Pembakaran Hutan VS Pembuangan Energi (Forest Fire vs Energy Wasting)

31 07 2015

0064Analisis tentang dampak negatif kebakaran (baca: pembakaran) hutan di Riau pada ekonomi, aktifitas sosial, lingkungan hidup, dan kesehatan, sudah banyak disampaikan ahli. Karena hanya mengerti tentang energi (itu pun sedikit), saya ingin mengajak pembaca untuk ’bermain-main’ menghitung kerugian (imajiner) pembakakaran hutan Riau ditunjau dari sudut pandang energi.

Menurut BBC (30 Juli 2015), dalam satu bulan belakangan seluas 1.264 ha lahan Riau telah dibakar. Mari kita asumsikan lahan yang dibakar adalah hutan asli yang mengandung 63 m3 kayu per hektar (FAO 2000).

Dari informasi di atas, dalam satu bulan belakangan telah dibakar sejumlah 1.264 ha x 63 m3/ha = 79.632 m3 kayu hutan di Riau.

Menurut Biomass Energy Centre di Inggris, kayu gelondongan (log) dengan kelembaban (moisture content) 20% mengandung energi atau calorific value sebesar 7,600-11,400 Megajoule/m3. Mari kita ambil lagi nilai tengah, 9.500 Megajoule/m3.

Maka, dalam sebulan belakangan pembakaran hutan di Riau telah melepaskan energi sebesar 79.632 m3 x 9.500 Megajoule/m3 = 756.504.000 Megajoule.

Tahukah Anda berapa listrik yang bisa dihasilkan jika kayu sebanyak itu dibakar pada pembangkit listrik? Begini hitungannya. Setiap Megajoule energi kalor setara dengan 0.277777778 kWh energi listrik. Maka 756.504.000 Megajoule setara dengan 210.140 MWh listrik. Jika kayu tersebut dibakar pada pembangkit listrik biomassa konvensional (pembakaran langsung) dengan efisiensi 35%, maka akan dihasilkan listrik sebanyak 73.549 MWh.

Sebesar apa angka 73.549 MWh ini? PLTGU Teluk Lembu, yang menjadi salah satu andalan suplai listrik di Pekanbaru ini memiliki kapasitas terpasang 5 MW. Walaupun daya mampunya tidak mungkin mencapai 5MW, dalam hitungan ini kita anggap efisiensi PLTGU Teluk Lembu beroperasi dengan 5 MW. Dengan asumsi faktor kapasitas PLTGU Teluk Lembu adalah 65%, maka dalam satu bulan produksi listrik rata-rata dari PLTGU Teluk Lembu 2.372 MWh.

Dengan membandingkan dua situasi di atas, yaitu listrik yang dihasilkan jika kayu hutan dibakar pada pembangkit listrik konvensional, dan listrik yang saat ini dihasilkan oleh PLTGU Teluk Lembu; maka listrik yang bisa dihasilkan dari pembakaran hutan setara dengan operasional PLTGU Teluk Lembu selama 31 bulan.

Jika listrik yang dihasilkan dari pembakaran kayu hutan di pembangkit listrik konvensional dijual oleh ke pelanggan rumah tangga 1.300 VA dengan harga sesuai TLD Juni 2015 sebesar Rp. 1.352/kWh, maka nilaia kerugian dari penjualan listrik dari pembakatan hutan di Riau selama sebulan terakhir adalah Rp. 99,4 Miliar.

Anda mungkin tidak sepakat menggunakan PLTGU Teluk Lembu sebagai pembanding dan mungkin ingin merubah parameter lain. Baiklah, terlampir adalah sebuah kalkulator ’mainan’ yang sudah saya siapkan untuk anda bermain sendiri lebih lanjut. Silahkan download Kalkulator Pelepasan Energi dari Pembakaran Hutan.

Sumber:

  1. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/07/150730_indonesia_kabutasap_riau,
  2. http://www.fao.org/docrep/004/y1997e/y1997e07.htm.
  3. http://www.biomassenergycentre.org.uk/portal/page?_pageid=75,20041&_dad=portal&_schema=PORTAL
  4. Foto: http://www.thejakartapost.com/files/images2/PEATT-1.jpg




Efisiensi Energi dan Konservasi Lingkungan (Energy Efficiency and Environmental Conservation)

18 02 2015

Artikel ini diterbitkan di Majalah Suara Bumi Th. X/Edisi 3, 2014 terbitan Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera.

energy_eff_progress_img1

Sumber gambar: app.mewr.gov.sg/web/contents/contents.aspx?contid=1544

Setiap kegiatan produksi dan konsumsi energi menimbulkan dampak pada lingkungan hidup. Oleh sebab itu kebijakan negara tentang energi dan lingkungan hidup mesti disambungkan erat. Namun hal ini tidak selalu mudah. Masih tertanam paradigma; jika lingkungan hidup diberi perhatian maka ekonomi akan dikorbankan. Pihak otoritas dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan di Indonesia sepertinya masih sering tergoda untuk lebih mendahulukan ekonomi saat terjadi tabrakan dengan kepentingan lingkungan hidup. Padahal, jika pola pikir jangka panjang dikedepankan, tantangan memproduksi dan menggunakan sumber daya energi berkelanjutan dapat dilakukan bersama-sama dengan mengejar pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan alias green economy. Tujuan artikel ini adalah untuk mengemukakan beberapa argumen bahwa energi, ekonomi, dan lingkungan hidup sesungguhnya dapat berjalan beriringan secara harmonis tanpa mengganggu satu sama lain. Artikel ini juga memaparkan tinjauan singkat tentang kebijakan efisiensi energi nasional dan kemudian mengusulkan langkah-langkah penting yang harus dilakukan ke depan untuk mewujudkan target efisiensi energi pada tingkat pusat dan daerah.
Gerakan efisiensi energi adalah kunci utama menuju masa depan energi dan ekonomi berkelanjutan. Efisiensi energi berarti mengurangi laju pertumbuhan konsumsi energi dan menghindari penggunaan peralatan energi yang tidak dibutuhkan. Karena penggunaan energi saat ini didominasi bahan bakar hidrokarbon (minyak bumi, batu bara, dan gas alam), maka efisiensi energi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) penyebab pemanasan global, polusi udara, dampak aktifitas energi pada air permukaan dan air tanah, dan sebagainya.
Pada koferensi Perubahan Iklim PBB di Copenhagen tahun 2009, International Energy Agency (IEA) memaparkan potensi besar sektor efisiensi energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memotong emisi GRK. IEA mengidentifikasi bahwa 57% target pengurangan emisi GRK dapat dicapai melalui gerakan efisiensi energi. Sedangkan energi terbarukan seperti energi surya, angin, biomassa, air, panas bumi, dan lain-lain; dapat berkontribusi sebesar 23% pada pengurangan emisi GRK. Artinya, dua pilar energi berkelanjutan; efisiensi energi dan energi terbarukan, bersama-sama dapat menyumbang 80% pada upaya dunia untuk menghidari dampak pemasan global.
Manfaat efisiensi energi untuk ekonomi juga diidentifikasi Bank Dunia. Pada awal 2014, dalam publikasi berjudul “Adding up the Benefits,” Bank Dunia melaporkan bahwa kebijakan pemerintah di beberapa negara-negara Amerika, Asia, dan Eropa yang merangsang pergeseran ke transportasi bersih dan meningkatkan efisiensi energi di pabrik-pabrik, gedung-gedung dan peralatan, akan meningkatkan pertumbuhan PDB global sekitar US$ 1,8-26 triliun per tahun pada 2030. Selain itu, kontribusi sebesar 30% dari total pengurangan emisi GRK untuk membatasi pemanasan global hingga 2 derajat Celcius, juga dapat diraih melalui efisiensi energi. Laporan ini memberikan landasan akademis kuat bahwa dengan kebijakan yang tepat, maka sektor energi, ekonomi, dan lingkungan hidup dapat dibangun bersaamaan untuk masa depan dunia yang lebih baik.
IESR Indonesia (2014) mengklaim bahwa Indonesia dalam sepuluh tahun belakangan mengalami pertumbuhan energi yang cenderung boros dan tidak produktif, ditandai dengan elastisitas energi yang tinggi. Elastisitas Energi adalah perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan konsumsi energi disebuah negara. Semakin kecil angka elastisitas energi, maka semakin efisien penggunaan energi. Angka elastisitas energi dibawah 1,0 dicapai apabila energi yang tersedia telah dimanfaatkan optimal. Elastisitas energi Indonesia saat ini mencapai 2,69; jauh lebih tinggi dari Singapura (1,1) Thailand (1.4), atau negara-negara OECD yang berkisar 0.6 – 1,0. IESR juga mengingatkan jika kecenderungan tersebut tidak diatasi, maka elastisitas energi akan melampaui 3,0 pada 2025. Hal ini akan mempercepat laju pengurasan energi, memperburuk perubahan iklim, dan melemahkan daya saing ekonomi nasional.
Penggunaan energi secara efisien adalah hal mendesak di Indonesia. Ketergantungan pada energi fosil masih tinggi. Lebih 95% konsumsi energi final didomonasi oleh 48% minyak bumi (sekitar 50% import). Rumah tangga dan transportasi yang mengkonsumi 10,2% dan 33,4% energi final, adalah sektor yang masih disubsidi sehingga bangunan energi Indonesia rentan terhadap gangguan suplai dan fluktuasi harga energi di pasar global. Namun demikian, resiko tersebut dapat dikurangi jika dilakukan efisiensi energi secara masif, terutama minyak bumi.
Pemerintah telah menetapkan lebih 10 instrumen kebijakan untuk mendorong efisiensi energi nasional. Payung utama adalah UU No. 30/2007 tentang Energi yang diturunkan pada PP No.70/2009 tentang Konservasi Energi. Selain itu juga telah dikeluarkan dua Perpres, satu Inpres, dan tidak kurang delapan Peraturan Menteri untuk mendorong penerapan efisiensi energi di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan prioritas dan insentif pada pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi.
Berbagai aktifitas telah dilaksanakan pemerintah pusat sebagai wujud pelaksanaan kebijakan dan peraturan tentang efisiensi energi, khususnya terkait dengan penyiapan instrumen kebijakan, kelembagaan, peningkatan SDM, dan membangun awareness dan kerjasama internasional. Kalangan industri pengguna energi dalam jumlah di atas 6000 ton of oil equivalent/toe kebanyakan juga sudah melaksanakan program efisiensi energi karena diwajibkan pemerintah, semangat efisiensi anggaran dan menciptakan reputasi sebagai industri ‘hijau.’ Namun demikian gerakan yang mestinya masif ini belum menjadi tren meluas di dunia usaha non industri dan pemerintah daerah.
Sesungguhnya potensi penghematan energi di Indonesia cukup besar. Kementerian ESDM menghitung bahwa sektor industri, bangunan komersial, transportasi dan rumah tangga memiliki potensi penghematan antara 15-30%. Sedangkan Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) menetapkan target penurunan konsumsi energi sebesar 18% dari business-as-usual pada 2025. Angka tersebut adalah angka besar, setara dengan penundaan pembangunan pembangkit listrik sekitar 600-700 MW setiap tahun atau 7000 MW secara kumulatif hingga 2025 (IESR 2014).
Untuk mendorong dunia usaha dan menstimulus aliran investasi ke proyek efisiensi energi, adalah kewenangan pemerintah untuk mengurangi hambatan investasi di kegiatan efisiensi energi. Di antara yang mestinya dilakukan pemerintah menurut IESR antara lain membuat kebijakan dan regulasi terukur dan dapat diperkirakan, menerapkan mekanisme compliance terhadap pengguna energi diatas 6000 TOE, penguatan standarisasi dan kapasitas Energy Service Company (ESCO) melalui standarisasi dan sertifikasi, pengembangan kapasitas teknis dan finansial, pembentukan fasilitas pendanaan publik untuk proyek efisiensi energi yang dapat menarik pendanaan swasta, serta mengoreksi subsidi energi. Terkait subsidi energi yang hingga saat ini masih diberikan pemerintah, pihak investor memandang investasi efisiensi energi menjadi tidak feasible and bankable. Walaupun pemerintah telah menyediakan berbagai insentif fiskal, namun belum berhasil membangkitkan daya tarik investor karena diredam subsidi energi.
Oleh sebab itu, dalam waktu dekat pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong efisiensi energi. Di antara langkah penting yang dapat dilakukan adalah meninjau ulang kebijakan subsidi energi sekarang, menyediakan insentif lebih menarik bagi dunia usaha, dan mendorong skema-skema investasi efisiensi energi melibatkan dunia usaha, bank, dan pemerintah.
Selain pemerintah pusat dan dunia usaha, tanggungjawab pelaksanaan efisiensi energi juga dibebankan undang-undang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) baik tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota. Karena kebijakan efisiensi energi relatif baru di Indonesia, maka belum menjangkau secara meluas hingga ke seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, Pemda perlu lebih proaktif untuk memulai gerakan penting ini tanpa menunggu pemerintah pusat. Sejak dikeluarkan Inpres tentang penghematan penggunaan energi dan air di lembaga pemerintahan sejak 2008 dan pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, Pemda diharapkan sudah membiasakan diri dengan semangat penghematan energi dan bersiap untuk gerakan lain yang lebih luas dan terarah.
Sejalan dengan PP No.70/2009 tentang Konservasi Energi, berikut adalah delapan kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengembangan efisiensi energi di daerah, termasuk Pemda Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau: (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi daerah; (2) mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi; (3) melakukan sosialisasi menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi; (4) mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi; (5) memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi; (6) melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi; (7) melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan (8) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.
Hampir semua kewajiban Pemda di atas dapat dilakukan melalui kerjasama erat dengan dunia pendidikan, organisasi non-pemerintah dan dunia usaha, kecuali kewajiban ke-4 dan ke-5 yang harus dilaksanakan sendiri oleh Pemda. Menurut MIT (2012), Pemda, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil memiliki tiga jenis atribut umum yang dapat berkontribusi terhadap implementasi efisiensi energi, yaitu: mekanisme pengaturan; insentif keuangan; dan hubungan dengan masyarakat lokal. Pemda memiliki pengaruh langsung atas kebijakan terhadap komunitas dan sekaligus juga memiliki hubungan kuat dengan banyak komunitas. Selain itu, Pemda juga dapat mengalokasikan anggaran kegiatan konservasi energi dalam APBD, sama dengan dunia usaha yang dapat menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) untuk kegiatan sejenis. Organisasi non-pemerintah lokal hanya memiliki pengaruh tidak langsung atas kebijakan, tetapi memiliki kemampuan langsung untuk meningkatkan hubungan dalam masyarakat. Kolaborasi antara para pihak dapat membawa perubahan penting dalam upaya efisiensi energi di daerah.
Tanggungjawab implementasi efisiensi energi juga ada di pundak masyarakat. Masyarakat bertanggung jawab mendukung dan melaksanakan program efisiensi energi. Cara paling mudah adalah dengan membangun kesadaran bahwa efisiensi energi tidak hanya akan memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat, namun juga dapat membantu daerah dan negara dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. Beberapa contoh sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan, membatasi penggunaan kendaraan bermotor, memanfaat cahaya alami untuk penerangan di siang hari, dan sebagainya.
Sebagai kesimpulan, berangkat dari kesadaran bawah kegiatan produksi dan konsumsi energi membawa dampak pada lingkungan hidup dan ekonomi, maka gerakan efisiensi energi adalah strategi potensial untuk mewujudkan green economy. Efisiensi energi yang sukses tidak hanya akan berbuah efisiensi ekonomi, namun juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara lebih ‘bersih.” Selain itu, dalam konteks Indonesia, efisiensi energi juga berarti mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan emisi GRK. Jika dilaksaakan secara terencana oleh Pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat, maka kita akan mencapai kondisi di mana energi, ekonomi, dan lingkungan hidup berjalan seiring secara akurberjalan seiring secara akur.





Saatnya Riau Kelola Blok Siak (It’s Time for Riau to Operate Siak Block)

28 03 2011

Artikel ini diterbitkan Riau Pos 28 Maret 2011.

 

Selama delapan tahun terakhir satu-per-satu ladang minyak Riau yang dikelola perusahaan asing dilepas kepada pemerintah daerah setelah kontraknya berakhir. Pada 2002, CPP Block berpindah tangan dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada konsorsium PT. Pertamina dan BUMD Kab. Siak PT. Bumi Siak Pusako (BSP). Setelah itu Blok Langgak (Mountain Front Kuantan, MFK) yang awalnya juga dikelola CPI, sejak 2010 dikuasai penuh BUMD Pemprov Riau PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR). Dalam dua tahun ke depan, dua ladang minyak lagi akan habis kontrak, yaitu South and Central Sumatera Block (Medco E&P Indonesia) dan Siak Block (CPI). Artikel ini membahas potensi ekonomi di Siak Block dan strategi Riau untuk melanjutkan pengelolaan setelah kontrak CPI berakhir 2013.

Sekilas Siak Block

Ladang minyak Siak Block terhampar pada empat kabupaten yaitu Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Bengkalis. Eksploitasi Siak Block dimulai CPI pada 1963, dan sejak 1991 kontrak CPI diperbaharui dengan sistem bagi hasil. Berdasar kontrak baru, penguasaan CPI di Siak Blok akan berakhir pada 27 November 2013 nanti.

Siak Block terdiri dari dua lapangan utama, yaitu Lindai Field dan sebagian Batang Field. Produksi Lindai Field sekitar 1.300 barrel of oil per day (bopd) dengan peluang peningkatan melalui penambahan sumur sisipan dan aplikasi teknologi waterflood. Sedangkan Batang Field yang 65% dalam konsesi Siak Block, memproduksi sekitar 1.200 bopd minyak kental/berat, dan dapat ditingkatkan dengan teknologi pemanasan minyak di dalam reservoir, penambahan jumlah sumur, dan merapatkan spacing (jarak pengurasan antar sumur).

Jika dirata-ratakan, produksi Siak Block sekitar 2 ribu bopd. Dibanding Blok Langgak dengan produksi sekitar 600 bopd, Siak Block adalah ladang tua yang masih menawan di mata investor.

Potensi Pendapatan dari Siak Block

Walaupun produksinya tidak besar, Siak Block tetap menjanjikan pendapatan bagus untuk Riau. Dengan asumsi produksi rata-rata 2.000 bopd, maka merujuk metode penghitungan Rafiq Imtihan (2010), Riau berpeluang meraih keuntungan sekitar US$ 4,06 juta dari Siak Block atau sekitar Rp. 37,5 Miliar per tahun dengan asumsi US$ 1=Rp. 9.250. Dasar perhitungan dan asumsi yang digunakan adalah: harga Sumatra Light Crude (SLC) yang dihasilkan Siak Block sama dengan harga rata-rata SLC enam tahun terakhir (2005-2010) yaitu US$ 77,3 per barrel, biaya pokok produksi (BPP) diasumsikan US$ 15 per barrel, bagi hasil 85 % untuk pemerintah pusat dan 15 % untuk kontraktor, dan corporate and deviden tax sebesar 40,5 %. Melihat trend harga minyak yang terus naik dan masih terbukanya peluang meningkatkan produksi, keuntungan berpotensi naik di masa depan.

Berdasar pemberitaan media, terdapat beberapa pihak yang berminat mengelola Siak Block. Pemerintah daerah, melalui BUMD Pemrov Riau PT. SPR dan BUMD Pemkab Siak PT. BSP, telah menyatakan minat (Antara 2010). Selain itu, CPI juga bermaksud memperpanjang kontraknya di Siak Block, disusul Bakrie Group dan Medco International yang menyatakan minat sama.

Siapa Sebaiknya Mengelola Siak Block?

Menurut BP Migas, pemerintah akan memberi prioritas pada BUMD untuk mengelola Siak Block (Antara 2010). Belajar dari keberhasilan pengelolaan dua blok terdahulu, maka pengelolaan Siak Block oleh daerah harus diperjuangkan mengingat Riau memerlukan dana besar untuk merealisasikan target pembangunan. Pertanyaan selanjutnya adalah BUMD mana yang paling cocok di antara berbagai BUMD yang ada? Jawaban final tentu tergantung hasil tender dan kesepakatan Pemprov Riau dan Pemkab-Pemkab di mana Siak Block berada, dengan mengedepankan azas keadilan.

Namun, saya ingin mengajak kita semua untuk mempertimbangkan sebuah BUMD milik Pemrov Riau sebagai pengelola Siak Block masa depan, yaitu PT. Riau Petroleum (PT. RP). Kembali pada sejarah, PT. RP khusus dibentuk untuk mempersiapkan Riau dalam menyikapi berakhirnya kontrak pengelolaan beberapa blok migas yaitu CPP, MFK, Siak & Rokan Block). Namun dalam perjalanannya, PT. RP belum mendapatkan kesempatan menjalankan fungsinya. Berkaca pada pengalaman PT. BSP dan PT. SPR yang awalnya justru dibentuk untuk bisnis non-migas, namun kemudian menjadi contoh kesuksesan daerah mengelola bisnis migas, adalah patut jika PT. RP diberi peluang sama di Siak Block. Hal ini sekaligus membuktikan perlakuan adil pemerintah daerah kepada BUMD-nya sendiri.

Strategi

Pengelolaan migas melibatkan investasi, teknologi, dan profesionalitas. Besaran investasi untuk mengelola Siak Blcok secara mandiri dapat dihitung untuk meyakinkan calon investor bahwa Siak Block akan memberikan keuntungan besar dengan resiko terukur. Jika PT. RP diberi kesempatan, ini bermakna pemerintah daerah selaku pemegang saham utama memberi dukungan finansial. Sedangkan dari aspek teknologi sepertinya tidak ada masalah mendasar. Teknologi yang digunakan saat ini di Siak Block dapat dilanjutkan pada tahun-tahun pertama pengelolaan oleh BUMD. Selanjutnya, dapat diterapkan teknologi baru untuk meningkatkan produksi.

Kesimpulan

Pemerintah Provinsi harus memperkuat perjuangan untuk mengambil tongkat estafet pengelolaan Siak Block dari CPI pada 2013. Berbagai kesepakatan penting perlu dibuat pihak-pihak terkait untuk memuluskan rencana ini. PT. Riau Petroleum, karena fungsi dan sumberdaya yang dimilikinya patut dipertimbangkan dan diberi dukungan penuh sebagai pengelola masa depan Siak Block. Satu hal yang perlu direnungkan adalah bahwa minyak di Siak Block telah diekploitasi puluhan tahun. Kini sisa yang tinggal beberapa “tetes” harus dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti perbaikan pendidikan dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.***

Kunaifi, PgDipEnSt., M.Sc.

Peneliti di Energy Research Centre (EnReach)

UIN Suska Riau

kunaifi@gmail.com

NOTE: warna biru diedit redaksi Riau Pos dan tidak dicantumkan.





Era Minyak Murah Telah Berlalu (Cheap Oil Era is Ending)

14 12 2010

Artikel ini diterbitkan Riau Pos, 14 Desember 2010

Pada 1973 dan 1979 harga minyak mentah dunia secara tiba-tiba meroket hingga tiga kali lipat. Kejadian beruntun ini membuat ekonomi global terpuruk ke dalam resesi parah. Sejak itu harga minyak bumi tidak pernah stabil; tak jarang mengacaukan ekonomi suatu negara bahkan dunia. Terakhir, tahun 2008 minyak kembali memberi kejutan pada ekonomi global saat harganya naik hingga $US 147 per barrel dari sebelumnya sekitar $US 50 per barrel. Indonesia merasakan akibatnya dalam bentuk defisit APBN sehingga banyak proyek terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan, dan antrian penduduk di pangkalan minyak bertambah panjang. Banyak analis menterjemahkan krisis minyak global sebagai peringatan bahwa cadangan minyak dunia makin sedikit, dan ketergantungan berlebihan pada ekonomi berbasis bahan bakar fosil (minyak bumi, gas alam, dan batu bara) adalah pilihan yang amat rapuh.

Sejarah dan perkiraan harga minyak menurut International Energy Agency. Terlihat bahwa tahun 2035 harga minyak diperkirakan $200 per barrel. Harga minyak saat ini adalah sekitar $  (Sumber:Reuters)

Kini rakyat Indonesia diresahkan oleh rencana pemerintah mencabut subsidi BBM bagi mobil pribadi, bagai ‘pil pahit’ hadiah tahun baru 2011. Rencana ini menurut pemerintah, diambil untuk mengantisipasi lonjakan subidi BBM tahun 2011 yang diperkirakan mencapai 10 persen akibat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Pencabutan subsidi BBM akan dilakukan dua tahap; dimulai di Jabodetabek dan kawasan lain di Jawa-Bali pada 2011. Sedangkan tahap dua di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pada 2012. Tahun 2013 kebijakan ini ditargetkan berlaku di seluruh Indonesia.

Artikel ini mendiskusikan kondisi dan tantangan perminyakan Riau serta langkah awal yang perlu diinisiasi Pemda untuk menjamin keamanan suplai energi, khususnya minyak bumi, masa depan.

Riau Kaya Minyak Tinggal Sejarah

Minyak telah dijadikan komoditi ekonomi utama nasional terutama zaman orde baru. Tahun 1977 tercatat sebagai puncak produksi minyak nasional, sehingga Riau sebagai penghasil (namun bukan penikmat) utama minyak nasional mendapat julukan sebagai negeri “petro-dollar.”

Kini kejayaan itu telah berlalu. Indonesia terlalu semangat menghisap “sang emas hitam” dari perut bunda pertiwi tanpa memperhitungkan cadangan minyak nasional yang sebenarnya cuma sedikit, sehingga perlu dihemat. Puncak produksi minyak nasional telah berlalu dalam waktu amat dini. Sejak 2000, produksi minyak (lifting) tidak pernah mencapai 1 juta barel per hari (bph). Tahun ini, target lifting nasional sebesar 965 ribu bph dalam APBN tidak tercapai.

Bahkan, setelah 47 tahun menjadi anggota organisasi negara-negara elit pengekspor minyak (OPEC), efektif Januari 2009 Indonesia terpaksa hengkang karena telah berubah menjadi net oil importer sejak 2003, alias meng-impor minyak lebih banyak daripada meng-ekspor. Penyebanya jelas, bahwa saat kebutuhan minyak dalam negeri meningkat terus-menerus, lifting menurun secara pasti, yang dalam teori ekonomi disebut oil supply-demand gap. Jika dulu kenaikan harga minyak dunia membawa berkah bagi Indonesia, kini justru menjadi petaka.

Apa indikasi minyak Indonesia segera kering? Pertama, perhatikan statistik. Menurut Bappenas (4/11/2010), jika tidak ditemukan sumur baru, cadangan minyak Indonesia hanya bertahan hingga 18 tahun ke depan. Estimasi ini lebih optimis dibanding hitungan British Petroleum (2010) yaitu 15,6 tahun. Lihat juga pernyataan raksasa Chevron (CPI) bahwa produksi CPI di Riau, turun sekitar 10 persen per tahun (21/03/2005).

Kedua, di Riau, dalam delapan tahun terakhir satu-per-satu ladang minyak yang dikelola perusahaan asing dilepas kepada pemerintah setelah kontraknya berakhir. Sebagian diraih melalui perjuangan rakyat seperti CPP Block yang diserahkan CPI pada 2002. Sebagian lagi diserahkan melalui proses yang lebih mulus seperti Blok Langgak CPI (2010). Dalam waktu dekat Riau akan mengambil pengelolaan Mountain Front Kuantan Block dari CPI. Telah diwacanakan pulua mengambil Siak Block dari CPI yang berakhir 2013, dan South and Central Sumatera Block dari Medco E&P Indonesia (habis kontrak 2013). Inilah indikasi bahwa dalam hitungan para raksasa industri minyak, eksploitasi sumur-sumur minyak Riau yang sudah uzur tidak menarik lagi.

Ketiga, dalam lima tahun belakangan Presiden telah mengeluarkan dua Inpres terkait penghematan energi, mengindikasikan kekhawatiran akan keamanan suplai energi masa depan di tengah kebutuhan kian meningkat. Kedua Inpres tersebut adalah Inpres 10/2005 tentang Penghematan Energi dan Inpres 02/2008 tentang Penghematan Energi dan Air.

Apa Strategi Riau?

Riau dapat mengadopsi dua strategi paling populer di berbagai negara untuk memperlambat habisnya cadangan minyak. Pertama, gerakan hemat energi (energy efficiency) secara menyeluruh. Memang pencabutan subsidi BBM memiliki potensi dampak sosial- ekonomi seperti penurunan daya beli masyarakat dan memicu peningkatan jumlah kendaraan roda dua dengan BBM bersubsidi. Namun, kebijakan ini berpotensi menekan konsumsi BBM berlebihan. Selama ini kita dimanjakan oleh BBM murah sehingga tidak jarang berperilaku boros BBM. Mulai tahun depan, kita perlu berpikir untuk mempersingkat perjalanan dengan mobil pribadi.

Selain efisiensi energi di industri, perkantoran, dan transportasi, di rumah anda juga bisa hemat energi

(Sumber: http://www.solar-green-wind.com/archives/energy-efficiency)

Gerakan hemat energi adalah wajib setelah dikeluarkannya PP 70/2009 tentang Konservasi Energi. Disebutkan bahwa Pemprov, Pemkab/Pemko bertanggung jawab melaksanakan langkah-langkah penghematan energi. Maka, Pemrov Riau beserta Pemkab/Pemko perlu segera melaksanakan PP 70/2009 dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi serta mengalokasikan dana untuk hal tersebut. Program hemat energi tidak hanya menurunkan konsumsi BBM, tapi juga menghemat anggaran dan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim.

Strategi kedua adalah mengurangi ketergantungan pada minyak bumi melalui strategi bauran energi (energy-mix), di mana konsumsi minyak dikurangi sementara pemanfaatan energi terbarukan ditingkatkan. Strategi ini juga wajib dilakukan. Kebijakan Energi Nasional 2025 mengamanatkan bahwa pembangunan energi masa depan dititikberatkan pada pemanfaatan energi terbarukan secara maksimal. UU 30/2007 tentang Energi juga mengatur bahwa “penyediaaan energi baru dan terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.” Langkah awal adalah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) tingkat propinsi dan kabupaten/kota, yang mencantumkan pola pengembangan energi terbarukan di Riau.

Sumber: http://www.theenergyresources.com/images/renewable-energy.jpg

Kesimpulan

Melihat konsumsi minyak yang berlebihan, the Association for the Study of Peak Oil and Gas secara ekstrim memperkirakan bahwa dunia akan kehilangan ‘orang perminyakan’ akhir abad ini karena sumur minyak ditutup di mana-mana. Walaupun cukup meresahkan, rencana pencabutan subsidi BBM untuk mobil pribadi sesungguhnya dapat menggugah kesadaran kita bahwa era minyak murah telah berlalu. Karena kita masih memerlukan BBM untuk menggerakkan ekonomi dan kehidupan, mari mulai berpikir efisiensi energi dan energi terbarukan. Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota diharap dapat memulainya dengan menetapkan instrumen kebijakan pendukungnya.

Kunaifi, PgDipEnSt., M.Sc.

Peneliti di Energy Research Centre (EnReach)

UIN Suska Riau

Note: Bagian yang diberi warna biru diedit oleh redaksi Riau Pos.





Menara Bank Riau Hemat Energi?

7 08 2010

Menarik sekali berita Riau Pos (20/7) tentang acara ground breaking Menara Dang Merdu Bank Riau. “Proyek prestisius” gedung seluas lebih 20 ribu meter persegi di lokasi Balai Dang Merdu adalah bukti supremasi BUMD Riau di sektor perbankan. Menurut Dirut Bank Riau, Ir. Erzon, MM., desain menara “melibatkan tiga unsur, yakni kemelayuan, Islam dan struktur modern yang dinamis.” Sungguh membanggakan.

Namun satu hal penting tidak disinggung-singgung, yaitu aspek hemat energi (khususnya listrik) yang mestinya menjadi unsur keempat dari menara 15 lantai tersebut. Artikel ini bermaksud mengajak pihak-pihak yang membangun gedung besar untuk mempertimbangkan “energy efficient building” demi masa depan yang lebih baik, diawali Bank Riau, semoga.

Mengapa Gedung Hemat Energi?

Di tengah krisis energi global ini, di mana suplai energi makin langka dan mahal, membangun gedung besar berarti menambah konsumsi energi dalam jumlah besar pula. ‘Kue’ energi yang terbatas tersebut perlu dibagi secara bijak antara lain dengan menerapkan prinsip gedung hemat energi.

Gedung hemat energi adalah gedung yang menggunakan lebih sedikit energi tanpa mengurangi kualitas layanan energi. Menurut International Energy Agency (2007), sekitar 45% energi primer di Indonesia dikonsumsi oleh bangunan, sehingga sektor bangunan bertanggung jawab terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) dalam proporsi siginifikan. Melalui implementasi hemat energi (pada desain dan operasional bangunan), pengelola bangunan akan meraih keuntungan finansial besar, ikut membantu mengurangi emisi GRK, dan terlibat aktif menjaga suplai listrik di Propinsi Riau.

Banyak contoh sukses gerakan hemat listrik. Di California misalnya, kompleks Capitol East End menghemat hingga Rp. 300 juta per bulan melalui program efisiensi energi. Begitu juga sebuah rumah sakit di Jakarta, awalnya membayar sekitar Rp. 320 juta tagihan listrik per bulan, berkurang sekitar Rp. 60 juta per bulan setelah menerapkan program hemat energi.

(Foto: http://i195.photobucket.com/albums/z171/rilham2new/Pekanbaru%20Lovely%20City/COnstruction%20Update/bank_riau_design.jpg)

Contoh lain, sebagai ilustrasi, gedung Asian Development Bank (ADB) di Manila yang luasnya 6,5 kali calon Menara Bank Riau menghemat tagihan listrik US$ 730 ribu pada 1999 setelah menerapkan program hemat energi. Artinya, dengan asumsi pola konsumsi listrik sama, Menara Bank Riau dapat menghindari tagihan listrik sekitar Rp. 1 Milyar per tahun jika memiliki program hemat energi di gedung barunya. Secara umum, menurut textbook, program hemat energi yang terencana dan konsisten potensial menghemat antara 20-70% konsumsi energi di gedung.

Dari aspek lingkungan hidup, menghemat energi berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fossil sehingga mengurangi emisi GRK penyebab pemanasan global. Mengikuti contoh di atas, gedung ADB dan rumah sakit tersebut berhasil menghilangkan emisi gas rumah kaca 18 ribu ton dan 1.600 ton per tahun dibanding sebelumnya. Ini merupakan potensi income dollar tunai bagi Bank Riau melalui skema clean development mechanism (CDM). Rumah sakit di Jakarta tersebut meraih lebih Rp. 100 juta per tahun melalui skema CER-CDM.

Saran untuk Bank Riau

Empat faktor yang menentukan tagihan listrik di suatu gedung adalah: desain dan konstruksi gedung, peralatan yang digunakan, perilaku pengguna gedung, dan bauran suplai listrik. Karena desain gedung sudah selesai, maka Bank Riau masih memiliki peluang memperhatikan faktor kedua hingga keempat.

Pertama, menggunakan peralatan listrik efisiensi tinggi. Sebagai contoh, sistem pencahayaan yang mengkonsumsi sekitar 20 persen listrik di gedung perkantoran dapat dibuat efisien melalui pemilihan dan tata letak lampu yang optimal, diikuti pilihan warna interior yang sesuai. Begitu juga, sistem pengkondisi udara (AC) yang biasanya mendominasi konsumsi listrik di gedung perkantoran, perlu diseuaikan dengan karakteristik gedung sehingga lebih hemat energi. Hal sama dapat diterapkan pada motor-motor listrik (pada eskalator dan lift), dan peralatan listrik lainnya seperti komputer.

Kedua, betapapun efisien-nya peralatan listrik digunakan, tidak akan banyak bermanfaat tanpa diikuti oleh perilaku hemat energi pengguna gedung, misalnya pesawat televisi menyala tanpa ditonton, atau ruangan kosong dengan AC dan lampu menyala, dan sebagainya. Hal ini memerlukan kesadaran pengguna gedung, atau dibantu dengan occupancy control untuk mematikan dan menyalakan peralatan secara otomatis saat ruangan ditinggalkan dan ditempati kembali. PerMen ESDM 31/ 2005 misalnya, menyarankan suhu ruangan diatur 25o Celsius, AC dan eskalator tidak dinyalakan sebelum jam kerja dimulai dan dimatikan 1 jam sebelum jam kerja berakhir.

Kedua strategi tersebut dilaksanakan melalui Program Managemen Energi (PME) yang kini populer, yaitu suatu gerakan hemat energi berkesinambungan pada gedung. Karena PME melibatkan proses yang kompleks, biasanya dipilih seorang Manager Energi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PME langsung kepada pimpinan puncak.

Saran untuk Pemerintah

Selaku daerah kaya SDA yang sudah berpengalaman mengelola energi, pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Riau hendaknya juga menjadi pioneer gerakan hemat energi sebagai wujud kesadaran bahwa minyak bumi Riau sudah hampir kering. Selain menerapkan PME di instansi masing-masing, yang dapat dilakukan pemerintah melalui dinas-dinas terkait adalah mulai merancang kebijakan hemat energi yang mengikat semua pihak. Sudah banyak contoh-contoh sukses di berbagai negara. Amerika Serikat misalnya, memiliki program Energy Star, yang mewajibkan setiap peralatan listrik diberi stiker berbintang menunjukkan level konsumsi energi peralatan; makin banyak bintang makin hemat energi. Sedangkan di Australia, salah satu kebijakan pemerintah memberikan subsidi pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil.

Kesimpulan

Artikel pendek ini hanya memuat secuil informasi tentang bangunan hemat energi dan PME. Prinsip PME adalah bahwa hemat energi bukan berarti mengorbankan kenyamanan. Budaya hemat energi perlu diterapkan sejak kini, dipelopori oleh pemerintah dan dunia bisnis serta diikuti secara massal oleh masyarakat. Dengan gaya hidup boros energi seperti sekarang, minyak bumi, batu bara, dan gas alam dalam waktu dekat akan habis. Mari kita perlambat dengan pola hidup bijak energi sambil menghemat biaya, meraih dollar, dan membatu melestarikan lingkungan hidup.

Tahniah untuk Bank Riau!

Kunaifi, PgDipEnSt., M.Sc.

Dosen Energi di Fak. Sains dan Teknologi

UIN Suska Riau

kunaifi@gmail.com





Transportasi Masa Depan di Riau

20 12 2009

Artikel ini diterbitkan Riau Pos 2 November 2009

BUKTI-bukti pemanasan global makin banyak. Surat kabar menceritakan kisah pencairan es besar-besaran di kutub, spesies-spesies yang punah, cuaca makin panas dan tidak menentu dan berbagai bencana alam.

Setiap pribadi perlu menyumbang peran dalam membantu menyelamatkan dunia, termasuk dari jalan raya. Sektor transportasi menyumbang secara signifikan kepada perubahan iklim. Menurut Badan Perubahan Iklim Australia, dari setiap liter bensin dibakar kendaaan bermotor, sekitar 2,3 kilogram karbon dioksida (CO2) dilepaskan ke udara.

Secara global, seperlima emisi gas rumah kaca (GRK) penyebab perubahan iklim, berasal dari sektor transportasi. Di negara-negara maju bahkan mencapai 30 persen. Di Indonesia, pada 2005, lebih 56 persen dari konsumsi BBM digunakan sektor transportasi (PEUI dan PLN, 2005).

Pada 2007 lalu diadakan pertemuan tingkat tinggi di California mengusung pertanyaan penting; apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan (sustainable transport)?

Konferensi yang dihadiri ratusan pemimpin dan pakar dari seluruh dunia, industri otomotif, industri energi dan LSM tersebut menyepakati tiga strategi mengurangi emisi GRK dari sektor transportasi; Pertama, tingkatkan efisiensi kendaraan bermotor. Kedua, kurangi muatan karbon (carbon content) bahan bakar kendaraan bermotor. Ketiga, kurangi perjalanan menggunakan kendaraan bermotor.

Artikel ini membuka wacana awal tentang sustainable transport di Provinsi Riau merujuk tiga strategi global di atas. Peran pemerintah dan masyakarat untuk membantu bumi dari bencana pemanasan global akan diusulkan.

Kendaraan Efisiensi Tinggi
Untuk jarak sama, kendaraan efisien mengkonsumsi lebih sedikit BBM. Beberapa ciri kendaraan efisien adalah memiliki teknologi variable valve, injeksi bahan bakar langsung, sistem transmisi lebih efisien, desain aerodinamik, dan lain-lain.

Menurut Dan Sperling dan Nic Lutsey dari Universitas California dan James Cannon dari Majalah Energy Futures (2009) dalam artikel berjudul Climate Change and Transportation, minimal 30 persen emisi GRK dapat dikurangi dengan menggunakan kendaraan efisiensi tinggi.

Penurunan emisi GRK lebih besar (hingga 80 persen, bahkan lebih) dapat dicapai melalui teknologi kendaraan hibrid. Sesuai namanya, kendaraan hibrid bekerja dengan lebih satu jenis sumber energi. Gasoline-fueled hybrid electric vehicles bekerja dengan listrik dan bensin. Pada jenis ini, listrik disimpan di baterai yang dapat diisi ulang. Bensin digunakan saat listrik pada baterai telah kosong atau digunakan bersama-sama dengan baterai.

Pada tipe hydrogen-powered fuel cell vehicles, hydrogen dan oksigen diubah menjadi listrik dan panas untuk menggerakkan mesin kendaraan. Banyak produsen mobil kini mengembangkan mobil hibrid. Namun karena mahal, diperlukan waktu cukup lama untuk penggunaan secara massal.

Jika kendaraan efisiensi tinggi atau kendaraan hibrid bukan pilihan anda, masih ada yang dapat dilakukan untuk membantu menyelamatkan umi, yaitu dengan merawat kendaraan dan mengubah perilaku saat berkendaraan.

Dengan memperhatikan kondisi ban, oli, dan filter udara misalnya, kendaraan menjadi lebih irit BBM yang juga berarti irit biaya. Selain itu, dengan mengubah teknik mengemudi, anda dapat mengurangi konsumsi BBM.

Ada beberapa kebijakan yang bisa digagas pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dari jalan raya. Pertama, menaikkan bea masuk kendaraan bermotor efisiensi rendah dan sebaliknya, menurunkan bea masuk kendaraan efisiensi tinggi. Kedua, mendidik pengemudi, misalnya dengan memasukkan materi mengemudi ramah lingkungan ke soal-soal test pembuatan SIM. Ketiga, mendorong riset kendaraan efisiensi tinggi.

Bahan Bakar Rendah Karbon
Biodiesel atau Bahan Bakar Nabati (BBN) yang diproduksi dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan memiliki kandungan karbon lebih rendah daripada bensin dan solar. Beberapa jenis mesin diesel dapat dioperasikan dengan bahan-bakar seratus persen biodiesel. Namun kebanyakan dicampur dengan solar (diesel) dengan perbandingan 80:20 untuk solar dan biodiesel. Menurut Dan Sperling dkk. (2009), sekitar 20 persen pengurangan emisi GRK bisa didapatkan, tanpa mempengaruhi performa dan umur mesin.

Sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, Riau berpotensi menjadi pelopor penggunaan biodiesel rendah karbon. Beberapa kebijakan yang bisa ditempuh Pemerintah Riau antara lain; Pertama, memberikan subsidi dan insentif kepada biodiesel. Kedua, meningkatkan harga jual kelapa sawit untuk biodiesel minimal sama dengan harga untuk CPO. Ketiga, menerapkan sanksi bagi kendaraan yang melampaui batas emisi gas buang. Keempat, mewajibkan industri menggunakan BBN untuk kendaraan operasional.

Transportasi Massal
Transportasi massal adalah krusial dan perlu digarap pemerintah. Di banyak negara maju, bus kota dan trem populer sebagai sarana transportasi dalam kota. Sedangkan untuk perjalanan antar kota, kereta api listrik merupakan pilihan bagus.

Dioperasikannya Trans Metro oleh Pemko Pekanbaru adalah terobosan bagus dan akan makin baik jika bahan-bakar Trans Metro diganti dari BBM ke gas yang lebih ramah lingkungan. Di masa depan, perlu digagas jaringan kereta api listrik minimal menghubungkan ibukota kabupaten-kabupaten dengan Kota Pekanbaru.

Namun, ada syarat minimal yang wajib dipenuhi pengelola transportasi massal: Pertama, biaya yang dikeluarkan penumpang dengan transportasi massal harus lebih murah daripada biaya menggunakan kendaraan pribadi.

Kedua, aman. Ketiga, nyaman, misalnya sirkulasi udara baik, bebas pedagang dan pengamen dan sebagainya. Keempat, mudah digunakan. Kelima, tepat waktu. Keenam, mudah diakses.

Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka penggunaan kendaraan pribadi akan ber-kurang. Misalnya, untuk perjalanan rutin seperti ke kantor dan sekolah, masyarakat akan lebih suka menggunakan transportasi umum karena sama aman dan nyaman dengan berkendaraan pribadi, tepat waktu dan lebih murah.

Kesimpulan
Ketiga strategi yang ditawarkan Konferensi Dunia Sustainable Transport 2007 dapat membantu mengurangi konsumsi BBM di sektor transportasi dan pada akhirnya mengurangi emisi GRK serta menghemat rupiah. Riau berpotensi menjadi pioner mewujudkan sustainable transport, minimal karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Namun sesungguhnya persoalan utama kita bukan pada uang atau soal-soal teknis, namun political will dan political action. Ditunggu gebrakan anggota DPRD Riau dan kabupaten/kota yang baru dilantik untuk menggagas sustainable transport di Riau.***





Gubernur Baru dan Listrik (Electricity and Riau Governors)

28 10 2008

Artikel ini diterbitkan RiauPos 28 Oktober 2008.

Suatu hari saya mengundang seorang professional dari Swedia ke UIN Suska. Saat presentasi tentang kondisi kelistrikan Eropa, dia menampilkan daftar pendek kejadian listrik padam di Eropa 10 tahun terakhir. Daftar itu lengkap dengan hari, tanggal, lokasi dan lama listrik padam. Rupanya di Eropa listrik padam termasuk kejadian langka, sehingga perlu dicatat. Lalu sepanjang apa daftar yang akan anda miliki jika diminta membuat catatan yang sama di Riau? Percayalah! Daftar anda akan lebih pendek, berisi: “di sini listrik padam tiap hari.” Semoga artikel ini dapat memberi ide pemula bagi pasangan Gubri terpilih untuk mengurangi krisis listrik Riau.

Kondisi Listrik Riau

Riau mengalami krisis listrik bertahun-tahun karena beban (kebutuhan pelanggan) lebih besar dari pada kapasitas listrik yang diproduksi. Menurut PLN Wilayah Riau, beban puncak adalah 268,5 MW (menjelang September 2008). Sedangkan suplai listrik hanya 230 MW. Sehingga dalam keadaan normal, defisit listrik Riau Daratan mencapai 20 – 40 MW. Defisit sewaktu-waktu bisa meningkat karena kontribusi sistem jaringan Sumatera Bagian Selatan dan Tengah (SumBagSelTeng) pada sub sistem Riau cukup besar, yaitu 35 % (PLN Wil. Riau). Jika salah satu pembangkit pada sistem SumBagSelTeng mengalami gangguan, berdampak langsung ke Riau. Sebagai contoh, kerusakan PLTU Ombilin di Sumbar tahun 2004 memperparah krisis listrik yang saat itu berlangsung di Riau (Kompas, 2004).

Begitulah kondisi listrik di Pekanbaru dan sekitar. Keadaan lebih buruk akan anda jumpai di daerah-daerah yang agak jauh dari Pekanbaru. Di Rokan Hulu misalnya, listrik bukan cuma sering padam. Saat menyala pun, masyarakat tidak bisa memanfaatkan listrik secara wajar. Kalau anda masyarakat kelas menengah ke bawah, jangan harap bisa menonton TV dengan nyaman, menyalakan pompa air listrik, apalagi AC atau kulkas. Bahkan lampu pun menyala redup. Negeri Seribu Suluk kini seakan butuh seribu ‘suluh.’ Saat anda masuk ke sebagian kampung-kampung, bukan hanya di Rokan Hulu, anda akan tertegun karena di sana justru tidak ada tiang PLN. Walhasil, masyarakat pun ‘membuat’ listrik sendiri dengan cara membeli genset.

Ada sedikit harapan di Pekanbaru dan sekitar beberapa tahun ke depan. Kawasan ini, karena tersambung sistem SumBagSelTeng, bisa mengambil manfaat jika ada penambahan pembangkit baru di sistem ini. Tapi ini bukan harapan besar. Sebab, jika cuma mengharapkan program rutin PLN, pertumbuhan pembangkit tidak akan mampu mengatasi kecepatan pertumbuhan pelanggan; baik rumah-tangga maupun industri.

Di kampung-kampung, kegelapan diperkirakan masih menyelimuti di tahun-tahun mendatang. Jumlah mereka tidak sedikit. Hingga 2005, menurut Indonesia Energy Statistics and Outlook 2006, sekitar 60% masyarakat Riau belum pernah menikmati listrik. Itulah mereka yang di kampung-kampung.

Berharap pada PLN?

Sulit berharap pada PLN. Perusahaan Listrik Negara kini menghadapi masalah lebih krusial seperti krisis listrik Jawa-Bali. PLN telah berusaha melakukan perbaikan melalui restrukturisasi internal. Wilayah-wilayah dan Cabang-cabang operasi baru banyak dibentuk. Swasta pun kini diijinkan ikut dalam bisnis listrik, walaupun tidak diijinkan bersaing pada posisi setara dengan PLN. Salah satu hasil yang dicapai adalah Riau kini punya kantor wilayah sendiri, memisahkan diri dari kantor lama di Sumbar. Pembentukan PLN Wilayah Riau telah menghasilkan perbaikan mengagumkan, seperti perbaikan pelayanan pada pelanggan dan peningkatan kepedulian PLN pada lingkungan hidup.

Namun yang diharapkan adalah restrukturisasi kelistrikan nasional, bukan cuma restrukturisasi PLN. Pengalaman banyak negara semisal Inggris, Australia, Singapura, dan lain-lain, telah membuktikan bahwa restrukturisasi kelistrikan secara nasional adalah solusi tepat. Jika dilakukan secara benar, restrukturisasi akan meningkatkan efisiensi perusahaan listrik, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan mempertinggi keandalan suplai listrik. Restrukturisasi juga akan menciptakan pasar listrik kompetitif karena swasta dan PLN bisa bersaing secara adil. Konsekuensi logis adalah PLN tidak lagi menjadi Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan (PKUK) tunggal seperti kini. Hukum bisnis mengatakan; ketika pasar kompetitif tercipta, yang paling dimanjakan adalah pelanggan. Itulah sesungguhnya harapan rakyat.

Berharap pada Gubri terpilih

Tapi sudahlah! Restrukturisasi adalah kuasa Pemerintah Pusat. Lalu apa yang bisa dilakukan Riau? Guna meletakkan dasar kuat, pasangan Gubri terpilih perlu mendorong lahirnya semacam Perda tentang Rencana Pengembangan Kelistrikan Riau. Dulu, UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan telah mengatur hal ini melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Sayang, UU tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi, sehingga UU lama (No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan) kembali berlaku. Di UU lama tidak ada ketentuan mengenai RUKD.

Namun daerah masih punya ‘celah’, yaitu UU 30/2007 tentang Energi. UU ini merekomendasikan daerah membuat Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Berbeda dengan RUKD, RUED tidak hanya mengatur soal listrik, tapi seluruh jenis energi. Pasangan Gubri terpilih dapat mendorong kelahiran Perda RUED di mana terdapat bab yang ‘kuat’ tentang listrik, sambil menunggu janji pemerintah pusat menerbitkan UU Kelistrikan baru.

Yang dimaksud Perda RUED yang ‘kuat’ adalah practicable alias bisa diterapkan. Dengan syarat, masalah harus diidentifikasi secara tepat dan tawaran solusi langsung fokus pada masalah. Sebuah Perda ‘awang-awang’ berisi cita-cita terlalu tinggi hanya buang-buang energi, biaya, dan waktu. Perda ini mesti dirumuskan secara serius, bebas dari orientasi proyek pihak-pihak tertentu yang berpotensi mengorbankan isi. RUKD yang dulu pernah dibuat bisa digunakan sebagai awal pijakan, tentu setelah diperbaiki dan disesuaikan. Perbaikan misalnya dengan memperbaharui data dan usulan kebijakan, memasukkan faktor-faktor eksternal ke dalam pertimbangan, dan mengakomodasi perkembangan nasional dan global terbaru. Menurut saya, dua tahun masa jabatan adalah cukup bagi pasangan Gubri baru dan DPRD untuk melahirkan Perda ini. Setelah itu, mengacu pada Perda tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota bisa membuat Perda serupa.

Penutup

Listrik adalah lifeblood (darah kehidupan) bagi pembangunan. Namun masyarakat kita sudah terlalu lama kekurangan ‘darah’ satu ini. Akibat sosialnya besar. Tanpa listrik yang andal, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat terhambat. Inilah waktu bagi Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota mengambil peran serius mengatasi masalah ini, dalam bentuk program-program kongkrit dan alokasi APBD. Masyarakat kita sudah kepayahan. Alasan lama yang digunakan Pemda untuk lepas dari pekerjaan ini, yaitu karena tanggungjawab kelistrikan berada pada PLN adalah benar, tapi kini tidak relevan lagi.

Artikel ini tidak dimaksudkan memberi solusi persoalan kelistrikan Riau. Masalah terlalu kompleks untuk dituntaskan di sini. Ini hanya sebuah awal. Kita menantikan ide segar dari pemimpin baru untuk membawa Riau keluar dari krisis listrik.***








Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers