Gubernur Baru dan Listrik (Electricity and Riau Governors)

Artikel ini diterbitkan RiauPos 28 Oktober 2008.

Suatu hari saya mengundang seorang professional dari Swedia ke UIN Suska. Saat presentasi tentang kondisi kelistrikan Eropa, dia menampilkan daftar pendek kejadian listrik padam di Eropa 10 tahun terakhir. Daftar itu lengkap dengan hari, tanggal, lokasi dan lama listrik padam. Rupanya di Eropa listrik padam termasuk kejadian langka, sehingga perlu dicatat. Lalu sepanjang apa daftar yang akan anda miliki jika diminta membuat catatan yang sama di Riau? Percayalah! Daftar anda akan lebih pendek, berisi: “di sini listrik padam tiap hari.” Semoga artikel ini dapat memberi ide pemula bagi pasangan Gubri terpilih untuk mengurangi krisis listrik Riau.

Kondisi Listrik Riau

Riau mengalami krisis listrik bertahun-tahun karena beban (kebutuhan pelanggan) lebih besar dari pada kapasitas listrik yang diproduksi. Menurut PLN Wilayah Riau, beban puncak adalah 268,5 MW (menjelang September 2008). Sedangkan suplai listrik hanya 230 MW. Sehingga dalam keadaan normal, defisit listrik Riau Daratan mencapai 20 – 40 MW. Defisit sewaktu-waktu bisa meningkat karena kontribusi sistem jaringan Sumatera Bagian Selatan dan Tengah (SumBagSelTeng) pada sub sistem Riau cukup besar, yaitu 35 % (PLN Wil. Riau). Jika salah satu pembangkit pada sistem SumBagSelTeng mengalami gangguan, berdampak langsung ke Riau. Sebagai contoh, kerusakan PLTU Ombilin di Sumbar tahun 2004 memperparah krisis listrik yang saat itu berlangsung di Riau (Kompas, 2004).

Begitulah kondisi listrik di Pekanbaru dan sekitar. Keadaan lebih buruk akan anda jumpai di daerah-daerah yang agak jauh dari Pekanbaru. Di Rokan Hulu misalnya, listrik bukan cuma sering padam. Saat menyala pun, masyarakat tidak bisa memanfaatkan listrik secara wajar. Kalau anda masyarakat kelas menengah ke bawah, jangan harap bisa menonton TV dengan nyaman, menyalakan pompa air listrik, apalagi AC atau kulkas. Bahkan lampu pun menyala redup. Negeri Seribu Suluk kini seakan butuh seribu ‘suluh.’ Saat anda masuk ke sebagian kampung-kampung, bukan hanya di Rokan Hulu, anda akan tertegun karena di sana justru tidak ada tiang PLN. Walhasil, masyarakat pun ‘membuat’ listrik sendiri dengan cara membeli genset.

Ada sedikit harapan di Pekanbaru dan sekitar beberapa tahun ke depan. Kawasan ini, karena tersambung sistem SumBagSelTeng, bisa mengambil manfaat jika ada penambahan pembangkit baru di sistem ini. Tapi ini bukan harapan besar. Sebab, jika cuma mengharapkan program rutin PLN, pertumbuhan pembangkit tidak akan mampu mengatasi kecepatan pertumbuhan pelanggan; baik rumah-tangga maupun industri.

Di kampung-kampung, kegelapan diperkirakan masih menyelimuti di tahun-tahun mendatang. Jumlah mereka tidak sedikit. Hingga 2005, menurut Indonesia Energy Statistics and Outlook 2006, sekitar 60% masyarakat Riau belum pernah menikmati listrik. Itulah mereka yang di kampung-kampung.

Berharap pada PLN?

Sulit berharap pada PLN. Perusahaan Listrik Negara kini menghadapi masalah lebih krusial seperti krisis listrik Jawa-Bali. PLN telah berusaha melakukan perbaikan melalui restrukturisasi internal. Wilayah-wilayah dan Cabang-cabang operasi baru banyak dibentuk. Swasta pun kini diijinkan ikut dalam bisnis listrik, walaupun tidak diijinkan bersaing pada posisi setara dengan PLN. Salah satu hasil yang dicapai adalah Riau kini punya kantor wilayah sendiri, memisahkan diri dari kantor lama di Sumbar. Pembentukan PLN Wilayah Riau telah menghasilkan perbaikan mengagumkan, seperti perbaikan pelayanan pada pelanggan dan peningkatan kepedulian PLN pada lingkungan hidup.

Namun yang diharapkan adalah restrukturisasi kelistrikan nasional, bukan cuma restrukturisasi PLN. Pengalaman banyak negara semisal Inggris, Australia, Singapura, dan lain-lain, telah membuktikan bahwa restrukturisasi kelistrikan secara nasional adalah solusi tepat. Jika dilakukan secara benar, restrukturisasi akan meningkatkan efisiensi perusahaan listrik, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan mempertinggi keandalan suplai listrik. Restrukturisasi juga akan menciptakan pasar listrik kompetitif karena swasta dan PLN bisa bersaing secara adil. Konsekuensi logis adalah PLN tidak lagi menjadi Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan (PKUK) tunggal seperti kini. Hukum bisnis mengatakan; ketika pasar kompetitif tercipta, yang paling dimanjakan adalah pelanggan. Itulah sesungguhnya harapan rakyat.

Berharap pada Gubri terpilih

Tapi sudahlah! Restrukturisasi adalah kuasa Pemerintah Pusat. Lalu apa yang bisa dilakukan Riau? Guna meletakkan dasar kuat, pasangan Gubri terpilih perlu mendorong lahirnya semacam Perda tentang Rencana Pengembangan Kelistrikan Riau. Dulu, UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan telah mengatur hal ini melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Sayang, UU tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi, sehingga UU lama (No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan) kembali berlaku. Di UU lama tidak ada ketentuan mengenai RUKD.

Namun daerah masih punya ‘celah’, yaitu UU 30/2007 tentang Energi. UU ini merekomendasikan daerah membuat Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Berbeda dengan RUKD, RUED tidak hanya mengatur soal listrik, tapi seluruh jenis energi. Pasangan Gubri terpilih dapat mendorong kelahiran Perda RUED di mana terdapat bab yang ‘kuat’ tentang listrik, sambil menunggu janji pemerintah pusat menerbitkan UU Kelistrikan baru.

Yang dimaksud Perda RUED yang ‘kuat’ adalah practicable alias bisa diterapkan. Dengan syarat, masalah harus diidentifikasi secara tepat dan tawaran solusi langsung fokus pada masalah. Sebuah Perda ‘awang-awang’ berisi cita-cita terlalu tinggi hanya buang-buang energi, biaya, dan waktu. Perda ini mesti dirumuskan secara serius, bebas dari orientasi proyek pihak-pihak tertentu yang berpotensi mengorbankan isi. RUKD yang dulu pernah dibuat bisa digunakan sebagai awal pijakan, tentu setelah diperbaiki dan disesuaikan. Perbaikan misalnya dengan memperbaharui data dan usulan kebijakan, memasukkan faktor-faktor eksternal ke dalam pertimbangan, dan mengakomodasi perkembangan nasional dan global terbaru. Menurut saya, dua tahun masa jabatan adalah cukup bagi pasangan Gubri baru dan DPRD untuk melahirkan Perda ini. Setelah itu, mengacu pada Perda tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota bisa membuat Perda serupa.

Penutup

Listrik adalah lifeblood (darah kehidupan) bagi pembangunan. Namun masyarakat kita sudah terlalu lama kekurangan ‘darah’ satu ini. Akibat sosialnya besar. Tanpa listrik yang andal, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat terhambat. Inilah waktu bagi Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota mengambil peran serius mengatasi masalah ini, dalam bentuk program-program kongkrit dan alokasi APBD. Masyarakat kita sudah kepayahan. Alasan lama yang digunakan Pemda untuk lepas dari pekerjaan ini, yaitu karena tanggungjawab kelistrikan berada pada PLN adalah benar, tapi kini tidak relevan lagi.

Artikel ini tidak dimaksudkan memberi solusi persoalan kelistrikan Riau. Masalah terlalu kompleks untuk dituntaskan di sini. Ini hanya sebuah awal. Kita menantikan ide segar dari pemimpin baru untuk membawa Riau keluar dari krisis listrik.***

Dari Riau Selamatkan Indonesia! (From Riau to Save Indonesia)

Artikel ini diterbitkan Riau Pos Sabtu (20 September 2008), juga dimuat oleh Riau Today (salah satu anak perusahaan Riau Pos Group).

Sebuah buku fenomenal berjudul “Green Province” diluncurkan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias beberapa bulan lalu. Disebut fenomenal, inilah pertama kali propinsi di tanah air menyusun kerangka kerja menuju propinsi dengan visi sustainable development (pembangunan berkelanjutan), alias propinsi ‘hijau.’ Sebelum ini, selama puluhan tahun membangun negeri, manusia dan alam seakan menjadi dua kubu bermusuhan untuk saling memusnahkan. Akibatnya, kini tiba-tiba kita sadar masalah lingkungan terlanjur parah. Lihat Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota lain ‘hampir gila’ mengatasi masalah transportasi, kelangkaan air bersih, sanitasi, polusi, kepadatan penduduk, dan lain-lain memicu munculnya masalah baru seperti kesehatan, kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya.

Lalu Riau mau menjadi apa? Karena Riau sedang memilih pemimpin, saya mengajak para calon Gubri/Wagubri dan masyarakat pemilih mulai mempertimbangkan “pembangunan berkelanjutan” sebagai konsep pembangunan baru di bumi nan kaya ini. Kita akan berdiskusi sedikit tentang pembangunan berkelanjutan, mengapa dia penting, dan apa kaitannya dengan calon pemimpin baru Riau. Di bagian akhir akan disimpulkan sesungguhnya Riau punya peluang bagus menjadi propinsi pioneer dan percontohan dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan kata lain, dari Riau kita bisa selamatkan Indonesia.

