Riau Climate Change Center

Diterbitkan di Riau Pos, 6 Januari 2010.

Di antara rombongan presiden SBY di conference of the parties (COP) perubahan iklim (climate change) ke-15 di Copenhagen Desember 2009 lalu, Gubernur Riau Rusli Zainal menjadi salah satu bintang paling bersinar. Ada dua penyebab. Pertama, inisiatif Gubri  menetapkan Giam Siak Kecil – Bukit Batu sebagai cagar biosfer dan pusat riset gambut baru-baru ini, diapresiasi UNESCO dalam bentuk anugerah Man of Biosfer 2009 untuk Gubri. Sebuah penghargaan internasional bidang lingkungan hidup yang amat bergengsi. Kedua, di Copenhagen Gubri menggagas pembentukan Riau Climate Change Center (RCCC), sebuah inisiatif yang tentu saja mendapat dukungan banyak pihak, di dalam dan di luar negeri. Artikel ini mendiskusikan secara singkat seputar gagasan pembentukan RCCC. Beberapa saran akan diusulkan.

Gubri mengatakan, azam membentuk RCCC bermula dari kesadaran bahwa Riau ikut terlibat atas perubahan iklim global. Oleh sebab itu Riau harus bertanggung jawab. Keterlibatan Riau terdiri dari daftar panjang, yang paling mutakhir adalah ‘dosa’ meng-konversi lahan gambut menjadi perkebunan. Walhasil, Riau mendapat sorotan tajam mata dunia. Beberapa langkah strategis dimulai untuk merespon protes berbagai pihak, antara lain menyusun Masterplan Pengelolaan Kawasan Gambut Berkelanjutan Provinsi Riau 2009 menyusul MoU antara Gubri dengan enam kabupaten/kota di Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup, pada 2008. Selain itu, telah pula dibuat kesepakatan bersama sepuluh gubernur se-Sumatera pada 2009 untuk menyelamatkan Pulau Sumatera melalui tata ruang berbasis ekosistem, restorasi kawasan kritis, dan perlindungan kawasan konservasi. Namun semua ini dirasa belum cukup, maka RCCC digagas sebagai ‘jurus pamungkas.’

Menurut Gubri, RCCC akan menjawab semua persoalan perubahan iklim di Riau. Institusi ini akan mewadahi semua stakeholder termasuk dunia bisnis. Melalui RCCC, pemerintah berusaha mencapai target mengurangi emisi karbon dioksida hingga 26 persen pada 2020. Gagasan Gubri membentuk RCCC adalah terobosan cerdas dan perlu didukung.

Namu demikian, beberapa hal perlu dipertimbangkan terkait pembentukan dan operasional RCCC kelak. Pertama, perubahan iklim adalah buah dari proses multifaktor, maka proses mitigasi dan adaptasi yang akan dilakukan mesti lintas sektoral. Gubri menyarankan semua stakeholder terlibat, meliputi pemerintah, bisnis, LSM, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat. Namun itu belum cukup. Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun perlu dilibatkan. Sebagai pembanding, Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat baru-baru ini membuka divisi baru bernama The Center on Climate Change and National Security. CIA beralasan bahwa climate change tidak hanya membahayakan ekologi, tapi dapat juga menimbulkan ekses politik, ekonomi, dan stabilitas sosial di masa depan, terutama karena climate change dapat memicu kompetisi dalam memperebutkan sumberdaya alam. Stakeholder lain yang mesti terlibat adalah perwakilan propinsi-propinsi se-Sumatera. Adalah fakta bahwa masalah climate change tidak bisa dilokalisir; Riau dan tetangganya saling berbagi dalam ‘menanam’ climate change dan ‘menuai’ akibatnya.

Kedua, RCCC seharusnya menjadi institusi utama dari mana konsep-konsep pembangunan berkelanjutan Riau bersumber, bukan sekedar Pusat Kajian Perubahan Iklim. Maka supaya efektif, RCCC harus memiliki kekuatan politis. Atas dasar ini, kurang tepat jika RCCC diletakkan di bawah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Riau, sebagaimana diungkapkan Gubri (Tribun Pekanbaru, 18/12/2009). Posisi di bawah BLH akan menjadi hambatan politis saat rekomendasi RCCC akan dijadikan kebijakan yang mengikat semua institusi Pemprov hingga Pemkab/Pemko. Konsekuensinya, BLH akan menjadi bulan-bulanan masyarakat jika masalah climate change di Riau tidak teratasi. Situasi akan lebih baik jika RCCC langsung dipimpin Gubernur sedangkan BLH dijadikan leading sector.

Ketiga, demi efektifitas dan kejelasan arah pembangunan Riau, sebaiknya produk pertama RCCC berbentuk konsep Riau Green atau apalah namanya, suatu instrumen kebijakan pembangunan Riau berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan goal ke-7 Millenium Development Goals (MDGs), yang telah disepakati sebagai tanggungjawab bangsa-bangsa dunia. Supaya efektif, Riau Green perlu ditetapkan melalui Perda.

Keempat, betul bahwa kini Riau disorot karena persoalan deforestasi, kebakaran hutan, dan alih guna lahan gambut. Namun dalam jangka panjang, terdapat sektor-sektor lain yang terlibat pada climate change. Di antara yang dominan adalah sektor transportasi dan energi (khususnya listrik). Jumlah kendaraan bermotor yang tak terkendali akan memperburuk climate change. Maka sudah saatnya dirancang sistem transportasi massal guna menekan penggunaan kendaraan pribadi. Di sektor kelistrikan terlihat bahwa dominasi batu bara dan gas alam (keduanya adalah penyebab utama climate change) akan berlanjut. Karena memiliki efek sama buruk dengan transportasi, sektor kelistrikan perlu dikembangkan melalui kebijkan energy-mix dengan cara ekspansi energi terbarukan, khususnya untuk ‘melistriki’ 60% penduduk Riau yang masih gelap gulita.

Kelima, pada tahap awal, keterlibatan para ahli dari luar Riau di dalam RCCC diperlukan dalam rangka local capacity building. Namun SDM daerah mesti diberi ruang yang lebar. Karena ‘peperangan’ melawan climate change ini tak akan pernah usai, demi efisiensi dan kesinambungan perjuangan, untuk tahap selanjutnya ketergantungan pada ahli dari luar propinsi mesti dilepaskan, karena yang akan selalu berada di garda terdepan adalah masyarakat Riau sendiri.

Sebagai penutup, mari kita bertanya: apakah masalah selesai setelah RCCC dibentuk? Belum tentu! Gagasan cerdas Gubri ini hanya sebuah awal. Betapapun bagusnya kerja dan rekomendasi RCCC nanti, tidak akan membawa perubahan apapun jika tidak dilaksanakan semua stakeholder secara konsisten. Pengalaman membuktikan bahwa tak kurang kebijakan lingkungan hidup yang sudah kita punya, tapi tidak banyak berfungsi. Yang pasti, penghargaan Man of Biosfer 2009 merupakan beban moral bagi kita, bahwa kini tidak ada pilihan, kecuali melekatkan aspek ekologis pada setiap program pembangunan ekonomi dan sosiopolitik di bumi Riau.

Kunaifi, ST., PgDipEnSt., M.Sc.

Pengamat Energi dan Lingkungan Hidup

Dosen Fak. Sains dan Teknologi UIN Suska Riau

kunaifi@hotmail.com

Transportasi Masa Depan di Riau

Artikel ini diterbitkan Riau Pos 2 November 2009

BUKTI-bukti pemanasan global makin banyak. Surat kabar menceritakan kisah pencairan es besar-besaran di kutub, spesies-spesies yang punah, cuaca makin panas dan tidak menentu dan berbagai bencana alam.

Setiap pribadi perlu menyumbang peran dalam membantu menyelamatkan dunia, termasuk dari jalan raya. Sektor transportasi menyumbang secara signifikan kepada perubahan iklim. Menurut Badan Perubahan Iklim Australia, dari setiap liter bensin dibakar kendaaan bermotor, sekitar 2,3 kilogram karbon dioksida (CO2) dilepaskan ke udara.

Secara global, seperlima emisi gas rumah kaca (GRK) penyebab perubahan iklim, berasal dari sektor transportasi. Di negara-negara maju bahkan mencapai 30 persen. Di Indonesia, pada 2005, lebih 56 persen dari konsumsi BBM digunakan sektor transportasi (PEUI dan PLN, 2005).

Pada 2007 lalu diadakan pertemuan tingkat tinggi di California mengusung pertanyaan penting; apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan (sustainable transport)?

Konferensi yang dihadiri ratusan pemimpin dan pakar dari seluruh dunia, industri otomotif, industri energi dan LSM tersebut menyepakati tiga strategi mengurangi emisi GRK dari sektor transportasi; Pertama, tingkatkan efisiensi kendaraan bermotor. Kedua, kurangi muatan karbon (carbon content) bahan bakar kendaraan bermotor. Ketiga, kurangi perjalanan menggunakan kendaraan bermotor.

Artikel ini membuka wacana awal tentang sustainable transport di Provinsi Riau merujuk tiga strategi global di atas. Peran pemerintah dan masyakarat untuk membantu bumi dari bencana pemanasan global akan diusulkan.

Kendaraan Efisiensi Tinggi
Untuk jarak sama, kendaraan efisien mengkonsumsi lebih sedikit BBM. Beberapa ciri kendaraan efisien adalah memiliki teknologi variable valve, injeksi bahan bakar langsung, sistem transmisi lebih efisien, desain aerodinamik, dan lain-lain.

Menurut Dan Sperling dan Nic Lutsey dari Universitas California dan James Cannon dari Majalah Energy Futures (2009) dalam artikel berjudul Climate Change and Transportation, minimal 30 persen emisi GRK dapat dikurangi dengan menggunakan kendaraan efisiensi tinggi.

Penurunan emisi GRK lebih besar (hingga 80 persen, bahkan lebih) dapat dicapai melalui teknologi kendaraan hibrid. Sesuai namanya, kendaraan hibrid bekerja dengan lebih satu jenis sumber energi. Gasoline-fueled hybrid electric vehicles bekerja dengan listrik dan bensin. Pada jenis ini, listrik disimpan di baterai yang dapat diisi ulang. Bensin digunakan saat listrik pada baterai telah kosong atau digunakan bersama-sama dengan baterai.

Pada tipe hydrogen-powered fuel cell vehicles, hydrogen dan oksigen diubah menjadi listrik dan panas untuk menggerakkan mesin kendaraan. Banyak produsen mobil kini mengembangkan mobil hibrid. Namun karena mahal, diperlukan waktu cukup lama untuk penggunaan secara massal.

Jika kendaraan efisiensi tinggi atau kendaraan hibrid bukan pilihan anda, masih ada yang dapat dilakukan untuk membantu menyelamatkan umi, yaitu dengan merawat kendaraan dan mengubah perilaku saat berkendaraan.

Dengan memperhatikan kondisi ban, oli, dan filter udara misalnya, kendaraan menjadi lebih irit BBM yang juga berarti irit biaya. Selain itu, dengan mengubah teknik mengemudi, anda dapat mengurangi konsumsi BBM.

Ada beberapa kebijakan yang bisa digagas pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dari jalan raya. Pertama, menaikkan bea masuk kendaraan bermotor efisiensi rendah dan sebaliknya, menurunkan bea masuk kendaraan efisiensi tinggi. Kedua, mendidik pengemudi, misalnya dengan memasukkan materi mengemudi ramah lingkungan ke soal-soal test pembuatan SIM. Ketiga, mendorong riset kendaraan efisiensi tinggi.

Bahan Bakar Rendah Karbon
Biodiesel atau Bahan Bakar Nabati (BBN) yang diproduksi dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan memiliki kandungan karbon lebih rendah daripada bensin dan solar. Beberapa jenis mesin diesel dapat dioperasikan dengan bahan-bakar seratus persen biodiesel. Namun kebanyakan dicampur dengan solar (diesel) dengan perbandingan 80:20 untuk solar dan biodiesel. Menurut Dan Sperling dkk. (2009), sekitar 20 persen pengurangan emisi GRK bisa didapatkan, tanpa mempengaruhi performa dan umur mesin.

Sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, Riau berpotensi menjadi pelopor penggunaan biodiesel rendah karbon. Beberapa kebijakan yang bisa ditempuh Pemerintah Riau antara lain; Pertama, memberikan subsidi dan insentif kepada biodiesel. Kedua, meningkatkan harga jual kelapa sawit untuk biodiesel minimal sama dengan harga untuk CPO. Ketiga, menerapkan sanksi bagi kendaraan yang melampaui batas emisi gas buang. Keempat, mewajibkan industri menggunakan BBN untuk kendaraan operasional.

Transportasi Massal
Transportasi massal adalah krusial dan perlu digarap pemerintah. Di banyak negara maju, bus kota dan trem populer sebagai sarana transportasi dalam kota. Sedangkan untuk perjalanan antar kota, kereta api listrik merupakan pilihan bagus.

Dioperasikannya Trans Metro oleh Pemko Pekanbaru adalah terobosan bagus dan akan makin baik jika bahan-bakar Trans Metro diganti dari BBM ke gas yang lebih ramah lingkungan. Di masa depan, perlu digagas jaringan kereta api listrik minimal menghubungkan ibukota kabupaten-kabupaten dengan Kota Pekanbaru.

Namun, ada syarat minimal yang wajib dipenuhi pengelola transportasi massal: Pertama, biaya yang dikeluarkan penumpang dengan transportasi massal harus lebih murah daripada biaya menggunakan kendaraan pribadi.

Kedua, aman. Ketiga, nyaman, misalnya sirkulasi udara baik, bebas pedagang dan pengamen dan sebagainya. Keempat, mudah digunakan. Kelima, tepat waktu. Keenam, mudah diakses.

Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka penggunaan kendaraan pribadi akan ber-kurang. Misalnya, untuk perjalanan rutin seperti ke kantor dan sekolah, masyarakat akan lebih suka menggunakan transportasi umum karena sama aman dan nyaman dengan berkendaraan pribadi, tepat waktu dan lebih murah.

Kesimpulan
Ketiga strategi yang ditawarkan Konferensi Dunia Sustainable Transport 2007 dapat membantu mengurangi konsumsi BBM di sektor transportasi dan pada akhirnya mengurangi emisi GRK serta menghemat rupiah. Riau berpotensi menjadi pioner mewujudkan sustainable transport, minimal karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Namun sesungguhnya persoalan utama kita bukan pada uang atau soal-soal teknis, namun political will dan political action. Ditunggu gebrakan anggota DPRD Riau dan kabupaten/kota yang baru dilantik untuk menggagas sustainable transport di Riau.***

Bukti baru pemanasan global (New evidence of climate change)

Jika anda ragu apakah climate change merupakan kenyataan atau tidak, mungkin hasil riset ratusan ilmuwan berbagai negara di dunia bisa membuat anda percaya bahwa perubahan iklim sudah terjadi. Jika anda masih belum percaya, mungkin laporan Steve Gorman (Reuters) berikut bisa membuat anda percaya.

Es di kutub selatan adalah komponen utama untuk menjaga suhu Bumi sejuk. Namun penipisan lapisan es kini terus berlangsung. Dari pengamatan satelit, luas kawasan es yang menipis kini mencapai 70% dari keseluruhan kutub selatan, meningkat tajam dari 40%-50% tahun 80 hingga 90an.

Es di kutub mencair (Foto: Dailymail)

Para ilmuwan telah bertahun-tahun berteriak tentang bahaya berkurangnya lapisan es di kutub yang berfungsi sebagai Air Conditioner (AC) raksasa bagi planet Bumi. Ketika es di kutub mencair, sinar matahari tidak lagi jatuh ke permukaan es yang terang yang bersifat memantulkan cahaya, melainkan jatuh ke air laut yang berwarna lebih gelap. Akibatnya, lebih banyak cahaya matahari di kutub diserap daripada dipantulkan, mengakibatkan panas Bumi meningkat. Hal ini terjadi akibat ulah manusia melepaskan gas rumah kaca ke udara, sehingga panas cahaya matahari terperangkap antara Bumi dan atmosfer dan mencairkan es di kutub.

Dari pengamatan satelit, luas maksimum es kutub selatan yang mencair sepanjang musim dingin 2008-09 adalah 15,2 juta kilometer persegi.

Silahkan simak berita langkapnya di SINI. Lihat juga video es mencair di kutub di SINI.

Bencana perubahan iklim memang tidak datang tiba-tiba seperti gempa bumi atau tsunami. Namun bahayanya tidak kurang mengerikan. Kita sering terlena karena perubahan sedikit demi sedikit ini tidak kita sadari.

Lakukan sesuatu, sekecil apapun, untuk Bumi dan mahluk hidup di dalamnya, termasuk manusia.

Siapa berkompromi?

Oleh: Kunaifi

Riau Pos, 26 Desember 2007 (Redaksi Riau Pos mengganti judulnya menjadi “UNFCCC, Siapa yang Berkompromi?).

Setelah tertunda sekitar 23 jam, konferensi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) PBB di Bali akhirnya selesai Sabtu sore (15 Desember 2007). Sidang dua pekan itu mestinya selesai Jum’at pukul 12.00 siang. Namun kata sepakat tak kunjung dicapai di hari terakhir. Penutupan ditunda paling tidak empat kali. Deadlock dipicu perbedaan pendapat negara-negara berkembang (didukung Uni Eropa) dengan Amerika (didukung Jepang dan Canada). Penyebabnya adalah penolakan Amerika dan dua sekutunya terhadap draft Bali Roadmap. Ketiga negara tersebut tidak setuju jika pada dokumen hasil UNFCCC Bali dicantumkan target negara maju (Annex 1) menurunkan emisi karbon sebesar 25-40 persen di bawah level 1999 pada 2020.

Lobi-lobi tingkat tinggi diupayakan untuk melunakkan Amerika, termasuk oleh Al Gore, mantan presiden Amerika, pemenang hadiah Nobel Perdaiaman 2007. Dia menghimbau agar Amerika tidak menghalangi UNFCCC menuju kesepakatan. Dia bahkan sempat mengusulkan supaya isu berkaitan Amerika dikesampingkan dulu. Dibicarakan pada pertemuan lain. Namun himbauan Al Gore tidak membuahkan hasil. Lalu presiden COP-13 Rahmat Witoelar mambagi delegasi menjadi dua kelompok guna mengurangi debat berkepanjangan di sidang pleno. Usaha ini juga kandas. Akhirnya Presiden SBY dan Sekjen PBB Ban Ki-moon kembali ke ruang sidang Sabtu pagi. SBY memberi ‘tekanan’ supaya sidang segera mengambil keputusan, dan menghasilkan sesuatu. Sedangkan Ban menyampaikan kekecewaan atas situasi memanas. “Tugas anda semua belum selesai, setiap orang mesti membuka diri untuk kompromi,” kata Ban. Upaya ini juga tidak mempan melunakkan hati kedua pihak. Maka terjadilah peristiwa mengharukan. Sekjen UNFCCC Yvo de Boer yang melanjutkan memimpin sidang, seperti tidak sanggup menahan gumpalan perasaan di dada. Dia menangis. “Saya kecewa dan dikhianati. Ada deal-deal di luar sepengetahuan saya,” kata dia (Detikcom).

Sepenting apa peran Amerika dan dua sekutunya sehingga mampu berhadapan sama kuat dengan 177 negara peserta lain? Menurut ketua delegasi Indonesia Prof Emil Salim, ketiga negara tersebut menyumbang lebih separuh emisi gas rumah kaca dunia. Amerika menempati posisi teratas (36 persen), disusul Jepang (18 persen) dan Kanada (8 persen). Jika mereka tidak ikut dalam ‘gerbong’ pencegahan climate change, segala hasil konferensi, bahkan Protokol Kyoto sekalipun, tidak akan membuahkan hasil berarti. Negara-negara lain bisa kehilangan motivasi, lalu ikut-ikutan tidak melakukan apa-apa menyelamatkan Bumi.

Bali Roadmap adalah dokumen memuat arahan dan agenda sidang-sidang berikut. Sidang pertama dilakukan 2008 di Warsawa. Setahun kemudian, diadakan sidang final di Copenhagen. Target pembicaraan dua tahun tersebut adalah menyepakati pengganti Protokol Kyoto yang akan kadaluarsa 2012. Di Copenhagen juga akan ditetapkan persentase pengurangan emisi karbon masing-masing negara.

Hal positif dari Bali Roadmap adalah terdapat empat pilar sebagai tonggak awal upaya penyelamatan Bumi dari bencana global warming. Pilar pertama adalah mitigasi. Perundingan-perundingan terkait mitigasi adalah paling panas, membuat sidang deadlock berkali-kali. Awalnya, di sini terdapat kewajiban negara maju menurunkan emisi karbon. Inilah yang ditentang Amerika, Jepang dan Canada. Pada pilar ini juga dibahas skema Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD). REDD mengatur mekanisme perdagangan karbon antara negara maju dan negara berkembang. Banyak kalangan menilai REDD sebagai konsep adil karena menuntut komitmen kedua belah pihak; negara berkembang dituntut memelihara hutan untuk menyerap karbon, terutama yang dihasilkan negara-negara maju. Sebagai imbalan, negara maju akan membayar negara berkembang atas ‘jasa’ tersebut. Namun aktivis lingkungan, terutama Walhi justru melihat mekanisme tersebut sebagai tidak efektif. Walhi meyakini bahwa dagang karbon tidak membuat negara maju mengurangi emisi karbon, malah mendorong mereka semakin semena-mena melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, karena mereka membayar.

Pilar lain dalam Bali Roadmap adalah adaptasi, teknologi, dan pendanaan. Mekanisme yang akan diwujudkan dalam bentuk transfer teknologi tersebut adalah salah satu capaian bagus dari UNFCCC Bali. Transfer teknologi penting bagi negara-negara berkembang, terutama Cina dan India yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi menakjubkan. Dengan mekanisme dan pendanaan transfer teknologi, negara berkembang tidak perlu mengorbankan ekonomi terlalu besar ketika mengurangi emisi karbon. Terdapat nuansa lebih harmonis di sini.

Berita-berita pada Sabtu (15 Desember 2007) sore menyebutkan bahwa Amerika akhirnya berkompromi. Keputusan yang disebut ‘mengejutkan’ tersebut disambut gembira seluruh delegasi. Tapi sebenarnya siapa berkompomi? Amerika dan kawan-kawan bersedia sepakat setelah negara berkembang setuju bahwa titik berat pengendalian global warming dibagi rata antara negara berkembang dan negara maju. Sikap mereka mencair juga setelah negara berkembang setuju bahwa kewajiban menurunkan emisi karbon 25-40 persen dari level 1999 tahun 2020 dihilangkan dari preambule Bali Roadmap. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya negara berkembang, bukan Amerika dan sekutunya yang berkompromi (baca: mengalah). Jelas, keinginan sebagian besar bangsa meminta tanggung jawab Amerika selaku penghasil emisi karbon terbesar dunia belum berhasil.

Maka tidak ada yang ‘luar biasa’ dihasilkan UNFCCC Bali. Kekurangan utama Bali Roadmap adalah penghapusan kewajiban negara maju mengurangi emisi 20-40 persen tersebut. Dengan kata lain, Bali Roadmap memang hanya sekedar peta jalan, tanpa komitmen apapun. Semua negara masih leluasa menghamburkan karbon ke udara sesukanya. Sepertinya, sidang sebesar UNFCCC yang diselenggarakan institusi sebeesar PBB mubazir jika hanya menghasilkan sebuah roadmap.

Amerika masih seperti dulu, ‘keras kepala.’ Padahal Australia, satu-satunya sekutu Amerika yang menolak Protokol Kyoto telah berpaling. Negeri Kangguru meratifikasi protokol dunia itu di awal sidang. Amerika tetap tidak mengakui Protokol Kyoto, Juga tidak mengakui temuan ilmiah Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tentang climate change dan target penurunan emisi tiap negara. Sikap Paman Sam perlu disesalkan.

Keterlibatan Jepang dan Canada sebagai ’sekutu’ dadakan Amerika di UNFCCC Bali juga menarik disimak. Ketiga negara punya kepentingan sama. Jika digabung, ketiganya menyumbang lebih separuh emisi karbon dunia. Kesuksesan menghilangkan angka 25-40 persen membuat posisi mereka tidak terusik, minimal hingga 2009. Mereka tidak dibebani kewajiban menurunkan emisi karbon, dalam bahasa mereka, “tidak perlu mengorbankan ekonomi dalam negeri.” Sangat ironis, karena Canada adalah penandatangan Protokol Kyoto, dan Jepang bahkan sekaligus menjadi pelaksana konferensi yang melahirkan protokol tersebut pada 1997.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan helat besar ini, sidang ini merupakan prestasi tersendiri bagi Indonesia. Tidak berlebihan jika dunia mengucapkan selamat pada presiden SBY, Meneg LH sekaligus Presiden Conference of the Parties (COP) 13 Rachmat Witoelar, ketua delegasi Indonesia Prof Emil Salim, Menlu Hassan Wirajuda dan seluruh delegasi atas kepiawaian mereka di meja sidang.

Ban Ki-moon mengingatkan, “Ini adalah awal, bukan akhir. Kita masih punya perundingan lebih panjang, lebih kompleks dan lebih sulit.” Persidangan Warsawa dan Kopenhagen mesti meyakinkan bahwa pengganti Protokol Kyoto akan menjadi solusi bagi kesinambungan hidup di Bumi. Setiap negara mesti mendapat tanggungjawab proporsional dengan kontribusi pada kerusakan atau kelestarian Bumi. “Jangan sampai Road Map menjadi “Road Kill,” kata Greenpeace Australia.

Padahal, Amerika punya kata-kata bijak seperti, “Kita bukan mewarisi planet ini dari generasi terhadulu, tapi kita meminjamnya dari generasi yang akan datang.” Amerika juga punya senator yang punya kata-kata “Sains telah mengatakan bahwa pemanasan iklim adalah nyata, makin lama menunggu, makin sulit masalah ini ditangani.”

Kali ini kita mesti lebih banyak berdo’a.

Penulis adalah dosen UIN Suska Riau

Kini belajar Energy Studies di Australia

Akhirnya Amerika sepakat.

Menurut jadwal, sidang UNFCCC PBB di Bali yang dimulai 4 Desember 2007 mestinya berakhir Jum’at 14 Desember pukul 12 siang. Tapi situasi di gedung sidang berbicara lain. Beberapa kali terjadi perdebatan yang berujung deadlock. Penyebab deadlock adalah karena Amerika keras kepala tidak menyepakati konsensus.

Sepenting itukah peran Amerika dan sekutunya sehingga bisa menggalkan kesepakatan 177 negara lain? Menurut Emil Salim, tanpa keikutsertaan ketiga negara itu, segala hasil konferensi-termasuk Protokol Kyoto tidak bias berjalan. Amerika adalah negara yang emisi gas rumah kacanya paling tinggi di dunia (36%), disusul Jepang 18% dan Kanada 8%. Jika mereka tidak ikut dalam gerbong pencegahan climate change, usaha negara-negara lain tidak akan membuahkan hasil berarti. Akhirnya negara-negara lain bisa patah semangat, lalu ikut-ikutan tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Bumi.

Awal deadlock disebabkan tarik-menarik antara Amerika dan Uni Eropa. Negara-negara Uni Eropa sudah menyatakan kesediaan mengurangi emisi gas rumah kaca 25-40 % di bawah tingkat emisi 1999 pada tahun 2020, sebagaimana akan dicantumkan pada preambule Bali Road Map. Tapi delegasi Amerika tidak bersedia pencantuman itu, karena akan mengikat mereka. Amerika membuat alasan bahwa target itu mestinya dibicarakan pada sidang di Denmark 2009, bukan sekarang. Sikap Amerika makin kokok karena didukung oleh Jepang dan Canada. Sidang yang mestinya diakhiri pukul 12.00 diundur menjadi pukul 15.00 Jum’at 14 Desember 2007.

Foto:http://unfccc.int/2860.php

Lobi-lobi tingkat tinggi telah diupayakan untuk melunakkan sikap Amerika, termasuk oleh Al Gore, mantan presiden Amerika dan pemenang hadiah Nobel Perdaiaman 2007. Al Gore menghimbau supaya Amerika tidak menghalangi keberhasilan UNFCCC yang diikuti oleh 190 negara itu. Karena khwatir UNFCCC yang berlangsung selama dua pecan itu tidak menghasilkan apa-apa, Al Gore bahkan sempat mengusulkan supaya isu yang berkaitan dengan Amerika dikesampingkan dulu untuk dibicarakan di Polandia pada 2008. Tapi Amerika dan dua seukutu barunya bergeming. Akibatnya, penundaan penutupan sidang kembali dilakukan menjadi pukul 18.00 WITA.

Pimpinan sidang berusaha sekuat tenaga supaya sidang membuahkan hasil, yaitu Bali Road Map. Salah satu strategi yang ditempuh Presiden COP-13 Rahmat Witular adalah memecah delegasi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 20 negara membahas soal mitigasi, adaptasi, teknologi dan pendanaan. Sedangkan kelompok kedua membahas pembukaan (preambule) Bali Road Map. Batas waktu pukul 18.00 telah lewat. Tapi hingga pukul 21.00 delegasi Amerika masih bergeming. Penutupan sidang diundur lagi menjadi pukul 23.00.

Para delegasi sudah sangat lelah, kata putus belum juga tercapai, Amerika masih bertahan dengan penolakannya. Pukul 23.00 panitia mengumumkan sidang akan ditutup pukul 8.00 Sabtu. Peserta diberi waktu hingga pukul 03.00 dinihari untuk mengambil keputusan. Tapi hingga pukul 03.00 dinihari, tetap tidak ada kesepakatan dihasilkan. Saat itu, Amerika dan sekutunya punya tuntutan baru, bahwa jangan hanya negara maju yang diberikan target 20-40%, tapi negara berkembang juga mesti diberi kewajiban yang sama. Negara-negara berkembang menolak usulan tersebut dengan alasan tidak masuk akal. Negara-negara berkembang bersedia memberikan kontribusi lebih, tapi tidak mau disamakan dengan Negara maju, karena emisi karbon mereka jauh di bawah Negara maju.

Sekjen PBB Ban Ki-Moon yang sedang berkunjung ke Timor Leste terpaksa memutuskan kembali ke Bali hari Sabtu pagi karena persidangan tak kunjung menampakkan titik terang. Sidang dibuka Sabtu pagi pukul 09.00 di mana para peserta menyampaikan pendapat akhir. Sebelum itu para delegasi sibuk melakukan lobi-lobi. Sidang tahap dua pagi Sabtu dimulai pukul 11.00 WITA. Tapi tidak lama, karena begitu dibuka, sidang kembali ditutup atas permintaan China, India dan Pakistan. Mereka menginginkan supaya ketua G-77, kelompok negara-negara berkembang hadir dalam persidangan.

Tidak lama kemudian SBY dan Ban Ki-Moon memasuki ruang sidang. Sebelumnya mereka melakukan pembicaraan tertutp. Kehadiran mereka adalah untuk memberikan pidato khusus guna mendesak supaya sidang dua pekan itu tidak berakhir sia-sia. Pidato SBY yang mewajibkan sidang UNFCCC menghasilkan Bali Road Map disambut meriah para delegasi. Setelah itu Ban Ki-Moon pun berpidato. “Saya kecewa karena sedikitnya perkembangan di sini. Ingat! Tugas anda semua belum selesai. Setiap orang mesti membuka diri untuk kompromi,” katanya.

Rupanya pidato SBY dan Ban Ki Moon tidak mempan memecahkan kebuntuan. Lalu terjadilah peristiwa mengharukan. Sekjen UNFCCC Yvo de Boer yang melanjutkan memimpin sidang, akhirnya tidak dapat menahan gumpalan perasaan di dadanya. Dia menangis, lalu walk out. “Saya kecewa dan dikhianati, karena ada deal-deal di luar sepengetahuan saya,” kata de Boer (Detik Com). Adanya deal-deal di luar konferensi dibenarkan delegasi Australia “Ternyata ada deal-deal tanpa sepengetahuan de Boer, yang menganggu proses utama konferensi ini,” katanya. Hingga pukul 14.00 WITA sidang masih berlangsung. Para delegasi belum makan siang.

Tidak lama kemudian terjadi sesuatu yang mengejutkan. Amerika berubah pikiran. Karena terus-menerus ditekan, delegasi senior AS Paula Dobriansky akhirnya menyatakan AS menerima konsensus yang dihasilkan dalam konferensi. “Kami akan terus bergerak maju dan bergabung dalam konsensus dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ini, meski ini memiliki syarat-syarat komitmen dari negara-negara berkembang. Kami sudah datang jauh-jauh dan ingin meyakinkan semuanya bahwa kami ikut konsensus yang dihasilkan hari ini,” kata Dobriansky (Detik Com 15 Des 07).

Hassan Wirajuda menyatakan kegembiraannya atas perkembangan sangat penting itu. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya delegasi AS berada pada posisi dilematis. Di satu sisi mereka mendapat tekanan hebat dari negara peserta. Tapi di sisi lain mereka mendapat misi khusus dari pemerintahnya (Detik Com 15 Des 07).

Ketagangan sidang langsung mereka setelah Amerika menyatakan sepakat. Bali Road Map disepakati semua negara paserta UNFCCC. Masih ada satu hal penting yang mengganjal, bahwa Amerika tetap tidak menandatangani Protokol Kyoto. Sidang pleno ditutup pukul 16.10 WITA. Welcome the better future for Earth.

Akankah UNFCCC Bali berakhir sia-sia?

Kalau ditanya negara mana yang paling bebal di dunia, jawabannya adalah Jepang, Kanada dan tentu saja Amerika. Ikuti laporan Detik Com tanggal 14 Desember 2007, 2 jam setelah penutupan konferensi PBB tentang climate change (UNFCCC) di Bali.

Gagal Sepakati Bali Road Map
Ari Saputra – detikcom

Masa depan Bali Road Map kian suram. Tiga negara maju, AS, Kanada dan Jepang mematahkan semangat 177 negara peserta Konferensi Perubahan Iklim (UNCCC). Alhasil, UNCCC hanya berisi pernyataan umum tanpa ada mekanisme praktis untuk mencegah pemanasan global.

“Menurut perkiraan saya draft yang sampai sekarang masih dibuat, hanya sebatas berisi pernyataan umum,” kata Munir Akram, Ketua Group of 77 (G-77) dan China, dalam jumpa pers di Bali International Convention Centre (BICC), Jumat (14/12/2007).

Sayangnya, Munir tidak mau menyebut persis negara mana yang mengganjal kesepakatan tersebut. Akan tetapi, diduga kuat tiga negara maju yakni AS, Kanada dan Jepang yang menolak kesepakatan tersebut. Sebab, AS sampai pukul 21.00 Wita belum mau untuk menyepakati protokol Kyoto. Kanada dan Jepang mendukung AS.

“Ada beberapa negara yang bersikap agnostis, acuh tak acuh, terhadap temuan ilmiah IPPC. Sebab, jika mereka mengakui temuan IPPC maka mereka harus siap menjalankan rekomendasi IPPC,” ujarnya.

IPPC adalah riset ilmiah yang merekomendasikan negara maju menurunkan emisi sebesar 20-40 persen pada tahun 2020.

Foto: www.smh.com.au

Sebagai catatan, UNFCCC dihadiri 10.000 peserta dari 180 negara dan 144 menteri. Selama 2 minggu menggelar konferensi total uang yang dihabiskan diperkirakan mencapai Rp 144 miliar.

Batubara, monster lingkungan.

Banyak negara kini mengembangkan energi terbarukan (renewable energy) seperti tenaga air dan tenaga angin untuk menghasilkan listrik. Tapi pada saat yang sama dua negara kaya baru, penggerak ekonomi utama Asia (juga dunia), China dan India malah meningkatkan konsumsi batu bara. Mereka diperkirakan akan sangat tergantung pada batubara selaku sumber energy kotor selama beberapa dekade ke depan.

Saat sebagian besar perwakilan negara-negara yang bersidang dalam konferensi perubahan iklim (UNFCCC) di Bali bersepakat menurunkan emisi gas rumah kaca mereka sebagai upaya mengurangi pemanasan global, lima negara menentang. Mereka adalah China, India, Jepang, Kanada, dan tentu saja Amerika. Lima sekawan dalam “keburukan” ini menggunakan alasan klasik, bahwa kesepakatan itu akan menghambat kemajuan ekonomi mereka. Artinya, mereka tetap akan menggunakan batubara sebanyak-banyaknya.

Salah satu pertambangan batubara di Indonesia (GLOBAL DISTRIBUTION OF ELEMENTS)

Jika tidak memikirkan keadaan Bumi yang sudah sakit parah, batubara memang menarik, sebab murah dan tersedia dalam jumlah besar. Kontribusi batubara pada suplai energi komersial dunia pada 2006 mencapai 25 %, diikuti minyak bumi. Tapi, sehubungan dengan densitas karbonnya yang tinggi, batubara bertanggungjawab terhadap sekitar 40 % pelepasan karbon dioksida ke udara, sementara karbon dioksida menyumbang 80 % pada keseluruhan gas rumah kaca. Jadi dapat dikatakan bahwa Batubara adalah monster lingkungan. (World Renewables).

Bulan lalu, pembangkit listrik berbahan bakar batubara terbesar di Cina dengan kapasitas 4 ribu MW, mulai beroperasi. Sementara, awal tahun 2007, Cina juga mengoperasikan pembangkit-pembangkit listrik serupa dengan kapasitas total 90 ribu MW.

Bukan hanya Cina, tapi India, beberapa negara Eropa, Australia, dan tentu saja Amerika, adalah negara-negara yang membakar monster global warming ini untuk mencukupi kebutuhan listrik mereka. International Energy Agency (IEA) memperkirakan akan terjadi kenaikan emisi karbon dioksida di udara sebesar 57 % sejak 2005 hingga 2030, jika negara-negara ini tidak menghentikan kebiasaan buruknya.

China di akhir 2007 ini diperkirakan melampaui Amerika sekaligus menjadi negara paling banyak melepaskan karbon dioksida ke udara. Posisi ketiga ditempati Indonesia, dan India segera menyusul.

Indonesia?

Ada dua alasan mengapa Indonesia harus memperhatikan persoalan global warming secara serius. Pertama, Indonesia adalah negara ketiga penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar dunia. Kedua, Indonesia adalah negara kedua yang memiliki hutan terluas di dunia setelah Brazil, disusul Congo. Jika Indonesia meningkatkan penggunaan batubara sekaligus membiarkan terjadinya pembabatan hutan (resmi atau illegal), maka Indonesia akan menjadi negara yang menghancurkan dunia.

Tapi sayang, walaupun dalam pidato-pidato para menteri dan pemimpin negeri ini mengatakan peduli terhadap global warming, belum terlihat dalam tindakan nyata. Jutaan hektar hutan Indonesia telah dibabat, baik untuk bahan baku Indah Kiat dan RAPP, maupun diubah menjadi kebun kelapa sawit. Pada saat yang sama, Indonesia membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara, tersebar di empat pulau dengan kapasitas total 10 ribu MW. Proyek ini adalah milik PLN dan akan dirampungkan 2009. Belum puas juga, PT ASEAN Aceh Fertilizer yang beberapa tahun belakangan tidak beroperasi, kembali akan digerakkan. Tapi tidak akan menggunakan bahan bakar gas seperti dulu, melainkan batubara.

Selamat berpidato, para petinggi.

Amerika negeri terkucil (2).

Tadinya Amerika punya dua sahabat kental, yaitu Australia dan Inggris. Bertiga mereka menginvasi Irak. Khusus dengan Australia, Amerika tidak mau menandatangani Protokol Kyoto, kesepakatan global yang ditandatangani 170 negara tentang upaya pencegahan perubahan iklim (climate change).

Kemudian Tony Blair berhenti jadi perdana menteri Inggris, digantikan oleh gordon Brown. Brown lalu menarik tentaranya dari Irak. Tingallah Amerika menjadi sahabat yang makin kental, sama-sama menyerang Irak dan anti Protokol Kyoto. Tapi sebulan lalu John Howard pun terjungkal dikalahkan oleh Kevin Rudd dalam pemilu Australia. Perdana menteri baru ini menandatangani Protokol Kyoto seminggu setelah dilantik dan menyatakan menarik pasukan dari Irak. Tinggallah Amerika sendiri di Irak dan sendiri menentang Protokol Kyoto. Negara besar itu telah terkucil.

Pada konferensi global tentang climate change (UNFCCC) yang diselenggarakan PBB di Bali 4 – 14 Desember 2007, semua negara sepakat dengan Protokol Kyoto. Tapi Amerika bilang, “kami punya cara sendiri mengatasi climate change.”

Negara-negara dunia terus berunding. Salah satu kesepakatan di luar protokol Kyoto yang dihasilkan di Bali adalah REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation). Prinsip dasar REDD adalah; negara industri (negara maju) yang emisi gas rumah kacanya telah melampaui ambang batas yang ditetapkan, wajib membayar negara berkembang yang punya hutan, sebab hutan di negara berkembang itulah yang menyerap gas rumah kaca yang dihasilkan negara maju.

Semakin luas hutan sebuah negara, semakin banyak negara tersebut mendapat kompensasi uang dari negara-negara maju. Norwegia misalnya, bersetuju membayar $ 500 juta setahun atas “dosa”nya menghasilkan gas rumah kaca.

REDD dianggap sebagai salah satu cara mengatasi kerusakan hutan. Negara-negara berkembang akan termotivasi memelihara hutannya supaya mendapatkan dana kompensasi itu, bahkan mereka akan berusaha memperluas hutannya supaya mendapatkan dana lebih besar. Di pihak lain, negara maju akan berusaha mengurangi emisi gak rumah kaca, supaya mereka tidak perlu membayar banyak pada negara berkembang.

Dalam barisan negara maju yang setuju membayar atas “dosa emisi gas” ini terdapat Jerman, Norwegia, Inggris, Portugis, Jepang, Perancis, dan negara-negara Eropa lainnya. Hanya ada satu negara yang tidak mau membayar. Nama negara itu adalah Amerika.

Apakah Amerika menyumbang sedikit gas rumah kaca? Jelas tidak. Justru sebaliknya. Amerika adalah kontributor terbesar terhadap emisi gas rumah kaca dunia. Negeri ini menyumbang setidaknya 20% emisi gak rumah kaca (The US Department of Energy).

Indonesia Terancam Kehilangan 2.000 Pulau

Tak tanggung-tanggung, Menteri PU Djoko Kirmanto melansir 2.000 pulau Indonesia terancam tenggelam akibat climate change. Pemerintah mulai melakukan langkah adaptasi.

“Sekitar 2.000 pulau mungkin tenggelam akibat pemanasan global. Oleh sebab itu, pemerintah telah melakukan tindakan-tindakan khusus terhadap pulau-pulau kecil,” ungkap Djoko dalam diskusi di Pavillion Indonesia, di arena UNCCC, Nusa Dua, Bali, Senin (10/12/2007).

Kota New York ditelan air laut, salah satu scene dalam film ‘The Day After Tomorrow’

(http://www.americanprogress.org/kf/dat.jpg)

Pemerintah sudah melakukan penelitian di pulau Nusa Penida, sehingga sudah diketahui dampak yang diakibatkan oleh kenaikan muka air laut. Selanjutnya, Departemen PU mulai menyusun indeks kerawanan kepulauan Indonesia khususnya untuk pulau-pulau kecil.

PU telah merumuskan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk meredamnya. Mitigasi antara lain, pengaturan lahan hijau, konservasi tangkapan air dan konservasi rawa dan gambut.

Langkah adaptasi antara lain membuta disaster risk management dan manajemen keamanan air untuk suplai makanan. Selain itu, pemerintah juga melakukan program pengentasan kemiskinan di pulau-pulau kecil sehingga membuat mereka lebih menjaga natural buffer zone.

Sumber: Arfi Bambani Amri – detikcom 10/12/2007 13:12 WIB

Kalau Tak di Bumi, Tinggal di Planet Mana?

Aktivitas Amerika, baik industri maupun perorangannya selah menjadikan negeri itu sebagai negara penyembur karbon dioksida utama di dunia, demikian kata salah satu artikel di kompas hari ini (5/11/2007). Dengan alasan yang sama, China, India, dan Indonesia mengikut di belakang Amerika. Negara-negara berkembang lainnya pun sedang berlomba-lomba melakukan hal yang sama.

Upaya mengerem pemanasan global melalui pengurangan laju emisi karbon dioksida seperti berkejaran dengan waktu, sebab dari banyak laporan dan kesaksian, pemanasan global semakin nyata.

Hanya Bumi rumah kita!

Mari kita berandai-andai. Seandainya Bumi menjadi tidak layak huni lagi, mesti pindah ke mana manusia? Penjajakan astronomi sejauh ini tidak memberikan harapan. Merkurius dan Venus terlalu panas dan diselimuti awan beracun. Jupiter dan planet luar lainnya terlalu dingin. Mars, tidak punya kondisi mendukung, yakni ketersediaan air dan udara. Bulan, dengan rekayasa keras, bisa diubah menjadi layak huni. Namun, ukurannya terlalu kecil.

Kehidupan telah terkunci di Bumi. Kalau bencana lingkungan membuat Bumi tak layak huni lagi, tamatlah riwayat manusia, tak ada tempat mengungsi.

Eksoplanet

Apakah ada harapan di planet-planet di luar tata surya, atau eksoplanet? Orang mengatakan, di antara 400 miliar bintang yang ada di Galaksi Bima Sakti, tentu ada banyak yang serupa Matahari dan memiliki tata surya yang juga serupa. Namun, untuk menghadirkan kehidupan, apalagi kehidupan cerdas, harus dipenuhi syarat rumit antara lain kondisi planetnya, jaraknya terhadap bintang induk, dan jenis bintang induk.

April silam, untuk pertama kalinya ditemukan planet serupa Bumi (Earth-like) yang bisa mendukung adanya air dan menopang kehidupan. Planet ini berada pada jarak Goldilocks; tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari bintang, sehingga air di permukaannya tidak membeku atau menguap. Nama mataharinya Gliese 581, sehingga planetnya disebut Gliese 581. Ukurannya sekitar 1,5 kali dibandingkan Bumi. Mataharinya memiliki massa sepertiga massa Matahari. Jarak bintang ini 20,5 tahun cahaya dari Bumi. Menurut perkiraan tim penemu, suhu rata-rata Bumi Super ini antara 0 dan 40 derajat Celsius sehingga air akan berwujud cairan (SPACE.com).

Hanya satu bumi

Mungkinkan manusia pindah ke Gliese 581? Cahaya, yang memiliki kecepatan 300.000 km per detik memerlukan waktu 20,5 tahun menempuh jarak dari Bumi ke planet ini. Bayangkan berapa waktu yang dibutuhkan dengan pesawat yang katakan seperti Pioneer atau Voyager yang pernah melaju dengan kecepatan 28 km detik.

Juga, berapa biaya yang diperlukan mengangkut penduduk Bumi yang 6 milyar ini ke planet tersebut? Kini, untuk penerbangan ke stasiun luar angkasa ISS yang berjarak 340 km dari Bumi, NASA menetapkan biaya 190 Milyar per orang.

Artinya, Bumi inilah satu-satunya rumah kita. Dengan menyadari keterkungkungan ini, umat manusia semestinya sadar dan berupaya mempertahankan kelayakhunian Bumi, termasuk AS yang sejauh ini masih menolak meratifikasi Protokol Kyoto.

Disarikan dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/05/utama/4047639.htm