Mitos Kebijakan Energi

12 01 2009

Persoalan krisis energi di Indonesia adalah tidak sederhana sehingga bisa dituntaskan dengan “satu sentuhan.” Masalah sudah terlalu kompleks, salah satu di antaranya adalah persoalan subsidi energi (khususnya BBM dan Listrik).

Masalah subsidi ini kian rimut karena terkait erat dengan wilayah politik. Maksudnya bergini. Dalam politik, merebut hati calon pemilih adalah faktor terpenting. Untuk meraih dukungan calon pemilih, apapun cara akan dilakukan. Salah satu cara menarik bagi incumbent adalah menurunkan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) menjelang pemilu. Caranya ialah dengan menambah subsidi energi untuk masyarakat.

Di satu sisi, subsidi energi meringankan beban rakyat, dan meringankan beban rakyat memang sudah semestinya dilakukan pemerintah. Namun di sisi lain, subsidi punya efek domino yang cukup besar. Akibat negatif dari subsisi antara lain mendorong masyarakat untuk menghabur-hamburkan pemakaian energi fosil karena murah sebab disubsidi. Lemahnya budaya hemat energi berakibat pada degradasi lingkungan (peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer).

Akibat lain dari subsidi bahan bakar fosil adalah menghambat perkembangan energi terbarukan. Sayang, pemerintah kita belum punya skema subsidi dan insentif finansial lainnya untuk energi terbarukan. Sebagai akibat, harga energi terbarukan di Indonesia masih mahal dibanding energi fosil. Masih ada lagi beberapa akibat buruk daripada subsidi energi fosil, seperti membebani keuangan negara, dll.

Mestinya pemerintah memberikan subsidi bagi energi terbarukan dan mencabut subsidi untuk energi fosil. Jika ini dilakukan, maka posisi akan terbalik, harga energi fosil akan lebih mahal dari pada harga energi terbarukan, atau minimal sama.

Lho, mengapa pemerintah mesti kembali berlaku tidak adil dengan cuma memberi subsisi pada energi tebarukan? Memang sepintas kebijakan seperti ini terlihat tidak adil. Tapi, jika dilihat keuntungan lingkungannya, sebenarnya inilah yang adil. Konsumsi energi fosil dalam jumlah besar telah membuat lingkungan kita rusak parah. Tidak sedikit statistik yang mengatakan bahwa manusia kini bernafas dengan udara tercemar. Kita tidak menyadari ada bahaya besar di balik kebiasaan kita mengkonsumsi energi fosil dalam jumlah besar.

Tapi kan subsidi BBM dan listrik membuat rakyat senang, dan membuat rakyat senang adalah bagus? Nah, bingung kan?? Makanya di depan saya katakan masalah ini rumit.

Berikut ini adalah artikel menarik yang ditulis oleh Ir. Ruli Nitranta, M.Eng., dosen di Universitas Mercu Buana. Artikel ini saya post di sini atas persetujuan penulis artikel. Beberapa gambar saya tambahkan supaya anda lebih tertarik.  Selamat membaca artikel bagus ini.

Mitos Kebijakan Energi

Oleh: Ruli Nitranta

Sumber: http://bengkeludik.blogspot.com/

Dalam penyusunan kebijakan energi, pemerintah harus memperhatikan masalah-masalah yang mengganjal yang dapat menyebabkan fokus penyelesaian krisis energi tidak integratif dan solutif. Perhatian terhadap kebutuhan energi semata akan memberikan pendekatan kuantitatif yang bersifat penyelesaian di permukaan, cenderung tidak pada substansi masalah energi di Indonesia. Artinya angka-angka yang didapatkan dilapangan mengenai kebutuhan energi hanya memposisikan masyarakat pengguna sebagai objek yang harus selalu dipenuhi kebutuhannya tanpa diajak untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyelesaian krisis energi. Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah maupun masyarakat untuk mengetahui mitos-mitos yang menjadikan Indonesia “mandeg” -tidak bergerak ke depan- dalam penyelesaian krisis energi tapi selalu berkutat pada masalah penyelesaian sesaat.

Setidaknya ada enam mitos yang diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia, (termasuk pembuat kebijakan?) dalam melihat kondisi energi dalam negeri. Pertama, sumber energi fosil Indonesia masih melimpah. Kita semua menyadari bahwa produksi minyak dalam negeri yang 900-ribuan barel perhari tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan akan BBM yang sudah mencapai angka 1,4 juta barel perhari. Setidaknya sampai hari ini belum ditemukan titik-titik baru yang dapat menjadikan Indonesia sebagai penghasil minyak dunia, bahkan secara ironi pada permulaan tahun 2008 Indonesia keluar dari organisasi pengekspor minyak (OPEC). Sedangkan bila kita melihat bahwa energi yang didapatkan dari sumber daya alam fosil berupa batubara dan gas alam, Indonesia memang memiliki cadangan kekayaan dan produksi yang cukup melimpah. Akan tetapi harus disadari bahwa kedua sumber energi fosil ini (batubara dan gas alam) tidak dapat dengan serta merta menggantikan energi minyak yang penggunaannya sangat luas mulai dari penggunaan generik dirumah tangga, penggunaan transportasi hingga penggunaan di Industri.

177

Konsumsi BBM kita sudah sampai ke puncak. Di masa depan hanya ada satu pilihan, kita sedang meluncur menuju jurang yang dalam. Foto: BBC

Kedua, Investasi energi terbarukan masih belum jelas keuntungannya. Kondisi alam Indonesia yang memberikan keunggulan komparatif berupa mudahnya tanaman penghasil biodiesel maupun bioetanol tumbuh dengan kondisi musim penghujan yang tetap dibanding negara-negara lain adalah sebuah modal yang baik untuk pemerintah dalam membuat langkah kebijakan investasi yang mendukung pengembangan renewable energy. Apalagi data dari UNEP memperlihatkan kecenderungan kenaikan dalam investasi renewable energy sebesar rata-rata 30% per tahun. Investasi energi terbarukan memang investasi jangka menengah dan panjang, akan tetapi basis pengembangan serta investasinya harus dimulai hari ini karena kebutuhan yang mendesak dan menjadi isu utama yang universal terkait pengurangan kadar karbon yang menyebabkan pemanasan global dan energy security negara terkait. Termasuk investasi penting dalam pengembangan energi terbarukan adalah R & D yang dilakukan secara serius dengan pengalokasian anggaran yang memadai, bukan hanya kegiatan penelitian yang bersifat “particular” tetapi integratif dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang kanalnya ada di berbagai perguruan tinggi.

1801

Payback time (waktu kembali modal) daripada investasi di bidang energi terbarukan cukup singkat. Grafik di atas adalah packback time sistem pembangkit energi surya di atas atap gedung di beberapa kota dunia. Foto: Solar-design

Ketiga, efisiensi energi akan mendatangkan ketidak-nyamanan dalam kehidupan. Filosofi dasar dari efisiensi energi bukan memotong sesuatu yang sudah baku, tetapi lebih ditekankan pada ‘membuang sesuatu yang lebih’ dalam pemakaian. Perbedaan yang mendasar dari kegiatan audit energi yang menjadi ‘tools’ efisiensi energi dengan program penghematan adalah pada identifikasi terhadap bagian-bagian alat dalam sistem energy -skala besar (Industri) maupun skala kecil (rumah)- yang tidak efisien. Ketidak-efisienan ini bisa disebabkan diantaranya Karena umur alat yang sudah lama, perawatan yang tidak memenuhi standar atau perhitungan awal pembebanan energi yang tidak benar hingga waste (pembuangan) yang masih bisa dimanfaatkan. Sehingga efisiensi energi tidak menyentuh wilayah manusia sebagai subjek pengguna energi tetapi lebih menekankan pada perangkat energi yang menjadi objek penghasil energy itu sendiri. Dengan demikian kenyamanan manusia masih tetap diutamakan.

181

Makin banyak orang memasang sistem energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi di rumah. Dengan design yang tepat, sistem energi terbarukan memberikan listrik 24 jam pada rumah anda. Foto: Alicesolarcity

Keempat, energi surya masih terasa sangat mahal untuk diterapkan di Indonesia. Walaupun perangkat sel surya masih terbilang mahal (sekitar 2 dolar per watt), kondisi alam Indonesia yang kaya akan sumber energi matahari menjadikan kita seperti “tikus mati di lumbung padi”. Biaya produksi dari sel surya yang mencakup bahan dasar, biaya angkut dan marketing dari negara produser sel surya seharusnya dapat dialihkan menjadi biaya untuk membayar kekayaan intelektual dari penemu sel surya saja dan kita melakukan produksi sendiri. Indonesia harus berani meyakinkan negara produser sel surya bahwa kita adalah negara yang memiliki kebutuhan yang sangat besar akan sel surya sehingga produksi di dalam negeri akan memberikan ‘potongan’ biaya tadi. Banyak produser sel surya di dunia yang bisa diajak untuk bernegosiasi untuk memenuhi kebutuhan energi matahari ini apabila para ilmuwan kita belum mampu untuk memproduksi sel surya hasil rekayasa sendiri. Tapi apa salahnya apabila alokasi anggaran untuk R&D energi surya juga ditingkatkan untuk kepentingan jangka panjang sekaligus pembelajaran bagi para ilmuwan yang sudah banyak dikirim oleh Indonesia ke luar negeri untuk menuntut ilmu pada bidang ilmu alam dan engineering.

178

Riset di bidang renewable energy telah berhasil menekan harga secara signifikan. Foto: Indybay

Kelima, Teknologi dapat menyelesaikan semua masalah krisis energi. Secara umum pemanfaatan teknologi memang memberikan keuntungan yang tidak sedikit bagi penanggulangan krisis energi. Berbagai pemanfaatan teknologi mulai dari PLTA hingga PLTN, teknologi solar hingga pemanfaatan teknologi nano digunakan oleh berbagai kalangan di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan akan energi. Akan tetapi yang harus diingat juga adalah perspektif masyarakat tentang energi itu sendiri, maksudnya masyarakat sebagai pengguna energi harus berperan aktif dalam tindakan individu maupun kolektif untuk bersama-sama menghargai energi yang mereka pakai sebagai bagian investasi mereka dalam kehidupan ini.Biaya energi bagi pribadi sering kali diabaikan karena masyarakat memandang bahwa biaya itu adalah biaya yang memang harus dikeluarkan ketika kita melakukan sebuah kegiatan. Masyarakat umumnya tidak mengetahui berapa sesungguhnya prosentase pengeluaran untuk energi (mulai dari kegiatan penerangan di rumah hingga BBM untuk kendaraannya) berbanding dengan pendapatan mereka dalam kategori atau disebut efisien secara energi. Jika saja sinyalir yang dikemukakan oleh seorang pakar energi dari Inggris -bahwa pengeluaran energi yang lebih dari 10 % pendapatan dikategorikan inefisien / menuju kemiskinan energi – itu benar, maka kita harus mulai menghitung-hitung apakah kita termasuk boros dalam energi atau tidak. Kesadaran kolektif dari masyarakat akan hal ini akan memberikan peluang kepada kita untuk berkontribusi dalam menghadapi krisis energi secara langsung.

183

Kelestarian energi dan Bumi ada di tangan kita semua. Gunakan energi seperlunya. Foto: Hubpages