Apa itu pembangunan berkelanjutan?

Pada tahap paling dasar, dalam pandangan saya sebuah propinsi ‘hijau’ yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan memahami bahwa spesies manusia, hewan dan tumbuhan, hidup di sebuah ‘sarang’ yang kini telah rapuh. Sarang itu ialah ekosistem alias lingkungan sekitar. Menurut definisi United Nation Environment Program – UNEP (1991), pembangunan berkelanjutan ialah strategi yang menjamin peningkatan kualitas hidup manusia di bumi sembari mempertahankan daya dukung dan keanekaragaman ekosistem. Dan dengan bahasa sedikit beda, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mesti menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia di masa kini, tanpa mengurangi (apalagi menghapuskan) peluang generasi nanti memenuhi kebutuhan mereka.

Definisi di atas menjadi syarat pembangunan berkelanjutkan untuk tunduk pada tiga prinsip dasar, yaitu terjaminnya pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan keselamatan lingkungan hidup. Dalam bahasa sederhana bolehlah dikatakan sebagai pembangunan yang memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagus bagi masyarakat, tapi lingkungan hidup tetap terpelihara.

Mengapa menjaga lingkungan hidup?

Persoalannya, pembangunan terlanjur unsustainable (tidak berkelanjutan). Sebagaimana daerah lain, bencana lingkungan di Riau adalah ‘menu’ rutin sehingga hampir bukan lagi dianggap tragedi. Kerusakan hutan, baik karena penebangan maupun dilalap api adalah alasan nomor wahid mengapa Riau perlu mengubah orientasi pembangunan. Alasan lain ialah pembangunan kota-kota tidak berkelanjutan. Semua kota-kota di Riau seolah-olah akan dijadikan seperti Jakarta. Maka peningkatan jumlah kendaraan bermotor tak terkendali, gedung-gedung tinggi dan lantai-lantai beton menumbangkan pohon-pohon yang diperlukan menjaga kualitas udara dan menyimpan air bersih, listrik dibangkitkan dengan bahan bakar tidak ramah lingkungan, jumlah penduduk bertambah cepat, kemiskinan bukan lagi menjadi isu desa-desa tapi sudah pindah ke kota-kota, dan lain-lain.

Deforestasi di Riau (Foto:Telegraph)

Kebakaran hutan Riau (dan daerah lain) pun spesial. Saking parahnya, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada posisi ketiga negara penyumbang karbon dioksida (C0₂) dunia akibat kebakaran hutan. Padahal CO₂ adalah gas utama penyebab pemanasan global. Dan pemanasan global diyakini sebagai penyebab bencana alam modern seperti pencairan es di kutub, kenaikan permukaan air laut, peningkatan berbagai jenis penyakit, topan, badai, banjir, perubahan iklim, musim-musim sulit diprediksi, dan sebagainya.

Pada siapa berharap?

Semua tragedi di atas sesungguhnya bisa diantisipasi dengan mengubah orientasi pembangunan menjadi pembangunan berkelanjutan. Persoalannya, diskusi ini menjadi sia-sia jika dipisahkan dari ranah politik. Tanpa dukungan politik sebuah konsep tidak pernah menjadi kebijakan mengikat. Inilah saatnya berharap pada pemimpin, tanpa bermaksud mengatakan pemimpin akan menjalankan pembangunan berkelanjutan sendirian. Tapi dari pemimpin diharapkan muncul sebuah awal.

Para calon pemimpin jangan mengira isu lingkungan hidup secara politis tidak bisa ‘dijual’ di Riau dengan alasan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bidang ini. Walaupun perkiraan tersebut tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Secara kultural, masyarakat Riau, yang paling tradisional sekalipun, memiliki kesadaran alami mengenai lingkungan hidup. Kesadaran itu masih dimiliki sebagian besar masyarakat yang belum sepenuhnya terlepas dari budaya agrikultur dan romantika kehidupan desa nan asri. Ditambah arus informasi membawa kabar buruk akibat lalainya manusia memperhatikan persoalan lingkungan, diperkuat keinginan hidup di ‘sarang’ aman. Semuanya memberi motivasi kepada masyarakat untuk mulai ‘berbaik-baik’ dengan lingkungan hidup. Masyarakat Riau tentu paham bahwa Bumi ini satu-satunya ‘rumah.’ Jika rumah ini rusak bangunannya, udaranya membuat sesak dada saat dihirup, airnya menjadi lumpur kimia, kita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk sekedar sadar pentingnya aksi nyata guna menyelamatkan ‘rumah’ dari ‘kekaraman ekologis.’

Di Jawa Timur kini beredar isu bahwa masyarakat mencari ‘Gubernur Hijau’ setelah propinsi tersebut ‘terjungkang’ kasus lumpur Lapindo. Baru-baru ini Kementarian Lingkungan Hidup juga mengumumkan tahun 2030 Pulau Jawa kehabisan air akibat kelalaian memelihara lingkungan hidup. Tentu Riau tidak perlu menunggu datangnya bencana sekelas Lapindo atau ancaman kekeringan seperti di Jawa untuk mulai berpikir ‘hijau.’ Riau juga tidak perlu menunggu Pekanbaru dan kota-kota lain menjadi seperti Jakarta yang sedang stress menghadapi berbagai masalah akibat pembangunan masa lalu tidak berkelanjutan. Yang diperlukan Riau kini seorang pemimpin berkata “AYO!”

Dari Riau Selamatkan Indonesia

Riau sesungguhnya punya peluang menjadi propinsi pertama di Indonesia menerapkan pembangunan berkelanjutkan. Paling tidak sinyal tersebut mulai tampak ketika Gubri diajak SBY menghadiri konferensi UNFCCC Bali akhir 2007 lalu. Mungkin alasan SBY mengajak Gubri karena kerusakan lingkungan di Riau termasuk paling parah. Tapi maksudnya jelas, supaya Riau lebih concern dan berhenti terus-terusan ‘beringas’ pada lingkungan hidup.

Potensi utama Riau menjadi pioneer pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah adanya dukungan APBD besar. Dengan dukungan dana kuat, Bumi Melayu dapat menjadi ‘The Green Malay’ lebih cepat. Momentum pemilihan Gubri kali ini adalah titik krusial menentukan apakah Riau mau merebut peluang atau biarkan daerah lain melakukan? Jika peluang ini direbut, Riau akan menjadi pusat cahaya dari mana pembangunan berkelanjutan nasional mulai bersinar, dan membuktikan rehabilitasi lingkungan dan sustainable life and community bisa diraih bangsa Indonesia.

Keunggulan lain adalah tersedianya ‘sumberdaya energi alam’ melimpah yang merupakan salah satu ciri pembangunan berkelanjutan. Dengan posisi di khatulistiwa, Riau memiliki potensi energi surya dalam jumlah besar sepanjang tahun tanpa dipengaruhi musim. Empat sungai besar dan ratusan sungai-sungai kecil menyimpan potensi energi mikrohidro besar. Produk (bahkan limbah) perkebunan kelapa sawit memungkinkan pengembangan biodiesel. Potensi energi pasang-surut dan gelombang laut juga terbuka untuk dieksplorasi. Semua ‘hadiah Tuhan’ tersebut membuka peluang besar bagi Riau menjadi pioneer pengembangan energi terbarukan nasional.

Siapa Cagubri yang tepat?

Lalu siapa pemimpin tepat untuk mewujudkan semua itu? Ini pertanyaan sulit dan tidak mungkin dibahas tuntas pada artikel ini. Namun Gubernur Riau yang kita pilih sebentar lagi minimal mesti memenuhi tiga syarat. Pertama, tidak memiliki cacat masa lalu ‘berdekat-dekatan’ dengan investor mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kedua, memiliki konsep pembangunan berkelanjutan untuk diterapkan pada masa jabatannya. Ketiga, tidak menggunakan dana investor yang diindikasi terlibat memperburuk kondisi lingkungan Riau untuk kampanye pemilihan Gubri.

Aceh memang pertama menerbitkan buku “Propinsi Hijau,” tapi Riau mampu menjadi yang pertama menerapkannya di Indonesia. Suara kita sebagai pemilih kini menjadi penting. Jangan salah pilih, “rumah” hampir karam!

Solusi berlabel Haram? (Anathema-labelled solution?)

Oleh: Kunaifi

(Ditulis atas permintaan Tabloid Teraju)

Tidak mudah menjawab pertanyaan apakah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) solusi bijak persoalan listrik Indonesia? Adalah fakta bahwa sepertiga penduduk belum pernah menikmati listrik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi cenderung bagus, jumlah penduduk bertambah, dan krisis energi tak kunjung menemukan solusi. Semua itu mengarah satu kesimpulan tegas, bahwa kita perlu pembangkit listrik kapasitas besar, dan segera. Tidak dapat dibantah, bahwa teknologi PLTN tersedia kapanpun dibutuhkan untuk mengatasi masalah itu. Alasan lain mengembangkan PLTN, teknologi ini bebas emisi karbon, serasi upaya dunia memerangi pemasan global. Maka bukan hanya Indonesia, sederet negara lain siap mengembangkan PLTN seperti Argentina, Bulgaria, Mesir, Rumania, Afrika Selatan dan Vietnam. Negara-negara yang sudah duluan, seperti Kanada, China, India, Jepang, Rusia, Amerika dan Korea berminat menambah kapasitas PLTN mereka.

Setelah terhenti sekitar empat puluh tahun, pembangunan PLTN di Semenanjung Muria kemungkinan dimulai 2010 dengan target operasi enam tahun kemudian. Empat pembangkit berkapasitas total empat ribu Megawatt listrik (MWe) atau 35 kali lebih besar dari PLTA Koto Panjang akan menopang pasokan sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) sekitar 14 persen. Pro dan kontra mengemuka menyusul rencana ‘sensitif’ ini. Beberapa kali terjadi demonstrasi masyarakat Jepara menentang rencana pembangunan PLTN di wilayah mereka. Bahkan MUI Jawa Tengah mengeluarkan fatwa haram untuk PLTN. Pada artikel ini akan dikemukakan beberapa alasan mengapa banyak orang menentang PLTN.

Pertama, pada tahun 1986 terjadi kebocoran pada reaktor PLTN Chernobyl, Rusia. Apa akibatnya? William Sweet dalam buku Kicking the Carbon Habit mengutip temuan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang mengkaji masalah ini. Menurut IAEA, lima puluh orang tewas akibat radiasi tinggi setelah kecelakaan. Lalu, sekitar dua ribu kasus kanker Thyroid yang disebabkan iodine radioaktif berujung sembilan orang mati. Secara total, empat ribu manusia mati dapat dialamatkan pada kecelakaan PLTN Chernobyl. Bukan hanya itu, setelah duapuluh tahun kecelakaan, kini lima juta orang hidup di zona terkontamiasi. “Biaya ekonomi dari peristiwa ini tak dapat diperkirakan,“ kata Sweet.

Reaktor Chernobyl nomor 4 setelah kecelakaan (Foro: Answers.com)

Para pendukung PLTN mengemukakan statistik bahwa korban tewas akibat PLTN jauh lebih sedikit dibanding akibat pembangkit konvensional. Barangkali tidak ada yang salah pada klaim ini. Tapi, kelompok yang menolak PLTN mengatakan bahwa kecelakaan di pembangkit konvensional hanya menimbulkan efek pada kawasan terbatas. Jika waduk PLTA runtuh, misalnya, maka penduduk pinggir sungai di hilir waduk mungkin menjadi korban, lalu selesai. Tapi, jika reaktor PLTN Muria bocor, maka radiasi akan merambat di udara, menyebar ke mana-mana, hingga dapur rumah warga Jepara. Balanov, peneliti di IAEA mengatakan, kecelakaan Chernobyl, misalnya, melepaskan radioaktif ke udara mencakup beberapa negara Eropa terutama Belarus, Ukraina dan Rusia dengan luas lebih dari 200 ribu kilometer persegi, sekitar satu setengah kali luas pulau Jawa yang tahun 2005 berpenduduk sekitar 130 juta jiwa.

Peta level radiasi tahun 1996 – 10 tahun setelah kecelakaan (Foto:Wikimedia)

Kedua, persoalan sosial yang mengiringi pembangunan PLTN adalah fakta yang mesti diperhitungkan. Unjuk rasa masyarakat Jawa Tengah membuktikan bahwa megaproyek ini bermasalah dari sudut pandang sosial. Pendukung nuklir mengatakan, penolakan itu disebabkan warga belum paham manfaat dan keamanan nuklir. Sehingga, dengan sosialisasi lebih gencar, masyarakat akan menerima. Belum tentu! Ambil contoh. Sebuah survey di Nevada menyimpulkan, tujuh puluh persen responden menolak kawasan Yucca Mountain dijadikan tempat menyimpan limbah nuklir. Warga Nevada tidak awam tentang PLTN, sebab Amerika Serikat mengembangkan teknologi ini sejak puluhan tahun lalu.

Para ilmuwan tidak berhenti meneliti guna menghasilkan nuklir yang aman. Kini, tingkat kecemasan terhadap kecelakaan reaktor (termasuk jika diserang teroris) semakin menurun. Bahkan, dengan mengganti teknologi fisi menjadi fusi, keamanan PLTN diperkirakan meningkat tajam. Namun, ada persoalan lain yang belum ada jawabannya, yaitu limbah nuklir.

Limbah nuklir, dalam pandangan saya, adalah ‘senjata’ utama kelompok yang menolak PLTN. William Tester dan kawan-kawan di Massachusetts Institute of Technology (MIT) mengatakan, hingga kini belum satu pun negara, termasuk negara nuklir utama (USA, Perancis, Jepang) yang mengantongi lisensi sebagai bukti bahwa mereka bisa menyimpan limbah nuklir secara aman. Padahal, HLW (High Level Wastes), yang merupakan limbah utama PLTN harus dikubur jauh-jauh di kawasan terpencil dan dijaga superketat. Sifat racun HLW bertahan selama ribuan tahun, walaupun setelah seribu tahun racunnya berkurang drastis. Tapi seribu tahun bukanlah waktu yang pendek jika digunakan memelihara racun.

Riset mengenai pembuangan limbah yang lebih aman juga terus dilakukan. Namun ada beberapa masalah yang masih menggantung. Antara lain, bagaimana kalau air tanah masuk lalu mengoksidasi pelindung limbah, sehingga air terkontaminasi, naik ke permukaan tanah dan dikonsumsi manusia? Atau bagaimana kalau terjadi getaran kulit bumi di lokasi penyimpanan sebagaimana sejak dulu membuat pusing Jepang? Jawaban masalah ini sesungguhnya gampang, yaitu dengan membuat fasilitas penyimpanan yang tidak memungkinkan kedua hal itu terjadi. Betul. Tapi siapa yang mampu membayar? Biayanya terlalu tinggi.

Drum limbah nuklir mengalami pelapukan di bawah laut (Foto:BBC London)

Ketersediaan lokasi penyimpanan limbah juga masalah besar. Sebagai contoh, awalnya lokasi pembuangan Yucca  Mountain adalah harapan besar. Karena, menurut Peter Beck di jurnal Anual Energy Review, sebelum lokasi Yucca ditemukan di Nevada, pencarian telah dilakukan selama 15 tahun di berbagai negara, tapi tidak ada tempat cocok. Biaya total juga tak tanggung-tanggung, sekitar 40 miliar dolar (setara Rp. 400.000.000.000.000), sama dengan 80 persen APBN Indonesia, hanya untuk satu lokasi penyimpanan. Ternyata, dengan uang dan usaha sebesar itu, Yucca hanya bisa menampung limbah 70 ribu ton. Sedangkan tahun 1999 saja, limbah nuklir dunia menurut IAEA 220.000 ton, dan terus meningkat karena dimana-mana orang ‘terjangkit demam PLTN.’ Memang, dengan teknologi terbaru, sekitar 30% limbah bisa didaur ulang. Tapi masih terlalu banyak yang tidak dapat di daur ulang.

Artinya, pertumbuhan PLTN terlalu cepat dibandingkan pertumbuhan tempat menyimpan limbahnya. Hal tersebut dikhawatirkan menjadi masalah baru, yakni perang. Negara-negara kuat, ketika kesulitan mencari tempat di negara sendiri, mungkin saja menaklukkan negara lemah untuk dijadikan tempat membuang limbah. Sebagaimana kini ada negara ditaklukkan negara lain, disinyalir karena minyak. Walhasil, PLTN yang awalnya bertujuan damai, bisa punya efek bawaan yang tidak damai, yaitu perang. Akan semakin bahaya jika perang tersebut menggunakan nuklir sebagai senjata. Karena menurut Matthew Bunn, fasilitas PLTN dengan gampang bisa dimodifikasi untuk memproduksi senjata nuklir. Sehingga, jika pemerintah Indonesia sering mengatakan bahwa PLTN tidak sama dengan bom nuklir, saya justru ingin mengatakan, politik dan ekonomi bisa membuat PLTN menjadi bom nuklir.

Perlu juga dipahami, bahwa nuklir tidak termasuk energi terbarukan, walaupun Menristek Suyanto Kadiman selalu mengklasifikasi nuklir sebagai energi terbarukan. Menurut International Energy Agency (IEA), cadangan uranium dunia, sebagai bahan bakar nuklir, hanya berkisar 85 – 100 tahun lagi. Alias, “bersenang-senang 100 tahun, bersakit-sakit ribuan tahun dengan limbahnya.”

Jika memang setelah 100 tahun dunia kehabisan uranium, maka limbah nuklir benar-benar masalah besar. Karena, PLTN dimana-mana sudah ditutup karena kehabisan bahan bakar, tapi limbahnya masih harus dipelihara, secara sangat hati-hati dan biaya tinggi. Padahal, seratus tahun kedepan, mungkin saja generasi saat itu sudah menemukan sumber energi lain yang lebih baik, sebab kini riset ke arah itu sudah menunjukkan tanda-tanda menggembirakan. Jika hal itu terjadi, generasi saat itu akan makin makan hati. Mengutip Kahlil Gibran, “anak cucu tak kan sudi mengakui kita sebagai nenek moyangnya,” karena kita mewariskan racun pada mereka. Seolah kita lupa, generasi terdahulu tidak mewariskan masalah apapun pada generasi kita sekarang.

Adakah negara nuklir yang beralih ke energi lain? Ada. Sebagai contoh, Jerman segera menghentikan proyek nuklir. Tidak ada pembangunan reaktor baru, tidak ada impor uranium. Sebagai gantinya, Jerman mengambangkan tenaga angin. Sedangkan Swedia mengganti semua PLTN dengan biomas rendah karbon. Austria juga sudah memadamkan semua PLTN miliknya.

Turbin angin milik Siemens di Mecklenburg-Vorpommern, German (Foto: Siemens)

Sebagai kesimpulan, ide membangun PLTN Muria memang bisa menjadi solusi manjur bagi persoalan energi nasional. Namun demikian, untuk jangka panjang teknologi ini tidak bisa diandalkan. PLTN membawa dampak mengerikan bagi generasi nanti, saat kita sudah di dalam tanah, setelah kenyang menikmati hasil nuklir kita selama seratus tahun.***

Siapa berkompromi?

Oleh: Kunaifi

Riau Pos, 26 Desember 2007 (Redaksi Riau Pos mengganti judulnya menjadi “UNFCCC, Siapa yang Berkompromi?).

Setelah tertunda sekitar 23 jam, konferensi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) PBB di Bali akhirnya selesai Sabtu sore (15 Desember 2007). Sidang dua pekan itu mestinya selesai Jum’at pukul 12.00 siang. Namun kata sepakat tak kunjung dicapai di hari terakhir. Penutupan ditunda paling tidak empat kali. Deadlock dipicu perbedaan pendapat negara-negara berkembang (didukung Uni Eropa) dengan Amerika (didukung Jepang dan Canada). Penyebabnya adalah penolakan Amerika dan dua sekutunya terhadap draft Bali Roadmap. Ketiga negara tersebut tidak setuju jika pada dokumen hasil UNFCCC Bali dicantumkan target negara maju (Annex 1) menurunkan emisi karbon sebesar 25-40 persen di bawah level 1999 pada 2020.

Lobi-lobi tingkat tinggi diupayakan untuk melunakkan Amerika, termasuk oleh Al Gore, mantan presiden Amerika, pemenang hadiah Nobel Perdaiaman 2007. Dia menghimbau agar Amerika tidak menghalangi UNFCCC menuju kesepakatan. Dia bahkan sempat mengusulkan supaya isu berkaitan Amerika dikesampingkan dulu. Dibicarakan pada pertemuan lain. Namun himbauan Al Gore tidak membuahkan hasil. Lalu presiden COP-13 Rahmat Witoelar mambagi delegasi menjadi dua kelompok guna mengurangi debat berkepanjangan di sidang pleno. Usaha ini juga kandas. Akhirnya Presiden SBY dan Sekjen PBB Ban Ki-moon kembali ke ruang sidang Sabtu pagi. SBY memberi ‘tekanan’ supaya sidang segera mengambil keputusan, dan menghasilkan sesuatu. Sedangkan Ban menyampaikan kekecewaan atas situasi memanas. “Tugas anda semua belum selesai, setiap orang mesti membuka diri untuk kompromi,” kata Ban. Upaya ini juga tidak mempan melunakkan hati kedua pihak. Maka terjadilah peristiwa mengharukan. Sekjen UNFCCC Yvo de Boer yang melanjutkan memimpin sidang, seperti tidak sanggup menahan gumpalan perasaan di dada. Dia menangis. “Saya kecewa dan dikhianati. Ada deal-deal di luar sepengetahuan saya,” kata dia (Detikcom).

Sepenting apa peran Amerika dan dua sekutunya sehingga mampu berhadapan sama kuat dengan 177 negara peserta lain? Menurut ketua delegasi Indonesia Prof Emil Salim, ketiga negara tersebut menyumbang lebih separuh emisi gas rumah kaca dunia. Amerika menempati posisi teratas (36 persen), disusul Jepang (18 persen) dan Kanada (8 persen). Jika mereka tidak ikut dalam ‘gerbong’ pencegahan climate change, segala hasil konferensi, bahkan Protokol Kyoto sekalipun, tidak akan membuahkan hasil berarti. Negara-negara lain bisa kehilangan motivasi, lalu ikut-ikutan tidak melakukan apa-apa menyelamatkan Bumi.

Bali Roadmap adalah dokumen memuat arahan dan agenda sidang-sidang berikut. Sidang pertama dilakukan 2008 di Warsawa. Setahun kemudian, diadakan sidang final di Copenhagen. Target pembicaraan dua tahun tersebut adalah menyepakati pengganti Protokol Kyoto yang akan kadaluarsa 2012. Di Copenhagen juga akan ditetapkan persentase pengurangan emisi karbon masing-masing negara.

Hal positif dari Bali Roadmap adalah terdapat empat pilar sebagai tonggak awal upaya penyelamatan Bumi dari bencana global warming. Pilar pertama adalah mitigasi. Perundingan-perundingan terkait mitigasi adalah paling panas, membuat sidang deadlock berkali-kali. Awalnya, di sini terdapat kewajiban negara maju menurunkan emisi karbon. Inilah yang ditentang Amerika, Jepang dan Canada. Pada pilar ini juga dibahas skema Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD). REDD mengatur mekanisme perdagangan karbon antara negara maju dan negara berkembang. Banyak kalangan menilai REDD sebagai konsep adil karena menuntut komitmen kedua belah pihak; negara berkembang dituntut memelihara hutan untuk menyerap karbon, terutama yang dihasilkan negara-negara maju. Sebagai imbalan, negara maju akan membayar negara berkembang atas ‘jasa’ tersebut. Namun aktivis lingkungan, terutama Walhi justru melihat mekanisme tersebut sebagai tidak efektif. Walhi meyakini bahwa dagang karbon tidak membuat negara maju mengurangi emisi karbon, malah mendorong mereka semakin semena-mena melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, karena mereka membayar.

Pilar lain dalam Bali Roadmap adalah adaptasi, teknologi, dan pendanaan. Mekanisme yang akan diwujudkan dalam bentuk transfer teknologi tersebut adalah salah satu capaian bagus dari UNFCCC Bali. Transfer teknologi penting bagi negara-negara berkembang, terutama Cina dan India yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi menakjubkan. Dengan mekanisme dan pendanaan transfer teknologi, negara berkembang tidak perlu mengorbankan ekonomi terlalu besar ketika mengurangi emisi karbon. Terdapat nuansa lebih harmonis di sini.

Berita-berita pada Sabtu (15 Desember 2007) sore menyebutkan bahwa Amerika akhirnya berkompromi. Keputusan yang disebut ‘mengejutkan’ tersebut disambut gembira seluruh delegasi. Tapi sebenarnya siapa berkompomi? Amerika dan kawan-kawan bersedia sepakat setelah negara berkembang setuju bahwa titik berat pengendalian global warming dibagi rata antara negara berkembang dan negara maju. Sikap mereka mencair juga setelah negara berkembang setuju bahwa kewajiban menurunkan emisi karbon 25-40 persen dari level 1999 tahun 2020 dihilangkan dari preambule Bali Roadmap. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya negara berkembang, bukan Amerika dan sekutunya yang berkompromi (baca: mengalah). Jelas, keinginan sebagian besar bangsa meminta tanggung jawab Amerika selaku penghasil emisi karbon terbesar dunia belum berhasil.

Maka tidak ada yang ‘luar biasa’ dihasilkan UNFCCC Bali. Kekurangan utama Bali Roadmap adalah penghapusan kewajiban negara maju mengurangi emisi 20-40 persen tersebut. Dengan kata lain, Bali Roadmap memang hanya sekedar peta jalan, tanpa komitmen apapun. Semua negara masih leluasa menghamburkan karbon ke udara sesukanya. Sepertinya, sidang sebesar UNFCCC yang diselenggarakan institusi sebeesar PBB mubazir jika hanya menghasilkan sebuah roadmap.

Amerika masih seperti dulu, ‘keras kepala.’ Padahal Australia, satu-satunya sekutu Amerika yang menolak Protokol Kyoto telah berpaling. Negeri Kangguru meratifikasi protokol dunia itu di awal sidang. Amerika tetap tidak mengakui Protokol Kyoto, Juga tidak mengakui temuan ilmiah Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tentang climate change dan target penurunan emisi tiap negara. Sikap Paman Sam perlu disesalkan.

Keterlibatan Jepang dan Canada sebagai ’sekutu’ dadakan Amerika di UNFCCC Bali juga menarik disimak. Ketiga negara punya kepentingan sama. Jika digabung, ketiganya menyumbang lebih separuh emisi karbon dunia. Kesuksesan menghilangkan angka 25-40 persen membuat posisi mereka tidak terusik, minimal hingga 2009. Mereka tidak dibebani kewajiban menurunkan emisi karbon, dalam bahasa mereka, “tidak perlu mengorbankan ekonomi dalam negeri.” Sangat ironis, karena Canada adalah penandatangan Protokol Kyoto, dan Jepang bahkan sekaligus menjadi pelaksana konferensi yang melahirkan protokol tersebut pada 1997.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan helat besar ini, sidang ini merupakan prestasi tersendiri bagi Indonesia. Tidak berlebihan jika dunia mengucapkan selamat pada presiden SBY, Meneg LH sekaligus Presiden Conference of the Parties (COP) 13 Rachmat Witoelar, ketua delegasi Indonesia Prof Emil Salim, Menlu Hassan Wirajuda dan seluruh delegasi atas kepiawaian mereka di meja sidang.

Ban Ki-moon mengingatkan, “Ini adalah awal, bukan akhir. Kita masih punya perundingan lebih panjang, lebih kompleks dan lebih sulit.” Persidangan Warsawa dan Kopenhagen mesti meyakinkan bahwa pengganti Protokol Kyoto akan menjadi solusi bagi kesinambungan hidup di Bumi. Setiap negara mesti mendapat tanggungjawab proporsional dengan kontribusi pada kerusakan atau kelestarian Bumi. “Jangan sampai Road Map menjadi “Road Kill,” kata Greenpeace Australia.

Padahal, Amerika punya kata-kata bijak seperti, “Kita bukan mewarisi planet ini dari generasi terhadulu, tapi kita meminjamnya dari generasi yang akan datang.” Amerika juga punya senator yang punya kata-kata “Sains telah mengatakan bahwa pemanasan iklim adalah nyata, makin lama menunggu, makin sulit masalah ini ditangani.”

Kali ini kita mesti lebih banyak berdo’a.

Penulis adalah dosen UIN Suska Riau

Kini belajar Energy Studies di Australia

Etika Lingkungan

Oleh: Kunaifi

Riau Pos, 23 Oktober 2007: http://riaupos.com/baru/content/view/11879/40/

Judul artikel ini mengutip Daoed Joesoef dalam sebuah tulisannya di Kompas. Menurut Daoed, penyebab bencana ekologis adalah karena generasi kita tidak memiliki etika masa depan.

Kita yang lahir sekitar tujuh puluh hingga dua puluh tahun lalu adalah generasi beruntung. Pernah merasakan segarnya udara setiap membuka jendela di pagi hari. Juga bisa menikmati nyanyian merdu burung-burung bagai simfoni penggetar kalbu. Bila hendak mencari rambutan Cina atau kayu bakar, misalnya, cukup berjalan kaki kurang dari setengah jam, kita pun sampai kita ke hutan lebat.

Tapi, anak-anak yang lahir sepuluh tahun belakangan menemukan dunia yang berbeda. Bagi mereka, terutama yang tinggal di kota, kicauan burung lebih mudah ditemukan di layar komputer, atau di sangkar-sangkar tergantung di sebagian rumah tetatangga. Memang bisa saja kalau mau mendengar langsung di hutan, tapi kini hutan sungguh jauh. Apalagi udara segar, anak-anak kini akrab dengan udara berbau minyak pelumas, walaupun tak disadari karena biasa. Lalu, bumi seperti apa yang dijumpai generasi duapuluh tahun ke depan? Kemungkinan jawabannya yaitu, bumi yang mengerikan!

Kenaikan suhu bumi (global warming) telah menjadi perhatian dunia sejak beberapa dekade belakangan. Industralisasi dituding sebagai penyebab utama. Salah satu akibatnya ialah mencairnya es di kutub yang berakibat naiknya permukaan laut, yang pada gilirannya menyebabkan abrasi kawasan pantai. El-Nino, Badai Katrina dan Badai Rita yang menggulung Amerika baru-baru ini diduga sebagai akibat global warming. Yang paling mudah dideteksi ialah, udara terasa semakin panas. Tahun 2005 dilaporkan sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah bumi. Kita yang hidup di Riau, belum merasakan akibat langsung pemanasan global. Tapi bukan berarti kita aman.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janerio 1992, terjadi aksi saling tuding antara negara-negara peserta. Negara berkembang mengeluhkan emisi karbon pabrik-pabrik dan kendaraan bermotor di negara-negara maju. Sebaliknya, negara maju menuduh negara berkembang tidak menjaga kelestarian hutannya sebagai paru-paru dunia. Apakah tudingan negara maju beralasan?

Menurut aktivis Greenpeace Grant Rosoman, Hutan Surgawi (paradise forest), yang membentang dari Asia Tenggara, melintasi Indonesia hingga Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, kini mengalami kerusakan tercepat di dunia. Sekitar 72 persen terjadi di Indonesia.

Bagaimana Riau? Susanto Kurniawan dari Jikalahari mengatakan, kerusakan hutan Riau adalah yang tertinggi di dunia, 3,2 juta hektare dalam 20 tahun terakhir. Kini hutan alam Riau tersisa sekitar 1 juta hektare. Dengan tingkat kerusakan mencapai 16 ribu hektare per tahun, hutan Riau punah sekitar 6 tahun lagi. Pada saat itu, kita hidup bergelimang bencana. Sampai di sini, kisah ini mulai menggambarkan tragedi, padahal kita belum bicara tingkat polusi air, tanah dan udara yang tidak kurang parahnya. Bumi seperti apa yang kita tinggalkan untuk anak-cucu? Tergantung apa yang kita lakukan kini.

Upaya penyelamatan lingkungan telah banyak dilakukan, terutama kalangan LSM. Sudah terlalu banyak tinta tertuang sejak seperempat abad ini, suara juga semakin parau. Namun langkah ini nampak terseok-seok dibandingkan tingkat kerusakan yang terus meluas. Di Prancis, gerakan sadar lingkungan dimulai tahun 60-an. Di Indonesia dan dunia ketiga lainnya relatif baru dimulai. Masalah ini dianggap penting sehingga pemerintah membentuk Kementerian Lingkungan Hidup. Penanaman pohon, proyek kebersihan, penghargaan lingkungan, lomba kebersihan, dan sebagainya sudah dilakukan. Tapi kepentingan lain, terutama ekonomi selalu berhasil menggilas upaya penyelamatan lingkungan. Nah kini tiba-tiba dunia terkejut! Ternyata alam sudah sedemikian parahnya.

Dulu, alam dan manusia hidup secara harmonis. Tapi kini, homo industrialus ini mengambil posisi berhadapan langsung secara diametral dengan alam, menjadi musuh tak tertaklukkan. Kepentingan ekonomi mendorong pengusaha perkayuan menebang hutan secara membabi-buta, juga meringankan tangan pemerintah mengeluarkan izin-izin bagi eksploitasi hutan-hutan alam. Dan, setiap upaya hukum bagi para perusak lingkungan ini selalu saja berputar-putar di tempat yang sama. Padahal bumi sudah sakit.

Philippe Vaquette dalam Le Guide De L’Educateur Nature mengatakan, sebagaimana manusia membutuhkan dokter karena suatu penyakit, bumi juga membutuhkan “dokter” untuk alasan yang sama. Idealnya, dokter baik ialah dokter yang membantu pasien mencegah penyakit. Tapi kini lupakan itu! Dokter yang diperlukan lingkungan kita adalah yang bisa mengobati penyakit kronis stadium tertinggi.

Obat terbaik yang bisa diresepkan “dokter” lingkungan adalah mengupayakan lahirnya generasi sadar lingkungan. Karena tak mungkin berharap banyak dari generasi kini. Tumpuan harapan ialah anak-anak yang kini bermain di taman kanak-kanak, atau bayi-bayi yang belajar merangkak, bahkan janin-janin di dalam perut ibunya. Dengan terpaksa —dan tega—, ke pundak-pundak kecil dan masih lemah ini akan kita timpakan beban berat itu. Mereka akan memutus mata rantai dengan masa lalu, kemudian membangun masa depannya sendiri. Walaupun terlambat, waktu memulainya adalah kini. Semakin ditunda, kita akan melakukan lebih banyak intervensi dibandingkan perlindungan terhadap alam.

Diyakini bahwa generasi baru itu akan lahir dari proses pendidikan. Pendidikan ekologi yang ditanamkan ke sistem berfikir generasi mendatang akan membentuk kesadaran tentang peran penting mereka sebagai “dokter bumi”. Pendidikan lingkungan bukanlah persoalan sederhana, sehingga cukup puas bila melatih anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Pendidikan lingkungan ialah penetrasi mental tentang paradigma baru yaitu “etika masa depan.” Kesadaran ini mesti hadir dalam pola pikir dan wujud dalam setiap gerak inderawi. “Anak-anak mesti mulai diajak ke semak-semak,” demikian ungkap Philippe Vaquette.

Akhirnya, tanpa bermaksud memperberat kurikulum pendidikan, muatan Ekologi harus segera bergaung di sekolah-sekolah. Alih-alih dikenang sebagai pewaris masalah, dengan upaya ini generasi kita masih punya satu harapan kecil, untuk diingat sebagai penabur benih manusia masa depan yang bijak lingkungan, bukan hanya generasi yang rakus pada alam.

Sebagai penutup, Grant Rosoman mengatakan, “tingkat kepunahan spesies tumbuhan dan hewan saat ini kira-kira seribu kali lebih cepat dibanding zaman sebelum bumi dihuni manusia. Dan diperkirakan akan mencapai sepuluh ribu kali lebih cepat tahun 2050.” Lalu kita hubungkan dengan kalimat Daoed Joesoef, “di bumi Indonesia ada banyak spesies terancam punah, bahkan ada yang sudah punah. Jika perusakan lingkungan tidak segera dihentikan, maka satu spesies menyusul punah, spesies manusia.”***

Kunaifi

Dosen UIN Suska Riau

Is a pro-nuclear power generation policy necessary in the face of the Greenhouse problem?[1]

By: Kunaifi

Introduction

Tester and others (2005, 2) declared that “sustainable energy is the engine of sustainable development.” The ongoing increases of energy demands are the evidence that energy, especially electricity, is required for energizing the development of the world. A simple energy analysis would come to a simple conclusion that this trend will continue into the future corresponding to the increasing of the world’s population and energy utilisations. In fact, the supply is insufficient for meeting the demand. At the same time, the global warming issue was developing, which is believed as the derivative of energy productions and consumptions. Both of these issues, the increasing demand of electricity and the warming of the globe, encourage many countries to introduce the nuclear power as one solution for two problems. This essay will discuss whether the pro-nuclear electricity generation policies necessary for resolving the greenhouse problems or not. The profile of the world’s nuclear-based electricity production will be presented briefly, followed by its advantages as well as some negative impacts can be addressed to nuclear sector. Finally, I will conclude that the pro-nuclear power generation policies are unnecessary for solving the greenhouse gasses emission problem.

The world nuclear profile

Nuclear power plant was firstly introduced in 1954 at Obninsk, in the former Soviet Union, which was producing 5 megawatts electricity (MW(e)) (IAEA, 2004). During five decades, the number of nuclear applications for electricity generation has been increasing drastically. By the end of 2006 there were 435 nuclear power plants (IAEA, 2007) within 30 countries, with a total production of 371.671 GW(e), contributed to about 16% of world total electricity production (IAEA, 2003). The U. S., the world’s largest producer of nuclear power, has been operating 104 nuclear plants with total net of 99.9 GW(e) (NEA 2007, 6). The other main nuclear producing countries are France which produces 63.3 GW(e) in 59 power stations, that contribute to 78.1 percent of its total electricity production; Japan (47.1 GW(e) production in 55 power stations; and Germany (20.3 MW(e) production in 17 power stations) (NEA 2007, 6).

The International Atomic Energy Agency (IAEA) (2007, 1) reported that 2006 had the highest nuclear power activities worldwide. In the future, some countries e. g. Argentina, Bulgaria, Egypt, Indonesia, Romania, South Africa and Vietnam are intend to start nuclear electric power programs as well, while others e. g. Canada, China, India, Japan, Russian Federation, The U. S. and the Republic of Korea will expand their existing nuclear power programs (NEA 2007, 6-7).

The advantages of nuclear power

There are several advantages of nuclear power technology. The first and foremost advantage is that the nuclear power has a low negative impact on the environment. According to ElBaradei (2004), nuclear power produces zero-carbon emission which is means it has no greenhouse gases problem. ElBaradei claimed that during entire nuclear power process, from uranium mining to the disposal of wastes, each kilowatthour produces 2-6 grams of carbon only, about equivalent as the emission of wind or solar electricity generation. Furthermore, France for example, which relies 78 percent of its electricity production on nuclear (IAEA 2007, 4), has contributed to approximately 20 percent of greenhouse gases reduction since 1973, while the record of world’s emission increases by 45 percent (Baptiste and Ducroux 2001, 1182). In the U.S., as another example, if all present coal-fired electricity were replaced with nuclear, the reduction of carbon emission would be down to a third (Sweet 2006, 181).

The huge available resources and the viability for reprocessing are the other advantage of nuclear power. Nuclear Energy Agency in 1997 estimated the world’s total nuclear potential resource of about 4.3 million tonnes (IEA 1998, 15). With the level of consumption of 100,000 tonnes per year (EIA 2002b; cited by Tester et al. 2005, 387), was estimated that the nuclear identified conventional resources, the total conventional resources, and the total conventional and unconventional resources will remain for 85, 270, and 675 years respectively, where counting was started by 2004 (IAEA 2007). Furthermore, practically, some parts of the nuclear waste do not need to be disposed because they can be “reprocessed for reused.” For instance, the total wastes in 1999 was about 220,000 tonnes, then approximately 75,000 tonnes (34 percent) had been reused (IAEA 2000, 12). If this is compared to oil and coal, nuclear offers a very tempting opportunity, because oil and coal have estimated to run-out in near years.

The other advantage of nuclear power is the relatively short time of construction and the long time of operation, compared to the largely magnitude of power can be generated. The IAEA members’ experience have proved that the total time, from the decision to operate a nuclear power plant to the state that a plant is ready for operation, took about 10 to 15 years only (IAEA 2007). This is very interesting, especially for some countries recently are facing the energy crisis. As an example, the estimated electricity demand of Indonesia’s Jamali Interconnected System[2] in 2025 will be 60,000 MW to 70,000 MW, while current production is 29,083 MW (41 to 48 percent) only (Haryadi et al. 2007, 18). Therefore, the Government of Indonesia and some pro nuclear analysts suggested that Indonesia must consider to build some big capacity of nuclear plants in near years to escape this problem. Beside that, the improvement of technology has considerably increased the nuclear power system life-time. In the U. S. and other countries have been applying nuclear early, for example, the licences that were for 40 years operation period, could be extended for another 20 years (Sweet 2006, 182).

The problems of nuclear power

There are several disadvantages of nuclear power technology that all refer to the security issue. To begin, the following finding of 2005 Chernobyl Forum of IAEA presented by Sweet (2006, 186) will describe the danger of nuclear power.

The latest authoritative international report on the consequences of Chernobyl estimates that 4,000 deaths will ultimately be attributed to the accident. There were about 2,000 additional cases of Thyroid cancer caused by absorption of radioactive iodine; 9 ended in death, 50 people died from exposure to very large quantity of radiation immediately after the accident. And, with 5 million people still living in contaminated zone 20 years after the accident, the cumulative economic cost of the disaster is virtually incalculable.

The impact of a leakage of a nuclear reactor, whether caused by the technical faults or even by terrorism attacks, may dilate and uncontrollable. Some nuclear supporters claimed that the accidents of nuclear power reactors caused less death then conventional electricity plants. Ferhat Aziz of Indonesian National Atomic Board (Batan) emphasised that since 1970 to 1992, the death caused by nuclear power plant accidents worldwide were only eight people per one million MW(e). At the same period, the death in other non nuclear power plants were 342 people per one million MW(e) (Haryadi 2007, 20). Probably there is nothing wrong with this statistics. But, we must be aware that the accidents in the conventional plants impact on the limited particular area only. On the contrary, according to Balanov of IAEA (2007, 7), the Chernobyl accident, for example, released the radioactive substances over a very wide area covering Europe, especially Belarus, Ukraine and Russia, more than 200,000 km2 in wide.

In the second place, the social resistances at the prospective nuclear plant and disposal areas, are the subsequent disadvantage of nuclear power. “The difficulty arises more from the reluctant of localities to accept the presence of disposal facilities than from the technical difficulties” (Tester et al. 2005, 394). Most people tend to refuse the plan of building a nuclear facility in their area. A poll in Nevada, for example, concluded that seventy percent of the surveyed inhabitant rejected a nuclear storage plan in Yucca Mountain (Gazette 2004). Indeed, a government has the power for enforcing their policy, but the social movements, especially of environmental groups, highly possible will not end.

Related to the rationale of the people’s opposition, I would argue that this objection is understandable. Tester at al. (2005, 394) claimed that there is no country obtains a licence to burry the HWL (high level wastes) following the standard’s requirement. Furthermore, the Uranium Institute’ investigation on four groups of nuclear wastes in 1991, as cited by Tester et al. (2005, 394), found that only LLW could be buried without dilution. Otherwise, other three classes have to be buried in under surveillance remote wastes repository areas. Tester et al. (2005, 396) also stressed that “the wastes can be remained toxic” for thousands of years, and the catastrophe would occur on a condition where the groundwater intrude the facility, then oxidize the waste package, and the impact would be the nuclear radiation contaminated water. In addition, a worse disaster would happened when a quake quiver the facility.

Another main problem of nuclear power is about providing sufficient place for wastes repository and also the issues correspond to bequeathing toxic to the next generations. Since most of the wastes must be seriously monitored for a very long period, it is very difficult to guarantee that our next millennia’s descendants would accept this ‘hot legacy’ and keep running it properly. Yucca Mountain was the big hope, because as confirmed by Beck (1999, 128), after 15 years searching in several countries, there was no proper place available for storage. The cost for preparing storage site is unbelievable. The total cost for Yucca for example, could be more than US$ 40 billion. However, in fact, this tremendous effort could only allocate some 70,000 tonnes of wastes. While, as the IAEA finding above, in 1999 alone some 220,000 tonnes of wastes must be disposed worldwide. Therefore, our toxic bequeaths would become a big burden to bear by our descendants for hundreds or thousands of year. They will not only “keep in tune” with our present waste treatment level of technology, which will probably too ancient for them, but also have to maintain many fragile repository sites.

Moreover, the nuclear-politic close relationship raises another problem. Just date back to the cold war era when the U. S. and former Soviet Union had some difficulties of their relationship because of their nuclear programs (Kanet 2006). There was a simple premise at that time, ‘the more and the better nuclear technology did a country has, the stronger it was.’ Nowadays, the nuclear political crisis is going on, which involves North Korea, China, India, Iraq, Iran, etc. The nuclear producer countries tend to suspicious one and each other, even though some countries develop the civil-purposed nuclear program. The source of suspiciousness, according to Bunn (2001, 1), is because the nuclear reactors initially functioned as power plants can also be used to produce the nuclear weapon’s materials. Shortly, instead of building the good friendships among countries, nuclear programs, no matter their genuine purpose, often worsen the countries relationships.

Now, rather than promoting the nuclear power through a series of policies, there are some other potential strategies of reducing the greenhouse gases; promoting the new and renewable energies, as well as energy efficiency movement.

Despite of its weaknesses, some countries have been optimistically aiming for replacing their nuclear power reactors with renewable energy. Sweet (2006, 183) presented that nuclear programs in Austria already has stopped, then will be followed by Sweden and Germany. Germany prefers to strengthen their wind turbine technology, while Sweden undoubtedly, believes they will succeed replacing their nuclear reactors with carbon-neutral biomass electricity generators. Renewables are such old technology that nowadays is reborn with its new modern ‘face.’ Recent researches and developments of new and renewable energy technologies have been achieving convincingly and significantly improvements, not only in terms of the efficiency for extracting the nature power to become electricity, but also in terms of the costs that decrease significantly. Renewable energy is an appropriate option for energizing rural areas. While the new energy technology, for example hydrogen and bio-fuel, can be used for running generators in the cities. If they now are able to run the automotives, of course, they are able to run electricity generators as well.

Conclusion

To conclude, the idea to govern the policy that supports the development of nuclear power in order to reduce the greenhouse gasses emission is not a wise option, because the high rate of nuclear development would bring some serious problems, even though nuclear power offers some advantages. The development of new and renewable energy sectors is more preferable. Even though this option still requires the technological improvement to meet the acceptable efficiency and cost, new and renewable energies offer a low-carbon emission option as nuclear does, but do not have any problem with security and disposal issues as does nuclear. Nature offers the smooth way, so why do not we welcome it?

References

Balanov, M. I. 2007. The Chernobyl Forum: Major Findings and Recommendations. Journal of Environmental Radioactivity 96 (1-3): 6-12. ScienceDirect. http://0-www.sciencedirect.com.prospero.murdoch.edu.au/science/journal/0265931X (accessed 4 September 2007)

Baptiste, P. J., Ducroux, R. 2001. Which Role for Nuclear Power in the Battle Against Global Warming? The French Perspective. Proceedings of the 5th International Conference in Greenhouse Gas Control Technologies.

Beck, W. Peter. 1999. Nuclear Energy in the Twenty-First Century: Examination of a Contentious Subject. Annual Review of Energy and Environment 24: 113-137. Annual Reviews. http://0-arjournals.annualreviews.org.prospero.murdoch.edu.au/loi/energy?cookieSet=1 (accessed 3 September 2007).

Bunn, Matthew. 2001. Civilian Nuclear Energy and Nuclear Weapons Programs: The Record. http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Nuclear-Engineering/22-812JSpring2004/DA39D9C3-72E5-426E-840C-712594207E23/0/prolif_history.pdf. (accessed 4 September 2007).

El Baradei (2004). Nuclear Power, an Evolving Scenario. IAEA Bulletin 46(1): 5-8. http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull461/index.html (accessed 15 August 2007)

Gazette, Reno. 2004. Most Nevadan Oppose Yucca Plan, Pool Says. http://www.rgj.com/news/stories/html/2004/12/19/87984.php?sps=rgj.com&sch=LocalNews&sp1=rgj&sp2=News&sp3=Local+News&sp5=RGJ.com&sp6=news&sp7=local_news (accessed 3 September 2007).

Haryadi, Rohmat., M. Agung Riyadi, and Syamsul Didayat. 2007. Tarik Ulur Nuklir Muria. Gatra Magazine, 18 July 2007:17-20.

International Atomic Energy Agency. 2000. Climate Change and Nuclear Power. www.iaea.org/Publications/Booklets/ClimateChange/climate_change.pdf (accessed accessed 10 August 2007)

International Atomic Energy Agency. 2003. Country Nuclear Power Profiles. http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/cnpp2003/CNPP_Webpage/PDF/2003/index.htm (accessed 17 August 2007)

International Atomic Energy Agency. 2004. From Obninsk Beyond: Nuclear Power Conference Looks to Future. http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2004/obninsk.html (accessed 16 August 2007).

International Atomic Energy Agency. 2007. Nuclear Technology Review 2007. http://www.iaea.org/Publications/Reports/index.html (accessed 16 August 2007).

International Energy Agency. 1998. Nuclear power. Sustainability, climate change and competition. Paris Cedex: OECD Publications.

Kanet, E. Roger. 2006. The Superpower Quest for Empire: The Cold War and Soviet Support for ‘Wars of National Liberation.’ Cold War History 6 (3): 331-352. informaworld. http://0-www.informaworld.com.prospero.murdoch.edu.au/smpp/title~content=t713634851 (accessed: 2 September 2007).

Nuclear Energy Agency. 2007. NEA 2006 Annual Report. NEA Publications http://www.nea.fr/html/pub/welcome.html (accessed: 2 September 2007).

Sweet, William. 2006. Kicking the carbon habit: Global warming and the case for renewable and nuclear energy. New York: Columbia University Press.

Tester, W. Jefferson, Elisabeth. M. Drake, Michael J. Driscoll, Michael W. Golan, William A. Peters. 2005. Sustainable energy, choosing among options. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.

[1] This essay was one of my assignments of the “Energy Policy” course in the first semester of my Master study at Murdoch University, WA.

[2] Jamali Interconnected System covers islands of Java, Madura, and Bali that consume 60 percent of Indonesia’s electricity production (Haryadi 2007, 20).

Are the US Economic Arguments in Refusing the Kyoto Protocol Reasonable?

Are the US Economic Arguments in Refusing the Kyoto Protocol Reasonable?[1]

By: Kunaifi

The Kyoto Protocol that was embodied in 1997 as the world’s mutual action in abating the global warming has been being one of the greatest debates of present and previous centuries. The facts that the global temperature gradually increasing and the world’s need to live under a comfortable and safe atmosphere have encouraged all parts of the world to get involved in this issue. Indeed, current focus of the debate in the global warming abatement is mainly about costs. This reason later breaks the world into two opposite groups – one accepts the Kyoto Protocol and another refuses it.

George Bush’s Administration emerged the United State to be a leading country that took opposition to the Kyoto Protocol. In general, there were two main reasons raised by the Bush Administration to withdraw from it. Firstly, the Bush Administration believes that the implication of the Kyoto Protocol will harm the US economic growth, which could worse the world’s economy, consequently (US Embassy at Vienna, 2001) as Bush said, ”We will not do anything that harms our economy” (Horner and Murray, 2004). Secondly, “The United State believes, however, that the Kyoto Protocol is fundamentally flawed, and is not the correct vehicle with which to produce real environmental solution” (US Embassy at Vienna, 2001). In this article the question “are the economic arguments used by the United States against the Kyoto Protocol reasonable?” is attempted to be answered.

In order to meet the Kyoto mandates, the United States must cut its greenhouse gases emission by 7 percent below the 1990 levels (UNFCCC, 1997). This percentage corresponds to reducing energy-related carbon emissions from 1,346 million metric tons in 1990 to an average of 1,250 million metric tons during the period between 2008 and 2012 (US Department of Energy, 1998). However, the best predictions say the US energy-related carbon emissions will not less than 1,803 million metric tons in 2010 (US Energy Information Agency 1999; cited by Edwards 2001). Therefore, there is a 553 million metric tons gap between the 2010 predicted emission and the level of emission allowed by the Kyoto Protocol at the same year.

As a country which strongest economy in the world, the United States heavily relies on its industrial strength. Consequently, most world fossil-fuels consumptions are occurred in the United States. According to the World Resource Institute (2006), the US fossil-fuels consumption in 2004, for example, was the biggest in the world (around 2,000 million Tones of Oil Equivalent). When connected to the level of greenhouse gases emission, a vast amount of fossil-fuels utilization causes the United States to be the largest emission producer at 36 percent of the world total that correspond to about 19 tons per capita Carbon Dioxide emission (Angelini, 2006).

Furthermore, with a slight difference in proportion, President Bush assented this data by saying that the United States contributes to the largest proportion at 20 percent to the human-made greenhouse gases emission. Then, the Department of Energy (DOE) of the United States presented a more surprisingly data. According to DOE (1998), energy sector in the United States is the largest contributor that responsible to more than 80 percent of greenhouse gases emission that is originated by human actions. Undoubtedly, these data show the reduction of Carbon Dioxide emissions will effect directly to electricity generation as well as transportation sector as the main users of fossil-fuels. The Energy Information Administration (1998) counted this effect and found that to meet the Kyoto mandates the US must use in between 18 and 77 percent less coal and between 2 and 13 percent less petroleum that directly affecting electricity generation and transportation, respectively.

Based on this insight, the Bush Administration points the reducing a 553 million metric tons of greenhouse gases emission will not only very costly but also, in long-term, will deter the US economy. On the other hand, this is considered to sacrifice of the US economy.

If it is seen from the macroeconomic point of view, the US opinions about attaining the Kyoto mandates is this: the Kyoto compliance would reduce the US total income for $300 billion per year. This is equivalent to the 3.2 percent less then forecasted 2010 GDP projection (WEFA, 1998).

Further, this article will attempt to show how experts in this field rectify the exaggerating disquiet about the negative impacts used by the United States to withdraw from the Kyoto Protocol. Edward (2001) demonstrates that the United States has made a neglected assumption in counting the cost needed to meet the Kyoto Protocol. According to him, the claim was made by the US that Kyoto compliance would cost $300 billion per annum or 3.5% of 2010 predicted GDP based on unfitted assumption. The Energy Information Administration forecasted that during 2008-20012 the carbon permit price would at $350 per ton. This estimation, according to Edward is “vastly out of line with general equilibrium studies.” Edward (2001) then shows the Rutherford and Parry et al (1998) finding suggests a lower cost range between $100 and $160 per ton of carbon permit price. Using these estimations, the 2010 GDP predicted cost would only 0.25 % to 0.5 %.

This study brings Edward to a convincing statement that the real cost would much lower. Another study conducted by the US Council of Economic Adviser (1998) as cited by Cooper (2001) suggests that the price of per ton of carbon under the Kyoto target would about $200 in 2012. This price would decline to $56 if all Annex B² countries were included, and to $23 if China, India and other key developing countries were taken into account. Furthermore, Ellerman and Decaux’s (1998) as cited by Chander et al (1999) estimates the world emissions trading in 2010 would only at US$24.75 per ton of emission. The US Department of Energy, actually has the same data show that in most cases, the carbon price in 2010 reaching between $67 and $348 per ton (US Department of Energy, 1998). However, in its arguments when counting the effect to the national economy, the US Government use the peak cost only. Regarding to GDP, Golub et al (2006) show that the fear of bad effect of climate change mitigation to the economic growth is flawed. They present clearly an experience of two European main industrial countries that had applied some parts of the Kyoto Protocol’s mandates. These countries experiences, in fact, had proved that there is no significant bad influence of the Kyoto Protocol implementation to their national economy as the United States is worried about. They finding is below:

“…, two countries, Germany and the United Kingdom, reduced emission over the period 1990 – 2000 by 11% and 13%, respectively. At the same time, they have achieved real Gross Domestic Product growth over that decade of 20% and 29%, respectively.” (p. 525).

In order to attempt to assuage fears on overwhelming costs, the Kyoto Protocol, actually accomplished with several mechanisms enable the signatory countries to suit their domestic budget to meet the Kyoto mandates. One of the most effective mechanisms named Carbon Trading. The reason to use the carbon trading in reducing costs is clear – with emission trading, countries with high reduction obligation can buy the emission permit from the countries with lower reduction or even without any reduction obligation. This mechanism is acceptable, because the average emission of two countries that are doing carbon trading is balance. Golub et al (2006) stated:

“… the cost fall considerably when the target can be met with emission trading – for the United States, for example, the average estimated cost across eight studies of the 2010 target were 1.3% of GDP with no trade in emission, but they fell by more than half when trade was permitted…” (p. 522).

There are two important aspects were not taken into account in the US Government argument related to the indirect ancillary benefits of the Kyoto Protocol application. Firstly, as suggested by Krause et al (2002) as cited by Golub et al (2006), the United States should allow for the fact that reducing the greenhouse gases emission would not only imply the reducing of carbon dioxide emission but also other pollutants such as sulfates, nitrates and particles. These pollutants are very harmful for humans and most animals. Secondly, Golub et al (2006) suggested that the introduction of energy efficiency should also be taken into account. These two ancillary unseen benefits, actually carry along an uncountable amount of monetary equivalent for a long time period.

In conclusion, it is clear that the Kyoto Protocol requires much money to meet to. However, the Kyoto protocol is the only extant large-scale program in climate protection initiative. As the world largest greenhouse gases emitter, the United States’ reluctance to ratify the Kyoto Protocol highly possible to influence the global actions in abating the climate changes significantly. It is necessary to say that cost, in many ways, is a function of perception. Merely using the money point of view to look at the Kyoto Protocol or other policies cannot be considered as a comprehensive consideration. Many researches have been conducted by many experts demonstrate that the economic arguments used by the United States against the Kyoto Protocol is flawed. Many other countries that still believe in the effectiveness of the Kyoto Protocol has been moving ahead steadily and staying on the track, particularly to ensure that the Earth we bequeath to our descendants is a sustainable legacy.

References

Angelini, D. (2006). The Kyoto Protocol between USA and Japan. Bolletino della Comunita Scientifica. August 2006. Canberra. Available: www.scientificambitalia.org/bulletin/assets/f448.pdf. (March 22, 2007)

Chander, P., Tulkens, H., Ypersele, J. P. V., Willems, S. (1999). The Kyoto Protocol: An economic and game theoretic interpretation. The Fondazione Eni Enrico Mattei Note. Lavoro. Available: www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/energmil/climneg/pdf/CLIMNEG_WP12.pdf. (March 27, 2007)

Cooper, R. N. (2001). The Kyoto Protocol: a flawed concept. Harvard University. Cambidge. p. 17. Available: www.economics.harvard.edu/faculty/cooper/papers/Kyotoprotocol.pdf (April 2, 2007)

Edward, T. H. (2001). Costs for the USA of compliance with the Kyoto Protocol: a critical assessment of official US estimates. Available: www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/keytopic/environmental/usakyoto.pdf. (March 27, 2007)

Energy Information Administration. (1998). Economic effects of a complex Agreement depend on many assumptions. Washington. Available: http://www.eia.doe.gov/oiaf/kyoto/kyotobtxt.html. (April 2, 2007)

Golub, A., Markandya, A., Marcellino, D. (2006). Does the Kyoto Protocol cost too much and create unbreakable barriers for economic growth? Contemporary Economic Policy. Oct 2006, 24-4, 520-535. Available: http://cep.oxfordjournals.org/cgi/reprint/byl012v1.pdf. (March 21, 2007)

Horner, C., Murray, I. (2004). Why the United States should remove its signature from the Kyoto Protocol. Monthly Planet. Available: www.cei.org/pdf/4254.pdf. (March 27, 2007)

The United Nations Framework Convention on Climate Change. (1997). Countries included in Annex B to the Kyoto Protocol and their emissions targets. The UNFCCC. New York. Available: http://unfccc.int/kyoto_protocol/background/items/3145.php. (March 28, 2007)

The White House. (2001). President Bush discusses global climate change. The White House. Washington. Available: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/06/20010611-2.html. (April 2, 2007)

U. S. Department of Energy. (1998). Impact of the Kyoto Protocol on U. S. energy market and economic activity. U. S. Department of Energy. Washington. Available: http:// tonto.eia.doe.gov/FTPROOT/service/oiaf9803.pdf. (March 27, 2007)

Unites States Embassy at Vienna. Fact sheet: United States policy on the Kyoto Protocol. Vienna. Available: http://vienna.usembassy.gov/en/download/pdf/kyoto.pdf. (March 22, 2007)

US Department of Energy. (1998). A briefing paper on the energy information administration’s analysis and report. US Department of Energy. Washington. Available: http://www.eia.doe.gov/oiaf/kyoto/kyotobtxt.html. (March 30, 2007)

WEFA. (1998). Global warming: The high cost of the Kyoto Protocol national and state impacts. WEVA. Available: www.heartland.org/pdf/11399.pdf. (March 21, 2007)

World Resource Institute. (2006). Fossil fuels consumption and its implications. Washington. Available: http://earthtrends.wri.org/updates/node/100. (March 30, 2007)

[1] This article was my final assignment of EAP Training at IALF Jakarta, Feb-April 2007

[2] Annex B countries included EU-15*, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Latvia,Liechtenstein, Lithuania, Monaco, Romania,Slovakia,Slovenia, Switzerland, USA, Canada, Hungary, Japan, Poland, Croatia, New Zealand, Russian Federation, Ukraine, Norway, Australia, Iceland.

Seabad Tahun Keajaiban Einstein

SEABAD TAHUN KEAJAIBAN EINSTEIN[1]

Oleh : Kunaifi*

Tahun 1905, tepat seratus tahun yang lalu adalah “Annus Mirabilis” bagi Albert Einstein, sebuah “tahun keajaiban”. Pada tahun itu ia menyempurnakan Teori Relativitas Khusus (Special Theory of Relativity), satu dari dua rangkaian teori relativitas yang dihasilkannya. Temuannya ini menggemparkan dunia ketika dipublikasikan pada tanggal 30 Juni 1905 dalam paper berjudul “On the Electrodynamics of Moving Bodies” (Elektrodinamika Benda Bergerak) pada sebuah jurnal fisika terkemuka Jerman, Annalen der Physik. Pada saat itu usianya baru mencapai 26 tahun.

Teori relativitas khusus merupakan penggabungan mekanika klasik dan teori elektromagnetik Maxwell yang meruntuhkan konsep mekanika Newton, di mana Newton mengusulkan ruang-waktu mutlak. Einstein menggantinya dengan konsep ruang-waktu relatif; yang mutlak hanyalah kecepatan cahaya di ruang hampa, selain itu kecepatan bersifat relatif, bergantung daripada gerak pengamat. Masih berhubungan dengan karya yang sama, Einstein juga memperkenalkan relasi antara massa dan energi yang diformulasikan dengan rumus yang sangat terkenal, E = mc2.

Implikasi dari rumus kesetaraan massa dan energi diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman yang berhasil memecahkan tenaga yang dimiliki oleh atom Uranium. Para ilmuwan ini (termasuk Einstein) kemudian mengirim surat kepada Presiden Amerika Serikat FD. Rosevelt untuk menggerakkan program pembuatan bom atom di negara itu. Alasan mereka saat itu, bila Amerika tidak melakukan, maka Hitler Si Tangan Besi yang akan memulainya. Kedahsyatan bom atom kemudian terbukti di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945.

Teorinya ini mencakup kawasan materi yang paling kecil sampai ke yang paling besar menjelma dalam setiap gerakan di seluruh alam semesta raya, melalui penjelasan mendasar tentang sifat-sifat energi, materi, gerak, ruang dan waktu.

Pada tahun yang sama Einstein juga mengemukakan konsepnya tentang gerak Brown yang memperkuat bukti-bukti keberadaan molekul dan atom. Dan yang tidak ketinggalan adalah efek fotolistrik yang kemudian membawanya pada hadiah Nobel fisika pada tahun 1921. Melalui efek fotolistrik Einstein mengemukakan sifat dualisme daripada cahaya; bahwa cahaya bukan saja berupa gelombang elektromagnetik sebagaimana yang dipahami dunia sains saat itu, tetapi juga berupa sub partikel yang disebut foton. Konsep inilah yang kemudian menjadi dasar bagi fisika kuantum (fisika modern) saat ini.

Dunia ilmu pengetahuan, khususnya Fisika hingga sekarang masih menempatkan Einstein sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang zaman, berdampingan dengan para ilmuwan terkemuka seperti Newton, Maxwell, Galileo, Kepler, Maxwell, Bohr, Hawking dan lain-lain. Konsepsinya yang banyak menggagalkan konsep-konsep Newton mendorongnya untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Newton, dalam salah satunya bukunya ia mengatakan, “Newton, forgive me”.

Kebesaran Einstein digambarkan oleh Prof. Tabrani Rab selepas kunjungannya ke beberapa universitas papan atas di Amerika. Di MIT (Masachusset Institute of Technology), salah satu universitas terbaik di dunia, ia menemukan setiap gedung diberi nama para ilmuwan besar. Namun di sana tidak ditemukannya gedung yang memakai nama Einstein. Saat ditanya kepada pihak MIT, mereka menjawab bahwa posisi Einstein berada di atas semua ilmuwan yang ada, sehingga tidak ada gedung di MIT yang dapat mewakili kebesarannya. Bukan hanya itu, di penghujung millenium kemarin, majalah Time menobatkan Einstein sebagai Person of the Century.

Saat ini, tahun 2005, genap satu abad teori relativitas lahir ke muka bumi melalui si genius Einstein. Banyak sekali yang dapat dipelajari dari ilmuwan besar ini yang patut diteladani oleh generasi muda kita, termasuk mahasiswa yang kepadanya universitas memperkenalkan ilmu pengetahuan sebagai sebuah jalan menemukan kebenaran Tuhan, terlepas dari berbagai kontroversi yang mengemuka mengenai Einstein.

“Kita perlu berterima kasih kepada Einstein”, kata Oki Gunawan, seorang anggota Tim Olimpiade Fisika Indonesia tahun 1993 yang kini belajar di Universitas Princeton, di mana Einstein dulu menghabiskan umurnya. Menurut Oki, kita bisa mendengarkan musik lewat CD Player dengan suara jernih, nonton film dari DVD player dengan kualitas gambar yang tajam, memotret menggunakan kamera digital, menikmati listrik yang dihasilkan panel-panel surya, semua itu tidak terlepas dari jasa Einstein.

Sebagai penutup, pencapaian sains yang telah mengubah wajah dunia ini semestinya mendorong bangsa Indonesia, termasuk Riau untuk menyiapkan langkah kongkrit guna meningkatkan kemampuan generasi mudanya di bidang sains. Pihak pemerintah propinsi Riau nampaknya telah menunjukkan niat baiknya merintis jalan ke arah itu yang wujud sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan dua event besar beberapa waktu yang lalu, yaitu Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan The 6th Asian Physics Olympiad-APhO pada bulan 2 Mei 2005 lalu. Sekarang sudah tiba masanya kalangan akedemik di daerah ini membuat gayung tersebut bersambut.

*) Penulis adalah Dosen di Program Studi Teknik Elektro UIN Suska Riau

[1] Artikel ini sudah lama diterbitkan di harian Riau Pos. Ditampilkan di sini karena dipindahkan dari blog lama.