Efisiensi Energi dan Konservasi Lingkungan (Energy Efficiency and Environmental Conservation)

18 02 2015

Artikel ini diterbitkan di Majalah Suara Bumi Th. X/Edisi 3, 2014 terbitan Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera.

energy_eff_progress_img1

Sumber gambar: app.mewr.gov.sg/web/contents/contents.aspx?contid=1544

Setiap kegiatan produksi dan konsumsi energi menimbulkan dampak pada lingkungan hidup. Oleh sebab itu kebijakan negara tentang energi dan lingkungan hidup mesti disambungkan erat. Namun hal ini tidak selalu mudah. Masih tertanam paradigma; jika lingkungan hidup diberi perhatian maka ekonomi akan dikorbankan. Pihak otoritas dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan di Indonesia sepertinya masih sering tergoda untuk lebih mendahulukan ekonomi saat terjadi tabrakan dengan kepentingan lingkungan hidup. Padahal, jika pola pikir jangka panjang dikedepankan, tantangan memproduksi dan menggunakan sumber daya energi berkelanjutan dapat dilakukan bersama-sama dengan mengejar pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan alias green economy. Tujuan artikel ini adalah untuk mengemukakan beberapa argumen bahwa energi, ekonomi, dan lingkungan hidup sesungguhnya dapat berjalan beriringan secara harmonis tanpa mengganggu satu sama lain. Artikel ini juga memaparkan tinjauan singkat tentang kebijakan efisiensi energi nasional dan kemudian mengusulkan langkah-langkah penting yang harus dilakukan ke depan untuk mewujudkan target efisiensi energi pada tingkat pusat dan daerah.
Gerakan efisiensi energi adalah kunci utama menuju masa depan energi dan ekonomi berkelanjutan. Efisiensi energi berarti mengurangi laju pertumbuhan konsumsi energi dan menghindari penggunaan peralatan energi yang tidak dibutuhkan. Karena penggunaan energi saat ini didominasi bahan bakar hidrokarbon (minyak bumi, batu bara, dan gas alam), maka efisiensi energi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) penyebab pemanasan global, polusi udara, dampak aktifitas energi pada air permukaan dan air tanah, dan sebagainya.
Pada koferensi Perubahan Iklim PBB di Copenhagen tahun 2009, International Energy Agency (IEA) memaparkan potensi besar sektor efisiensi energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memotong emisi GRK. IEA mengidentifikasi bahwa 57% target pengurangan emisi GRK dapat dicapai melalui gerakan efisiensi energi. Sedangkan energi terbarukan seperti energi surya, angin, biomassa, air, panas bumi, dan lain-lain; dapat berkontribusi sebesar 23% pada pengurangan emisi GRK. Artinya, dua pilar energi berkelanjutan; efisiensi energi dan energi terbarukan, bersama-sama dapat menyumbang 80% pada upaya dunia untuk menghidari dampak pemasan global.
Manfaat efisiensi energi untuk ekonomi juga diidentifikasi Bank Dunia. Pada awal 2014, dalam publikasi berjudul “Adding up the Benefits,” Bank Dunia melaporkan bahwa kebijakan pemerintah di beberapa negara-negara Amerika, Asia, dan Eropa yang merangsang pergeseran ke transportasi bersih dan meningkatkan efisiensi energi di pabrik-pabrik, gedung-gedung dan peralatan, akan meningkatkan pertumbuhan PDB global sekitar US$ 1,8-26 triliun per tahun pada 2030. Selain itu, kontribusi sebesar 30% dari total pengurangan emisi GRK untuk membatasi pemanasan global hingga 2 derajat Celcius, juga dapat diraih melalui efisiensi energi. Laporan ini memberikan landasan akademis kuat bahwa dengan kebijakan yang tepat, maka sektor energi, ekonomi, dan lingkungan hidup dapat dibangun bersaamaan untuk masa depan dunia yang lebih baik.
IESR Indonesia (2014) mengklaim bahwa Indonesia dalam sepuluh tahun belakangan mengalami pertumbuhan energi yang cenderung boros dan tidak produktif, ditandai dengan elastisitas energi yang tinggi. Elastisitas Energi adalah perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan konsumsi energi disebuah negara. Semakin kecil angka elastisitas energi, maka semakin efisien penggunaan energi. Angka elastisitas energi dibawah 1,0 dicapai apabila energi yang tersedia telah dimanfaatkan optimal. Elastisitas energi Indonesia saat ini mencapai 2,69; jauh lebih tinggi dari Singapura (1,1) Thailand (1.4), atau negara-negara OECD yang berkisar 0.6 – 1,0. IESR juga mengingatkan jika kecenderungan tersebut tidak diatasi, maka elastisitas energi akan melampaui 3,0 pada 2025. Hal ini akan mempercepat laju pengurasan energi, memperburuk perubahan iklim, dan melemahkan daya saing ekonomi nasional.