Keenam, Pemanasan global tidak ada hubungan dengan Indonesia secara langsung dan menjadi urusan negara-negara maju. Bila kita melihat pencemaran udara hasil emisi carbon an sich saja, mungkin Indonesia belum termasuk kedalam negara dengan kategori pencemar terbesar di dunia penyebab efek rumah kaca. Akan tetapi posisi Indonesia yang memiliki hutan yang cukup luas menjadi salah satu modal bagi perlambatan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global di dunia akhir-akhir ini. Masalahnya adalah apakah dengan posisi ini, kita akan selalu menempatkan diri sebagai objek negara-negara lain untuk tetap menjadi salah satu paru-paru dunia? atau ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh Indonesia sehingga isu pemanasan global dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan energi di negara kita? semua terpulang pada kita .Walaupun dalam hal ini kita dapat mengembangkan perdagangan karbon (carbon finance) untuk mendapatkan dana atas hasil pelestarian hutan kita sebagai paru-paru dunia, akan tetapi untuk jangka panjang kebijakan carbon finance diarahkan juga pada sektor industri di Indonesia dengan mengembangkan energi yang ramah lingkungan dan sedikit mengeluarkan karbon. Selain dapat mengurangi polusi domestik, Industri dalam negeri juga akan mendapatkan insentive yang lebih jelas dari negara donor / badan dunia yang hasilnya mungkin akan mengurangi alokasi APBN untuk pencegahan polusi. Hal ini juga penting dikembangkan sebagai langkah antisipatif bagi ketentuan yang semakin rigid yang kemungkinan akan diberlakukan dalam aturan main perdagangan bebas dunia (WTO), dimana perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan internasional akan diminta komitmennya oleh suatu badan akreditasi masalah emisi karbon. Isu pemanasan global dan kaitannya dengan perdagangan karbon nampaknya akan menjadi isu sentral dalam beberapa dekade kedepan yang mau tidak mau harus diantisipasi oleh dunia Industri di Indonesia.

184

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi banjir. Foto: Risingtide

Dari mitos-mitos diatas, kiranya kita dapat lebih fokus dalam mengarahkan kebijakan energi nasional jangka pendek, menengah dan panjang. Akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah komitmen kita untuk menjalankan kebijakan sudah dan akan disusun. Dan kita akan mengucapkan “Selamat tinggal mitos….”.


Actions

Information

9 responses

12 01 2009
Mulyono

saya kurang setuju kalau dikatakan “Pemanasan global tidak ada hubungan dengan Indonesia secara langsung dan menjadi urusan negara-negara maju”. semalam di Metro TV dalam National Geografic betapa dahsyatnya penebangan dan pembakaran hutan di kalimantan dan sumatra yang kemudian ditanami kelapa sawit sehingga ekosistem dan habitat hutan sulit terselamatkan… kebiasaan kita setiap mengkritisi hal ini, selalu kita menyalahkan orang lain, ada yang bilang penebangan dan pembakaran di biayai oleh cukong malaysia lah, kebijakan pemerintah yang salah lah dll… kalau saya, pelestarian lingkungan harus dimulai dari sekarang, mulai dari diri saya, anda, rekan kita dan semua pembaca… tentu menyesuaikan kemampuan kita masing-masing…

saat ini saya bergelut di yayasan yang bergerak di bidang pelestarian hutan… dan kami dapat sponsor dari perusahaan2 asing yang selama ini ikut bertanggung jawab atas perusakan hutan seperti perusahaan eksportir meubel dan setiap bulannya kami melakukan penanaman 10.000 pohon yang dibagikan gratis ke penduduk sekitar hutan. selain itu, kami juga melakukan monitoring terhadap keberlangsungan bibit yang kami bagikan. hal ini sudah berjalan lebih dari 4 tahun lalu di wilayah eks karesidenan surakarta jateng.

Tapi sayang, saat kami berdiskusi dengan pemerintah dan perusahaan lokal yang juga lebih banyak menebang hutan, mereka hanya mengatakan kegiatan kami baik, tapi tidak ada tindakan untuk membantu ataupun ikut tergerak untuk melakukan hal yang sama… bahkan mereka ikut berkampanye ke mana-mana tapi belum pernah menanam pohon atau membiayai penanaman pohon yang dikampanyekan nya… mungkin inilah PR terbesar kita bersama… sekarang jamannya “take action” bukan NATO (not action talk only).

salam hijaukan kampungku…

12 01 2009
Ruli Nutranta

Benar pak, memang kebijakan energi bila dikaitkan dengan kondisi masa kini menjadi rumit dan pelik. Unsur politis biasanya mendominasi kebijakan jangka pendek, tidak dapat mengantisipasi jangka menengah apalagi jangka panjang. Seharusnya para pengambil kebijakan mampu melakukan perencanaan hingga jangka panjang agar indonesia tidak hanya menjadi negara konsumen saja dikemudian hari. Kalau kita tidak punya plan yang jelas tentang pengembangan renewable energi hampir dapat dipastikan dalam masa 20 tahun kedepan kita akan menjadi negara konsumen untuk renewable energi (persis seperti Minyak bumi).
Masalah subsidi untuk pengembangan renewable energi bagi suatu negara saya pikir bukan hal yang haram, bahkan negara setingkat Amerika pun melakukan hal yang sama. Partai Republik (diwakili oleh Mc Cain saat kampaye) berani untuk menjanjikan penyuntikan dana subsidi bagi pengembangan renewable energi -suatu hal yang paling tidak biasa dalam fatsun politik partai republik yang biasanya menyerahkan segala sesuatu pada mekanisme pasar-. Saya pikir 2 unsur utama yang harus dipersiapkan oleh pemerintah ketika membuat kebijakan adalah subsidi dan regulasi. Dinegara manapun ketika kebijakan yang baru akan dijalankan, pemerintanya harus siap dalam kedua hal tersebut. Tentunya subsidi yang ditanggung bukan sepanjang masa, tapi memberikan waktu agar industri renewable dalam negeri dapat mandiri (dan memang harus ada pembatasan waktu)
untuk Pak Mulyono, saya sepakat dengan pernyataan bapak…tapi itulah ‘mitos’ yang harus dihapuskan dalam benak pembuat kebijakan energi kita. Tapi sepertinya Indonesia masih jalan ditempat dalam melakukan antisipasi pemanasan global…..

12 01 2009
Kunaifi

Asik nih kalau suhu (sang penulis artikel ikut nimbrung).

Kepmen ESDM No 2 tahun 2004 tentang Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan Dan Konservasi Energi sebenarnya sudah mamuat target yang jelas, yaitu 17 % energi nasional tahun 2020 bersumber dari new dan renewable energy (di dalamnya termasuk nuklir).

Yang jadi masalah kini adalah ‘what’s next?’ Seperti Mas Ruli katakan, kita belum melihat (atau saya belum tahu) langkah strategis untuk mencapai cita-cita itu. Sebagian instrumen kebijakan sudah ada, tapi pasarnya mana? Tanpa pasar yang jelas tentu tidak mungkin berharap investor masuk. Kalau investor ogah, maka harga tidak mungkin bisa ditekan.

Selain itu, untuk skala grass root, kampanye renewable energy juga tidak kedengaran. Padahal 2020 itu tidak lama lagi. Tapi lumayan lah, karena PLN sudah mulai kampanye hemat energi (khususnya listrik). Maka, insentif (bukan hanya kapital tapi juga kebijakan) dalam hal ini menjadi ‘halal.’ Seperti kata Mas Ruli, amerika dan semua negara maju berhasil mendorong industri renewable enegy salah satunya disebabkan insentif. Di Jerman, dengan insentif, rumah tangga yang memasang PV system (terkoneksi dengan grid), membayar murah sekali karena ada insentif. Keuntungan makin besar ketika kebijakan feed in tariff dimasukkan ke dalam hitungan.

Insentif dapat dilihat dari sisi inversasi dan teknis. Investasi dapat didorong dengan rebate dan potongan pajak, sedangkan kebijakan teknis hendaknya mengakomodasi feed-in-tariff, green electricity tariff, green electricity label, atau jika perlu green electricity stock exchange seperti di Eropa.

Setelah itu baru disiapkan hal-hal penunjang seperti tender/bidding scheme, quota, sertifikat energi hijau yang bisa diperdagangkan, dll. Sebernarnya tidak banyak yang perlu dilakukan dan dipikirkan. Contoh-contoh di negara-negara maju bisa kita applikasikan.

Kembali ke politik. Kalau memang kita ini terlanjur serba politik, okelah. Para politikus dan pejabat politik, mengapa tidak membentuk Kementerian Energi Terbarukan Republik Indonesia? India dan Inggris sudah punya. Amerika segera punya. Australia dan banyak negara maju lain sudah punya (sebagian digabungkan dengan urusan climate change).

Jika kita punya kementerian satu ini, maka pengembangan energi terbarukan dapat digesa, sambil menyalurkan hasrat politik kita.

12 01 2009
Ruli Nutranta

Wah ide menarik mas, kalau kita ada kementrian energi terbarukan. Berarti arah kebijakan energi kita lebih fokus dan terarah. Mudah-mudahan tidak seperti lembaga negara lainnya seperti Dewan Energi Nasional (walau tidak setingkat kementrian) yang belum kedengaran suaranya dalam menentukan arah kebijakan.
Tapi saya juga tidak apatis terhadap Dewan ini, karena baru terbentuk…kita tunggu saja kiprahnya. Kalau sukses dalam menentukan arah kebijakan, siapa tahu pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh lembaga setingkat kementrian.

Kalau bicara pasar, menurut saya sebenarnya kebutuhan dalam negeri cukup besar….cuma masalah besar yang dihadapi diantaranya adalah kondisi real dilapangan yang nggak menjanjikan. Bayangkan saja PLN nya rugi terus, implementasi kebijakan renewable tidak jalan, hukum terhadap pelanggaran hak cipta kurang jelas (investor juga mungkin ngeri nanti banyak pemalsuan produk teknologi renewable energi) dll

Tapi mudah-mudahan saja ke depan tidak sesuram yang saya bayangkan, karena Indonesia masih punya sumber daya, kesempatan dan peluang untuk konsisten terhadap kebijakan yang dibuat….

13 01 2009
infoGue

Artikel anda di

http://energi.infogue.com/mitos_kebijakan_energi

promosikan artikel anda di infoGue.com. Telah tersedia widget shareGue dan pilihan widget lainnya serta nikmati fitur info cinema, game online & kamus untuk para netter Indonesia. Salam!

22 03 2009
tak kur

kk gt ceeeeeeeeeeeeeeeeeeee

27 05 2010
Sucahyo

Sumber energy yang bisa dimanfaatkan yang lain adalah dari tumbuhan. Banyak artikel yang membahas mengubah tumbuhan jadi bahan solar. Paling tidak bisa jadi gantinya minyak tanah.

Untuk teknologi, yang paling bisa langsung dimanfaatkan adalah peningkat effisiensi. Untuk kendaraan bisa dengan hydroxy (30%, elektrolisis, 1 jutaan), GEET (80%, tabung reaksi di knalpot, 2 jutaan), atau magnet (10%, 100ribu). Untuk alat listrik bisa dengan rotoverter (10% – 90% tergantung alat, 10 ribu).

Fuel cell atau lainnya masih jauh dari penerapan, lebih baik membuat radiant charger untuk membuat charger batere yang tidak terlalu merusak batere (30 ribu).
http://yfrog.com/83stingocflp

Global warming itu bukanlah suatu masalah. Tapi pencemaran udara (bukan CO nya) karena pemakaian minyak bumi tetap menimbulkan masalah yang besar. Penggunaan penghemat untuk kendaraan bisa mengurangi polusi hingga 50% lebih walau hanya meningkatkan effisiensi mesin 30%.

Menghemat listrik dengan menggunakan rotoverter bagi seluruh pabrik di indonesia juga akan sangat banyak menghemat pemakaian listrik yang ujung ujungnya mengurangi pemakaian BBM. Pabrik untung, negara untung, masyarakat untung. Heran kenapa rotoverter tidak populer. Bisa sampai 90% hemat, bisa mengurangi pemakaian BBM untuk listrik yang bisa dipakai untuk mengatasi keterbatasan carbon credit quota…

24 02 2014
Bung Gafur

Energi terbarukan harus diwujudkan secara nyata untuk mengantisipasi permasalahan energi di Indonesia. Apabila sudah diwujudkan Indonesia bisa berdaulat di bidang energi. Salah satunya adalah dengan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas total 10.000 MW.

26 03 2014
Maxgrosir

Suka bahasan yang dibahas oleh sang insinyur,, bahsanya memang sangat bagus sekali,😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: