dia menangis. “Saya kecewa dan dikhianati. Ada deal-deal di luar sepengetahuan saya,” kata dia (Detikcom).

Sepenting apa peran Amerika dan dua sekutunya sehingga mampu berhadapan sama kuat dengan 177 negara peserta lain? Menurut ketua delegasi Indonesia Prof Emil Salim, ketiga negara tersebut menyumbang lebih separuh emisi gas rumah kaca dunia. Amerika menempati posisi teratas (36 persen), disusul Jepang (18 persen) dan Kanada (8 persen). Jika mereka tidak ikut dalam ‘gerbong’ pencegahan climate change, segala hasil konferensi, bahkan Protokol Kyoto sekalipun, tidak akan membuahkan hasil berarti. Negara-negara lain bisa kehilangan motivasi, lalu ikut-ikutan tidak melakukan apa-apa menyelamatkan Bumi.

Bali Roadmap adalah dokumen memuat arahan dan agenda sidang-sidang berikut. Sidang pertama dilakukan 2008 di Warsawa. Setahun kemudian, diadakan sidang final di Copenhagen. Target pembicaraan dua tahun tersebut adalah menyepakati pengganti Protokol Kyoto yang akan kadaluarsa 2012. Di Copenhagen juga akan ditetapkan persentase pengurangan emisi karbon masing-masing negara.

Hal positif dari Bali Roadmap adalah terdapat empat pilar sebagai tonggak awal upaya penyelamatan Bumi dari bencana global warming. Pilar pertama adalah mitigasi. Perundingan-perundingan terkait mitigasi adalah paling panas, membuat sidang deadlock berkali-kali. Awalnya, di sini terdapat kewajiban negara maju menurunkan emisi karbon. Inilah yang ditentang Amerika, Jepang dan Canada. Pada pilar ini juga dibahas skema Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD). REDD mengatur mekanisme perdagangan karbon antara negara maju dan negara berkembang. Banyak kalangan menilai REDD sebagai konsep adil karena menuntut komitmen kedua belah pihak; negara berkembang dituntut memelihara hutan untuk menyerap karbon, terutama yang dihasilkan negara-negara maju. Sebagai imbalan, negara maju akan membayar negara berkembang atas ‘jasa’ tersebut. Namun aktivis lingkungan, terutama Walhi justru melihat mekanisme tersebut sebagai tidak efektif. Walhi meyakini bahwa dagang karbon tidak membuat negara maju mengurangi emisi karbon, malah mendorong mereka semakin semena-mena melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, karena mereka membayar.

Pilar lain dalam Bali Roadmap adalah adaptasi, teknologi, dan pendanaan. Mekanisme yang akan diwujudkan dalam bentuk transfer teknologi tersebut adalah salah satu capaian bagus dari UNFCCC Bali. Transfer teknologi penting bagi negara-negara berkembang, terutama Cina dan India yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi menakjubkan. Dengan mekanisme dan pendanaan transfer teknologi, negara berkembang tidak perlu mengorbankan ekonomi terlalu besar ketika mengurangi emisi karbon. Terdapat nuansa lebih harmonis di sini.

Berita-berita pada Sabtu (15 Desember 2007) sore menyebutkan bahwa Amerika akhirnya berkompromi. Keputusan yang disebut ‘mengejutkan’ tersebut disambut gembira seluruh delegasi. Tapi sebenarnya siapa berkompomi? Amerika dan kawan-kawan bersedia sepakat setelah negara berkembang setuju bahwa titik berat pengendalian global warming dibagi rata antara negara berkembang dan negara maju. Sikap mereka mencair juga setelah negara berkembang setuju bahwa kewajiban menurunkan emisi karbon 25-40 persen dari level 1999 tahun 2020 dihilangkan dari preambule Bali Roadmap. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya negara berkembang, bukan Amerika dan sekutunya yang berkompromi (baca: mengalah). Jelas, keinginan sebagian besar bangsa meminta tanggung jawab Amerika selaku penghasil emisi karbon terbesar dunia belum berhasil.

Maka tidak ada yang ‘luar biasa’ dihasilkan UNFCCC Bali. Kekurangan utama Bali Roadmap adalah penghapusan kewajiban negara maju mengurangi emisi 20-40 persen tersebut. Dengan kata lain, Bali Roadmap memang hanya sekedar peta jalan, tanpa komitmen apapun. Semua negara masih leluasa menghamburkan karbon ke udara sesukanya. Sepertinya, sidang sebesar UNFCCC yang diselenggarakan institusi sebeesar PBB mubazir jika hanya menghasilkan sebuah roadmap.

Amerika masih seperti dulu, ‘keras kepala.’ Padahal Australia, satu-satunya sekutu Amerika yang menolak Protokol Kyoto telah berpaling. Negeri Kangguru meratifikasi protokol dunia itu di awal sidang. Amerika tetap tidak mengakui Protokol Kyoto, Juga tidak mengakui temuan ilmiah Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tentang climate change dan target penurunan emisi tiap negara. Sikap Paman Sam perlu disesalkan.

Keterlibatan Jepang dan Canada sebagai ’sekutu’ dadakan Amerika di UNFCCC Bali juga menarik disimak. Ketiga negara punya kepentingan sama. Jika digabung, ketiganya menyumbang lebih separuh emisi karbon dunia. Kesuksesan menghilangkan angka 25-40 persen membuat posisi mereka tidak terusik, minimal hingga 2009. Mereka tidak dibebani kewajiban menurunkan emisi karbon, dalam bahasa mereka, “tidak perlu mengorbankan ekonomi dalam negeri.” Sangat ironis, karena Canada adalah penandatangan Protokol Kyoto, dan Jepang bahkan sekaligus menjadi pelaksana konferensi yang melahirkan protokol tersebut pada 1997.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan helat besar ini, sidang ini merupakan prestasi tersendiri bagi Indonesia. Tidak berlebihan jika dunia mengucapkan selamat pada presiden SBY, Meneg LH sekaligus Presiden Conference of the Parties (COP) 13 Rachmat Witoelar, ketua delegasi Indonesia Prof Emil Salim, Menlu Hassan Wirajuda dan seluruh delegasi atas kepiawaian mereka di meja sidang.

Ban Ki-moon mengingatkan, “Ini adalah awal, bukan akhir. Kita masih punya perundingan lebih panjang, lebih kompleks dan lebih sulit.” Persidangan Warsawa dan Kopenhagen mesti meyakinkan bahwa pengganti Protokol Kyoto akan menjadi solusi bagi kesinambungan hidup di Bumi. Setiap negara mesti mendapat tanggungjawab proporsional dengan kontribusi pada kerusakan atau kelestarian Bumi. “Jangan sampai Road Map menjadi “Road Kill,” kata Greenpeace Australia.

Padahal, Amerika punya kata-kata bijak seperti, “Kita bukan mewarisi planet ini dari generasi terhadulu, tapi kita meminjamnya dari generasi yang akan datang.” Amerika juga punya senator yang punya kata-kata “Sains telah mengatakan bahwa pemanasan iklim adalah nyata, makin lama menunggu, makin sulit masalah ini ditangani.”

Kali ini kita mesti lebih banyak berdo’a.

Penulis adalah dosen UIN Suska Riau

Kini belajar Energy Studies di Australia




Etika Lingkungan

4 12 2007

Oleh: Kunaifi

Riau Pos, 23 Oktober 2007: http://riaupos.com/baru/content/view/11879/40/

034.jpgJudul artikel ini mengutip Daoed Joesoef dalam sebuah tulisannya di Kompas. Menurut Daoed, penyebab bencana ekologis adalah karena generasi kita tidak memiliki etika masa depan.

Kita yang lahir sekitar tujuh puluh hingga dua puluh tahun lalu adalah generasi beruntung. Pernah merasakan segarnya udara setiap membuka jendela di pagi hari. Juga bisa menikmati nyanyian merdu burung-burung bagai simfoni penggetar kalbu. Bila hendak mencari rambutan Cina atau kayu bakar, misalnya, cukup berjalan kaki kurang dari setengah jam, kita pun sampai kita ke hutan lebat.

035.jpgTapi, anak-anak yang lahir sepuluh tahun belakangan menemukan dunia yang berbeda. Bagi mereka, terutama yang tinggal di kota, kicauan burung lebih mudah ditemukan di layar komputer, atau di sangkar-sangkar tergantung di sebagian rumah tetatangga. Memang bisa saja kalau mau mendengar langsung di hutan, tapi kini hutan sungguh jauh. Apalagi udara segar, anak-anak kini akrab dengan udara berbau minyak pelumas, walaupun tak disadari karena biasa. Lalu, bumi seperti apa yang dijumpai generasi duapuluh tahun ke depan? Kemungkinan jawabannya yaitu, bumi yang mengerikan!

036.jpgKenaikan suhu bumi (global warming) telah menjadi perhatian dunia sejak beberapa dekade belakangan. Industralisasi dituding sebagai penyebab utama. Salah satu akibatnya ialah mencairnya es di kutub yang berakibat naiknya permukaan laut, yang pada gilirannya menyebabkan abrasi kawasan pantai. El-Nino, Badai Katrina dan Badai Rita yang menggulung Amerika baru-baru ini diduga sebagai akibat global warming. Yang paling mudah dideteksi ialah, udara terasa semakin panas. Tahun 2005 dilaporkan sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah bumi. Kita yang hidup di Riau, belum merasakan akibat langsung pemanasan global. Tapi bukan berarti kita aman.

037.jpgPada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janerio 1992, terjadi aksi saling tuding antara negara-negara peserta. Negara berkembang mengeluhkan emisi karbon pabrik-pabrik dan kendaraan bermotor di negara-negara maju. Sebaliknya, negara maju menuduh negara berkembang tidak menjaga kelestarian hutannya sebagai paru-paru dunia. Apakah tudingan negara maju beralasan?

Menurut aktivis Greenpeace Grant Rosoman, Hutan Surgawi (paradise forest), yang membentang dari Asia Tenggara, melintasi Indonesia hingga Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, kini mengalami kerusakan tercepat di dunia. Sekitar 72 persen terjadi di Indonesia.

038.jpgBagaimana Riau? Susanto Kurniawan dari Jikalahari mengatakan, kerusakan hutan Riau adalah yang tertinggi di dunia, 3,2 juta hektare dalam 20 tahun terakhir. Kini hutan alam Riau tersisa sekitar 1 juta hektare. Dengan tingkat kerusakan mencapai 16 ribu hektare per tahun, hutan Riau punah sekitar 6 tahun lagi. Pada saat itu, kita hidup bergelimang bencana. Sampai di sini, kisah ini mulai menggambarkan tragedi, padahal kita belum bicara tingkat polusi air, tanah dan udara yang tidak kurang parahnya. Bumi seperti apa yang kita tinggalkan untuk anak-cucu? Tergantung apa yang kita lakukan kini.

Upaya penyelamatan lingkungan telah banyak dilakukan, terutama kalangan LSM. Sudah terlalu banyak tinta tertuang sejak seperempat abad ini, suara juga semakin parau. Namun langkah ini nampak terseok-seok dibandingkan tingkat kerusakan yang terus meluas. Di Prancis, gerakan sadar lingkungan dimulai tahun 60-an. Di Indonesia dan dunia ketiga lainnya relatif baru dimulai. Masalah ini dianggap penting sehingga pemerintah membentuk Kementerian Lingkungan Hidup. Penanaman pohon, proyek kebersihan, penghargaan lingkungan, lomba kebersihan, dan sebagainya sudah dilakukan. Tapi kepentingan lain, terutama ekonomi selalu berhasil menggilas upaya penyelamatan lingkungan. Nah kini tiba-tiba dunia terkejut! Ternyata alam sudah sedemikian parahnya.

Dulu, alam dan manusia hidup secara harmonis. Tapi kini, homo industrialus ini mengambil posisi berhadapan langsung secara diametral dengan alam, menjadi musuh tak tertaklukkan. Kepentingan ekonomi mendorong pengusaha perkayuan menebang hutan secara membabi-buta, juga meringankan tangan pemerintah mengeluarkan izin-izin bagi eksploitasi hutan-hutan alam. Dan, setiap upaya hukum bagi para perusak lingkungan ini selalu saja berputar-putar di tempat yang sama. Padahal bumi sudah sakit.

039.gifPhilippe Vaquette dalam Le Guide De L’Educateur Nature mengatakan, sebagaimana manusia membutuhkan dokter karena suatu penyakit, bumi juga membutuhkan “dokter” untuk alasan yang sama. Idealnya, dokter baik ialah dokter yang membantu pasien mencegah penyakit. Tapi kini lupakan itu! Dokter yang diperlukan lingkungan kita adalah yang bisa mengobati penyakit kronis stadium tertinggi.

Obat terbaik yang bisa diresepkan “dokter” lingkungan adalah mengupayakan lahirnya generasi sadar lingkungan. Karena tak mungkin berharap banyak dari generasi kini. Tumpuan harapan ialah anak-anak yang kini bermain di taman kanak-kanak, atau bayi-bayi yang belajar merangkak, bahkan janin-janin di dalam perut ibunya. Dengan terpaksa —dan tega—, ke pundak-pundak kecil dan masih lemah ini akan kita timpakan beban berat itu. Mereka akan memutus mata rantai dengan masa lalu, kemudian membangun masa depannya sendiri. Walaupun terlambat, waktu memulainya adalah kini. Semakin ditunda, kita akan melakukan lebih banyak intervensi dibandingkan perlindungan terhadap alam.

040.jpgDiyakini bahwa generasi baru itu akan lahir dari proses pendidikan. Pendidikan ekologi yang ditanamkan ke sistem berfikir generasi mendatang akan membentuk kesadaran tentang peran penting mereka sebagai “dokter bumi”. Pendidikan lingkungan bukanlah persoalan sederhana, sehingga cukup puas bila melatih anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Pendidikan lingkungan ialah penetrasi mental tentang paradigma baru yaitu “etika masa depan.” Kesadaran ini mesti hadir dalam pola pikir dan wujud dalam setiap gerak inderawi. “Anak-anak mesti mulai diajak ke semak-semak,” demikian ungkap Philippe Vaquette.

Akhirnya, tanpa bermaksud memperberat kurikulum pendidikan, muatan Ekologi harus segera bergaung di sekolah-sekolah. Alih-alih dikenang sebagai pewaris masalah, dengan upaya ini generasi kita masih punya satu harapan kecil, untuk diingat sebagai penabur benih manusia masa depan yang bijak lingkungan, bukan hanya generasi yang rakus pada alam.

041.jpgSebagai penutup, Grant Rosoman mengatakan, “tingkat kepunahan spesies tumbuhan dan hewan saat ini kira-kira seribu kali lebih cepat dibanding zaman sebelum bumi dihuni manusia. Dan diperkirakan akan mencapai sepuluh ribu kali lebih cepat tahun 2050.” Lalu kita hubungkan dengan kalimat Daoed Joesoef, “di bumi Indonesia ada banyak spesies terancam punah, bahkan ada yang sudah punah. Jika perusakan lingkungan tidak segera dihentikan, maka satu spesies menyusul punah, spesies manusia.”***

Kunaifi

Dosen UIN Suska Riau





Is a pro-nuclear power generation policy necessary in the face of the Greenhouse problem?[1]

4 12 2007

By: Kunaifi

026.jpgIntroduction

Tester and others (2005, 2) declared that “sustainable energy is the engine of sustainable development.” The ongoing increases of energy demands are the evidence that energy, especially electricity, is required for energizing the development of the world. A simple energy analysis would come to a simple conclusion that this trend will continue into the future corresponding to the increasing of the world’s population and energy utilisations. In fact, the supply is insufficient for meeting the demand. At the same time, the global warming issue was developing, which is believed as the derivative of energy productions and consumptions. Both of these issues, the increasing demand of electricity and the warming of the globe, encourage many countries to introduce the nuclear power as one solution for two problems. This essay will discuss whether the pro-nuclear electricity generation policies necessary for resolving the greenhouse problems or not. The profile of the world’s nuclear-based electricity production will be presented briefly, followed by its advantages as well as some negative impacts can be addressed to nuclear sector. Finally, I will conclude that the pro-nuclear power generation policies are unnecessary for solving the greenhouse gasses emission problem.

027.jpgThe world nuclear profile

Nuclear power plant was firstly introduced in 1954 at Obninsk, in the former Soviet Union, which was producing 5 megawatts electricity (MW(e)) (IAEA, 2004). During five decades, the number of nuclear applications for electricity generation has been increasing drastically. By the end of 2006 there were 435 nuclear power plants (IAEA, 2007) within 30 countries, with a total production of 371.671 GW(e), contributed to about 16% of world total electricity production (IAEA, 2003). The U. S., the world’s largest producer of nuclear power, has been operating 104 nuclear plants with total net of 99.9 GW(e) (NEA 2007, 6). The other main nuclear producing countries are France which produces 63.3 GW(e) in 59 power stations, that contribute to 78.1 percent of its total electricity production; Japan (47.1 GW(e) production in 55 power stations; and Germany (20.3 MW(e) production in 17 power stations) (NEA 2007, 6).

The International Atomic Energy Agency (IAEA) (2007, 1) reported that 2006 had the highest nuclear power activities worldwide. In the future, some countries e. g. Argentina, Bulgaria, Egypt, Indonesia, Romania, South Africa and Vietnam are intend to start nuclear electric power programs as well, while others e. g. Canada, China, India, Japan, Russian Federation, The U. S. and the Republic of Korea will expand their existing nuclear power programs (NEA 2007, 6-7).

031.jpgThe advantages of nuclear power

There are several advantages of nuclear power technology. The first and foremost advantage is that the nuclear power has a low negative impact on the environment. According to ElBaradei (2004), nuclear power produces zero-carbon emission which is means it has no greenhouse gases problem. ElBaradei claimed that during entire nuclear power process, from uranium mining to the disposal of wastes, each kilowatthour produces 2-6 grams of carbon only, about equivalent as the emission of wind or solar electricity generation. Furthermore, France for example, which relies 78 percent of its electricity production on nuclear (IAEA 2007, 4), has contributed to approximately 20 percent of greenhouse gases reduction since 1973, while the record of world’s emission increases by 45 percent (Baptiste and Ducroux 2001, 1182). In the U.S., as another example, if all present coal-fired electricity were replaced with nuclear, the reduction of carbon emission would be down to a third (Sweet 2006, 181).

The huge available resources and the viability for reprocessing are the other advantage of nuclear power. Nuclear Energy Agency in 1997 estimated the world’s total nuclear potential resource of about 4.3 million tonnes (IEA 1998, 15). With the level of consumption of 100,000 tonnes per year (EIA 2002b; cited by Tester et al. 2005, 387), was estimated that the nuclear identified conventional resources, the total conventional resources, and the total conventional and unconventional resources will remain for 85, 270, and 675 years respectively, where counting was started by 2004 (IAEA 2007). Furthermore, practically, some parts of the nuclear waste do not need to be disposed because they can be “reprocessed for reused.” For instance, the total wastes in 1999 was about 220,000 tonnes, then approximately 75,000 tonnes (34 percent) had been reused (IAEA 2000, 12). If this is compared to oil and coal, nuclear offers a very tempting opportunity, because oil and coal have estimated to run-out in near years.

The other advantage of nuclear power is the relatively short time of construction and the long time of operation, compared to the largely magnitude of power can be generated. The IAEA members’ experience have proved that the total time, from the decision to operate a nuclear power plant to the state that a plant is ready for operation, took about 10 to 15 years only (IAEA 2007). This is very interesting, especially for some countries recently are facing the energy crisis. As an example, the estimated electricity demand of Indonesia’s Jamali Interconnected System[2] in 2025 will be 60,000 MW to 70,000 MW, while current production is 29,083 MW (41 to 48 percent) only (Haryadi et al. 2007, 18). Therefore, the Government of Indonesia and some pro nuclear analysts suggested that Indonesia must consider to build some big capacity of nuclear plants in near years to escape this problem. Beside that, the improvement of technology has considerably increased the nuclear power system life-time. In the U. S. and other countries have been applying nuclear early, for example, the licences that were for 40 years operation period, could be extended for another 20 years (Sweet 2006, 182).

028.jpgThe problems of nuclear power

There are several disadvantages of nuclear power technology that all refer to the security issue. To begin, the following finding of 2005 Chernobyl Forum of IAEA presented by Sweet (2006, 186) will describe the danger of nuclear power.

The latest authoritative international report on the consequences of Chernobyl estimates that 4,000 deaths will ultimately be attributed to the accident. There were about 2,000 additional cases of Thyroid cancer caused by absorption of radioactive iodine; 9 ended in death, 50 people died from exposure to very large quantity of radiation immediately after the accident. And, with 5 million people still living in contaminated zone 20 years after the accident, the cumulative economic cost of the disaster is virtually incalculable.

029.jpgThe impact of a leakage of a nuclear reactor, whether caused by the technical faults or even by terrorism attacks, may dilate and uncontrollable. Some nuclear supporters claimed that the accidents of nuclear power reactors caused less death then conventional electricity plants. Ferhat Aziz of Indonesian National Atomic Board (Batan) emphasised that since 1970 to 1992, the death caused by nuclear power plant accidents worldwide were only eight people per one million MW(e). At the same period, the death in other non nuclear power plants were 342 people per one million MW(e) (Haryadi 2007, 20). Probably there is nothing wrong with this statistics. But, we must be aware that the accidents in the conventional plants impact on the limited particular area only. On the contrary, according to Balanov of IAEA (2007, 7), the Chernobyl accident, for example, released the radioactive substances over a very wide area covering Europe, especially Belarus, Ukraine and Russia, more than 200,000 km2 in wide.

In the second place, the social resistances at the prospective nuclear plant and disposal areas, are the subsequent disadvantage of nuclear power. “The difficulty arises more from the reluctant of localities to accept the presence of disposal facilities than from the technical difficulties” (Tester et al. 2005, 394). Most people tend to refuse the plan of building a nuclear facility in their area. A poll in Nevada, for example, concluded that seventy percent of the surveyed inhabitant rejected a nuclear storage plan in Yucca Mountain (Gazette 2004). Indeed, a government has the power for enforcing their policy, but the social movements, especially of environmental groups, highly possible will not end.

033.jpgRelated to the rationale of the people’s opposition, I would argue that this objection is understandable. Tester at al. (2005, 394) claimed that there is no country obtains a licence to burry the HWL (high level wastes) following the standard’s requirement. Furthermore, the Uranium Institute’ investigation on four groups of nuclear wastes in 1991, as cited by Tester et al. (2005, 394), found that only LLW could be buried without dilution. Otherwise, other three classes have to be buried in under surveillance remote wastes repository areas. Tester et al. (2005, 396) also stressed that “the wastes can be remained toxic” for thousands of years, and the catastrophe would occur on a condition where the groundwater intrude the facility, then oxidize the waste package, and the impact would be the nuclear radiation contaminated water. In addition, a worse disaster would happened when a quake quiver the facility.

Another main problem of nuclear power is about providing sufficient place for wastes repository and also the issues correspond to bequeathing toxic to the next generations. Since most of the wastes must be seriously monitored for a very long period, it is very difficult to guarantee that our next millennia’s descendants would accept this ‘hot legacy’ and keep running it properly. Yucca Mountain was the big hope, because as confirmed by Beck (1999, 128), after 15 years searching in several countries, there was no proper place available for storage. The cost for preparing storage site is unbelievable. The total cost for Yucca for example, could be more than US$ 40 billion. However, in fact, this tremendous effort could only allocate some 70,000 tonnes of wastes. While, as the IAEA finding above, in 1999 alone some 220,000 tonnes of wastes must be disposed worldwide. Therefore, our toxic bequeaths would become a big burden to bear by our descendants for hundreds or thousands of year. They will not only “keep in tune” with our present waste treatment level of technology, which will probably too ancient for them, but also have to maintain many fragile repository sites.

024.jpgMoreover, the nuclear-politic close relationship raises another problem. Just date back to the cold war era when the U. S. and former Soviet Union had some difficulties of their relationship because of their nuclear programs (Kanet 2006). There was a simple premise at that time, ‘the more and the better nuclear technology did a country has, the stronger it was.’ Nowadays, the nuclear political crisis is going on, which involves North Korea, China, India, Iraq, Iran, etc. The nuclear producer countries tend to suspicious one and each other, even though some countries develop the civil-purposed nuclear program. The source of suspiciousness, according to Bunn (2001, 1), is because the nuclear reactors initially functioned as power plants can also be used to produce the nuclear weapon’s materials. Shortly, instead of building the good friendships among countries, nuclear programs, no matter their genuine purpose, often worsen the countries relationships.

030.jpgNow, rather than promoting the nuclear power through a series of policies, there are some other potential strategies of reducing the greenhouse gases; promoting the new and renewable energies, as well as energy efficiency movement.

Despite of its weaknesses, some countries have been optimistically aiming for replacing their nuclear power reactors with renewable energy. Sweet (2006, 183) presented that nuclear programs in Austria already has stopped, then will be followed by Sweden and Germany. Germany prefers to strengthen their wind turbine technology, while Sweden undoubtedly, believes they will succeed replacing their nuclear reactors with carbon-neutral biomass electricity generators. Renewables are such old technology that nowadays is reborn with its new modern ‘face.’ Recent researches and developments of new and renewable energy technologies have been achieving convincingly and significantly improvements, not only in terms of the efficiency for extracting the nature power to become electricity, but also in terms of the costs that decrease significantly. Renewable energy is an appropriate option for energizing rural areas. While the new energy technology, for example hydrogen and bio-fuel, can be used for running generators in the cities. If they now are able to run the automotives, of course, they are able to run electricity generators as well.

025.jpgConclusion

To conclude, the idea to govern the policy that supports the development of nuclear power in order to reduce the greenhouse gasses emission is not a wise option, because the high rate of nuclear development would bring some serious problems, even though nuclear power offers some advantages. The development of new and renewable energy sectors is more preferable. Even though this option still requires the technological improvement to meet the acceptable efficiency and cost, new and renewable energies offer a low-carbon emission option as nuclear does, but do not have any problem with security and disposal issues as does nuclear. Nature offers the smooth way, so why do not we welcome it?

References

Balanov, M. I. 2007. The Chernobyl Forum: Major Findings and Recommendations. Journal of Environmental Radioactivity 96 (1-3): 6-12. ScienceDirect. http://0-www.sciencedirect.com.prospero.murdoch.edu.au/science/journal/0265931X (accessed 4 September 2007)

Baptiste, P. J., Ducroux, R. 2001. Which Role for Nuclear Power in the Battle Against Global Warming? The French Perspective. Proceedings of the 5th International Conference in Greenhouse Gas Control Technologies.

Beck, W. Peter. 1999. Nuclear Energy in the Twenty-First Century: Examination of a Contentious Subject. Annual Review of Energy and Environment 24: 113-137. Annual Reviews. http://0-arjournals.annualreviews.org.prospero.murdoch.edu.au/loi/energy?cookieSet=1 (accessed 3 September 2007).

Bunn, Matthew. 2001. Civilian Nuclear Energy and Nuclear Weapons Programs: The Record. http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Nuclear-Engineering/22-812JSpring2004/DA39D9C3-72E5-426E-840C-712594207E23/0/prolif_history.pdf. (accessed 4 September 2007).

El Baradei (2004). Nuclear Power, an Evolving Scenario. IAEA Bulletin 46(1): 5-8. http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull461/index.html (accessed 15 August 2007)

Gazette, Reno. 2004. Most Nevadan Oppose Yucca Plan, Pool Says. http://www.rgj.com/news/stories/html/2004/12/19/87984.php?sps=rgj.com&sch=LocalNews&sp1=rgj&sp2=News&sp3=Local+News&sp5=RGJ.com&sp6=news&sp7=local_news (accessed 3 September 2007).

Haryadi, Rohmat., M. Agung Riyadi, and Syamsul Didayat. 2007. Tarik Ulur Nuklir Muria. Gatra Magazine, 18 July 2007:17-20.

International Atomic Energy Agency. 2000. Climate Change and Nuclear Power. http://www.iaea.org/Publications/Booklets/ClimateChange/climate_change.pdf (accessed accessed 10 August 2007)

International Atomic Energy Agency. 2003. Country Nuclear Power Profiles. http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/cnpp2003/CNPP_Webpage/PDF/2003/index.htm (accessed 17 August 2007)

International Atomic Energy Agency. 2004. From Obninsk Beyond: Nuclear Power Conference Looks to Future. http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2004/obninsk.html (accessed 16 August 2007).

International Atomic Energy Agency. 2007. Nuclear Technology Review 2007. http://www.iaea.org/Publications/Reports/index.html (accessed 16 August 2007).

International Energy Agency. 1998. Nuclear power. Sustainability, climate change and competition. Paris Cedex: OECD Publications.

Kanet, E. Roger. 2006. The Superpower Quest for Empire: The Cold War and Soviet Support for ‘Wars of National Liberation.’ Cold War History 6 (3): 331-352. informaworld. http://0-www.informaworld.com.prospero.murdoch.edu.au/smpp/title~content=t713634851 (accessed: 2 September 2007).

Nuclear Energy Agency. 2007. NEA 2006 Annual Report. NEA Publications http://www.nea.fr/html/pub/welcome.html (accessed: 2 September 2007).

Sweet, William. 2006. Kicking the carbon habit: Global warming and the case for renewable and nuclear energy. New York: Columbia University Press.

Tester, W. Jefferson, Elisabeth. M. Drake, Michael J. Driscoll, Michael W. Golan, William A. Peters. 2005. Sustainable energy, choosing among options. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.

[1] This essay was one of my assignments of the “Energy Policy” course in the first semester of my Master study at Murdoch University, WA.

[2] Jamali Interconnected System covers islands of Java, Madura, and Bali that consume 60 percent of Indonesia’s electricity production (Haryadi 2007, 20).








Follow

Get every new post delivered to your Inbox.