Penggunaan energi secara efisien adalah hal mendesak di Indonesia. Ketergantungan pada energi fosil masih tinggi. Lebih 95% konsumsi energi final didomonasi oleh 48% minyak bumi (sekitar 50% import). Rumah tangga dan transportasi yang mengkonsumi 10,2% dan 33,4% energi final, adalah sektor yang masih disubsidi sehingga bangunan energi Indonesia rentan terhadap gangguan suplai dan fluktuasi harga energi di pasar global. Namun demikian, resiko tersebut dapat dikurangi jika dilakukan efisiensi energi secara masif, terutama minyak bumi.
Pemerintah telah menetapkan lebih 10 instrumen kebijakan untuk mendorong efisiensi energi nasional. Payung utama adalah UU No. 30/2007 tentang Energi yang diturunkan pada PP No.70/2009 tentang Konservasi Energi. Selain itu juga telah dikeluarkan dua Perpres, satu Inpres, dan tidak kurang delapan Peraturan Menteri untuk mendorong penerapan efisiensi energi di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan prioritas dan insentif pada pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi.
Berbagai aktifitas telah dilaksanakan pemerintah pusat sebagai wujud pelaksanaan kebijakan dan peraturan tentang efisiensi energi, khususnya terkait dengan penyiapan instrumen kebijakan, kelembagaan, peningkatan SDM, dan membangun awareness dan kerjasama internasional. Kalangan industri pengguna energi dalam jumlah di atas 6000 ton of oil equivalent/toe kebanyakan juga sudah melaksanakan program efisiensi energi karena diwajibkan pemerintah, semangat efisiensi anggaran dan menciptakan reputasi sebagai industri ‘hijau.’ Namun demikian gerakan yang mestinya masif ini belum menjadi tren meluas di dunia usaha non industri dan pemerintah daerah.
Sesungguhnya potensi penghematan energi di Indonesia cukup besar. Kementerian ESDM menghitung bahwa sektor industri, bangunan komersial, transportasi dan rumah tangga memiliki potensi penghematan antara 15-30%. Sedangkan Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) menetapkan target penurunan konsumsi energi sebesar 18% dari business-as-usual pada 2025. Angka tersebut adalah angka besar, setara dengan penundaan pembangunan pembangkit listrik sekitar 600-700 MW setiap tahun atau 7000 MW secara kumulatif hingga 2025 (IESR 2014).
Untuk mendorong dunia usaha dan menstimulus aliran investasi ke proyek efisiensi energi, adalah kewenangan pemerintah untuk mengurangi hambatan investasi di kegiatan efisiensi energi. Di antara yang mestinya dilakukan pemerintah menurut IESR antara lain membuat kebijakan dan regulasi terukur dan dapat diperkirakan, menerapkan mekanisme compliance terhadap pengguna energi diatas 6000 TOE, penguatan standarisasi dan kapasitas Energy Service Company (ESCO) melalui standarisasi dan sertifikasi, pengembangan kapasitas teknis dan finansial, pembentukan fasilitas pendanaan publik untuk proyek efisiensi energi yang dapat menarik pendanaan swasta, serta mengoreksi subsidi energi. Terkait subsidi energi yang hingga saat ini masih diberikan pemerintah, pihak investor memandang investasi efisiensi energi menjadi tidak feasible and bankable. Walaupun pemerintah telah menyediakan berbagai insentif fiskal, namun belum berhasil membangkitkan daya tarik investor karena diredam subsidi energi.
Oleh sebab itu, dalam waktu dekat pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong efisiensi energi. Di antara langkah penting yang dapat dilakukan adalah meninjau ulang kebijakan subsidi energi sekarang, menyediakan insentif lebih menarik bagi dunia usaha, dan mendorong skema-skema investasi efisiensi energi melibatkan dunia usaha, bank, dan pemerintah.
Selain pemerintah pusat dan dunia usaha, tanggungjawab pelaksanaan efisiensi energi juga dibebankan undang-undang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) baik tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota. Karena kebijakan efisiensi energi relatif baru di Indonesia, maka belum menjangkau secara meluas hingga ke seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, Pemda perlu lebih proaktif untuk memulai gerakan penting ini tanpa menunggu pemerintah pusat. Sejak dikeluarkan Inpres tentang penghematan penggunaan energi dan air di lembaga pemerintahan sejak 2008 dan pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, Pemda diharapkan sudah membiasakan diri dengan semangat penghematan energi dan bersiap untuk gerakan lain yang lebih luas dan terarah.
Sejalan dengan PP No.70/2009 tentang Konservasi Energi, berikut adalah delapan kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengembangan efisiensi energi di daerah, termasuk Pemda Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau: (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi daerah; (2) mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi; (3) melakukan sosialisasi menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi; (4) mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi; (5) memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi; (6) melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi; (7) melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan (8) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.
Hampir semua kewajiban Pemda di atas dapat dilakukan melalui kerjasama erat dengan dunia pendidikan, organisasi non-pemerintah dan dunia usaha, kecuali kewajiban ke-4 dan ke-5 yang harus dilaksanakan sendiri oleh Pemda. Menurut MIT (2012), Pemda, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil memiliki tiga jenis atribut umum yang dapat berkontribusi terhadap implementasi efisiensi energi, yaitu: mekanisme pengaturan; insentif keuangan; dan hubungan dengan masyarakat lokal. Pemda memiliki pengaruh langsung atas kebijakan terhadap komunitas dan sekaligus juga memiliki hubungan kuat dengan banyak komunitas. Selain itu, Pemda juga dapat mengalokasikan anggaran kegiatan konservasi energi dalam APBD, sama dengan dunia usaha yang dapat menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) untuk kegiatan sejenis. Organisasi non-pemerintah lokal hanya memiliki pengaruh tidak langsung atas kebijakan, tetapi memiliki kemampuan langsung untuk meningkatkan hubungan dalam masyarakat. Kolaborasi antara para pihak dapat membawa perubahan penting dalam upaya efisiensi energi di daerah.
Tanggungjawab implementasi efisiensi energi juga ada di pundak masyarakat. Masyarakat bertanggung jawab mendukung dan melaksanakan program efisiensi energi. Cara paling mudah adalah dengan membangun kesadaran bahwa efisiensi energi tidak hanya akan memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat, namun juga dapat membantu daerah dan negara dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. Beberapa contoh sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan, membatasi penggunaan kendaraan bermotor, memanfaat cahaya alami untuk penerangan di siang hari, dan sebagainya.
Sebagai kesimpulan, berangkat dari kesadaran bawah kegiatan produksi dan konsumsi energi membawa dampak pada lingkungan hidup dan ekonomi, maka gerakan efisiensi energi adalah strategi potensial untuk mewujudkan green economy. Efisiensi energi yang sukses tidak hanya akan berbuah efisiensi ekonomi, namun juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara lebih ‘bersih.” Selain itu, dalam konteks Indonesia, efisiensi energi juga berarti mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan emisi GRK. Jika dilaksaakan secara terencana oleh Pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat, maka kita akan mencapai kondisi di mana energi, ekonomi, dan lingkungan hidup berjalan seiring secara akurberjalan seiring secara akur.


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: