Pusat Studi Energi UIN Suska Berdiri (Energy Research Centre UIN Suska is Established)

26 10 2011

Company Profile EnReach dapat di-download dari gambar di samping. Website EnReach www.enreach.or.id

Bertepatan dengan Engineers’ Day (Hari Insinyur Dunia), pada tanggal 15 September 2011 Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Suska Riau membuat cacatan baru dengan mendirikan sebuah Pusat Studi Energi yang diberi nama Energy Research Centre (EnReach).

EnReach didirikan dengan beberapa latar belakang, yaitu:

  • Energi memainkan peran penting bagi masyarakat modern untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh sebab itu, berbagai bentuk kesulitan akan dialami manusia jika akses pada energi dibatasi.
  • Akses pada energi belum dinikmati secara merata dan adil oleh seluruh penduduk. International Energy Agency (2011) mencatat lebih 1,3 miliar orang, umumnya di negara berkembang, tidak memiliki akses pada listrik dan sekitar 2,7 miliar tanpa fasilitas memasak yang bersih. Di Indonesia, lebih 70 juta penduduk belum mendapatkan akses pada listrik, di mana lebih 80% berada di kawasan terpencil, dan 50% berada di luar Jawa dan Bali.
  • Selain itu, pola produksi dan konsumsi energi yang berlaku selama ini tidak hanya memberikan manfaatkan besar bagi manusia dan pembangunan, namun juga telah menimbulkan berbagai dampak sosial dan lingkungan hidup yang besar seperti perubahan budaya dan penurunan daya dukung lingkungan hidup.
  • Di sisi lain, Indonesia memiliki berbagai sumber energi yang tersedia dalam kapasitas besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal.
  • FST UIN Suska Riau meyakini bahwa strategi pengembangan sektor energi masa depan harus menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable energy), yang menempatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang. Upaya tersebut memerlukan keterlibatan dunia akademik, bisnis, dan pemerintah secara optimal.

Melalui Surat Keputusan Dekan FST UIN Suska, EnReach didirikan sebagai lembaga riset otonon ketiga di UIN Suska Riau dan pertama di FST. Sebelumnya telah berdiri lembaga riset otonom bidang studi Islam Asia Tenggara pada tingkat universitas dan lembaga riset otonom bidang agrikultur di Fakultas Pertanian dan Peternakan.

Visi EnReach adalah menjadi lembaga studi energi terdepan di Propinsi Riau yang menawarkan solusi berkelas global untuk mengatasi persoalan energi lokal (global solution for local energy problems).

Sedangkan misi yang diemban EnReach adalah:

  1. Melaksanakan studi dan penelitian energi multidisiplin untuk membantu mengatasi persoalan suplai energi di Propinsi Riau dan Indonesia, dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
  2. Melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan akses pada energi yang handal, harga terjangkau, dan mendorong kegiatan produktif.
  3. Melakukan kegiatan penyebaran (diseminasi) dan promosi energi berkelanjutan.
  4. Melaksanakan tata kelola lembaga yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas.

Lambang dan motto EnReach adalah seperti gambar berikut:

Sedangkan moto EnReach adalah EnLightening People” yang berarti “memberi cahaya atau pencerahan kepada masyarakat.”

Struktur Organisasi EnReach terdiri dari:

  1. Dewan Pengurus (Board), selanjutnya disebut Dewan.
  2. Eksekutif (Executive)
  3. Peneliti (Researcher)

Mengingat energi adalah bidang yang multidisiplin, anggota dewan (board) tetap yang terdiri dari:

  1. Dekan FST UIN Suska Riau (ex-officio, Board Member) – Dekan FST dengan bidang: Arsitektur.
  2. Kunaifi (pendiri, Chief of Board) – Dosen di Jurusan Teknik Elektro dengan bidang: energi terbarukan, efisiensi energi, pembangunan berkelanjutan.
  3. Novriyanto (pendiri, Board Member) – Dosen di Jurusan Teknik Informatika dengan bidang: Green ICT, IT project management, IT strategy and assessments.
  4. Petir Papilo (pendiri, Board Member) – Dosen di Jurusan Teknik Industri dengan bidang: kebijakan energi dan quality control.
  5. Zulfatri Aini (pendiri, Board Member) – Dosen di Jurusan Teknik Elektro dengan bidang: efisiensi energi, sistem tenaga listrik, perencanaan dan analisa sistem tenaga listrik.
  6. Liliana (pendiri, Board Member) – Dosen di Jurusan Teknik Elektro dengn bidang: energi terbarukan, sistem tenaga listrik, dan proteksi sistem tenaga listrik.
  7. Nesdi Evrilyan Rozanda (pendiri, Board Member) – Dosen di Jurusan Sistem Informasi dengan bidang: green ICT dan IT project management.

EnReach saat ini fokus pada empat bidang kajian yang dapat dilaksanakan dalam bentuk riset, proyek, program, dan intervensi, yaitu:

  1. Energi terbarukan
  2. Efisiensi energi
  3. Green ICT
  4. Kebijakan energi.

Walaupun hingga saat tulisan ini dibuat EnReach baru berusia 6 minggu, EnReach telah melakukan berbagai kegiatan antara lain:

  1. Ikut membahas Ranperda Ketenagalistrikan Propinsi Riau
  2. Menyusun konsep implementasi proyek solar home system yang berkelanjutan di Distamben Propinsi Riau.
  3. MoU riset dan proyek dengan Hochscule Amberg-Weiden German dalam bidang energy terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
  4. Studi persiapan proyek pembangkit listrik tersambung jaringan di atap kantor Pemprov Riau.
  5. Menjadi tuan rumah riset bio-energi mahasiswa S2 dari Hochscule Amberg-Weiden German.
  6. Studi potensi energi biomassa di 2Kabupaten di Propinsi Riau.
  7. Audit energi pada sektor bangunan kantor, bekerjasama dengan Direktorat Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM dan PT. Energy Management Indonesia.

Selain melakukan kegiatan secara mandiri, EnReach membuka diri atas kerjasama riset, proyek, program, dan intervensi teknologi dan kebijakan energi terbarukan, efisiensi energi dan green ICT. Saat ini EnReach dalam tahap pembicaraan akhir kerjasama riset energi terbarukan dan capcaity building clean energy dengan sebuah perusahaan di Jakarta dan sebuah NGO di Paris.

Kunjungi EnReach di www.enreach.or.id dan melalui email info@enreach.or.id

Company Profile EnReach dapat diunduk dari gambar berikut.





UIN Suska Riau, Progressive University

10 04 2011

UIN Suska Riau adalah sebuah universitas yang amat progressive di kawasan Barat Indonesia. Di bawah ini beberapa foto kampus UIN Suska Riau. …. nantikan kisah selanjutnya….

Sumber: unknown

Sumber: Pekanbaru Pos

Sumber: http://www.kimia-09a.co.cc/2009/09/state-islamic-university-of-sultan.html

Sumber: http://www.kimia-09a.co.cc/2009/09/state-islamic-university-of-sultan.html

Sumber:http://www.worldatlaspedia.com/es/asia-indonesia-nanas/fotografias/detalleFotografia?idLocalizacion=6732114#24

Sumber: http://www.worldatlaspedia.com/es/asia-indonesia-nanas/fotografias/detalleFotografia?idLocalizacion=6732114#24

Sumber: http://arynoone.blogspot.com/2011/02/logo-baru-uin-suska-riau.html

SUmber: http://uin-suska.ac.id/dakwah/

Sumber: http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=2846

Sumber: http://www.kaskus.us/showthread.php?t=6803185

Sumber: http://riaupos.co.id/news/2011/01/kampus-uin-panam/

Sumber: http://www.sman4siak.co.cc/2011/03/raih-juara-3-cc-di-uin-suska-riau.html

Sumber: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=60598591

 

 

 





Saatnya Riau Kelola Blok Siak (It’s Time for Riau to Operate Siak Block)

28 03 2011

Artikel ini diterbitkan Riau Pos 28 Maret 2011.

 

Selama delapan tahun terakhir satu-per-satu ladang minyak Riau yang dikelola perusahaan asing dilepas kepada pemerintah daerah setelah kontraknya berakhir. Pada 2002, CPP Block berpindah tangan dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada konsorsium PT. Pertamina dan BUMD Kab. Siak PT. Bumi Siak Pusako (BSP). Setelah itu Blok Langgak (Mountain Front Kuantan, MFK) yang awalnya juga dikelola CPI, sejak 2010 dikuasai penuh BUMD Pemprov Riau PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR). Dalam dua tahun ke depan, dua ladang minyak lagi akan habis kontrak, yaitu South and Central Sumatera Block (Medco E&P Indonesia) dan Siak Block (CPI). Artikel ini membahas potensi ekonomi di Siak Block dan strategi Riau untuk melanjutkan pengelolaan setelah kontrak CPI berakhir 2013.

Sekilas Siak Block

Ladang minyak Siak Block terhampar pada empat kabupaten yaitu Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Bengkalis. Eksploitasi Siak Block dimulai CPI pada 1963, dan sejak 1991 kontrak CPI diperbaharui dengan sistem bagi hasil. Berdasar kontrak baru, penguasaan CPI di Siak Blok akan berakhir pada 27 November 2013 nanti.

Siak Block terdiri dari dua lapangan utama, yaitu Lindai Field dan sebagian Batang Field. Produksi Lindai Field sekitar 1.300 barrel of oil per day (bopd) dengan peluang peningkatan melalui penambahan sumur sisipan dan aplikasi teknologi waterflood. Sedangkan Batang Field yang 65% dalam konsesi Siak Block, memproduksi sekitar 1.200 bopd minyak kental/berat, dan dapat ditingkatkan dengan teknologi pemanasan minyak di dalam reservoir, penambahan jumlah sumur, dan merapatkan spacing (jarak pengurasan antar sumur).

Jika dirata-ratakan, produksi Siak Block sekitar 2 ribu bopd. Dibanding Blok Langgak dengan produksi sekitar 600 bopd, Siak Block adalah ladang tua yang masih menawan di mata investor.

Potensi Pendapatan dari Siak Block

Walaupun produksinya tidak besar, Siak Block tetap menjanjikan pendapatan bagus untuk Riau. Dengan asumsi produksi rata-rata 2.000 bopd, maka merujuk metode penghitungan Rafiq Imtihan (2010), Riau berpeluang meraih keuntungan sekitar US$ 4,06 juta dari Siak Block atau sekitar Rp. 37,5 Miliar per tahun dengan asumsi US$ 1=Rp. 9.250. Dasar perhitungan dan asumsi yang digunakan adalah: harga Sumatra Light Crude (SLC) yang dihasilkan Siak Block sama dengan harga rata-rata SLC enam tahun terakhir (2005-2010) yaitu US$ 77,3 per barrel, biaya pokok produksi (BPP) diasumsikan US$ 15 per barrel, bagi hasil 85 % untuk pemerintah pusat dan 15 % untuk kontraktor, dan corporate and deviden tax sebesar 40,5 %. Melihat trend harga minyak yang terus naik dan masih terbukanya peluang meningkatkan produksi, keuntungan berpotensi naik di masa depan.

Berdasar pemberitaan media, terdapat beberapa pihak yang berminat mengelola Siak Block. Pemerintah daerah, melalui BUMD Pemrov Riau PT. SPR dan BUMD Pemkab Siak PT. BSP, telah menyatakan minat (Antara 2010). Selain itu, CPI juga bermaksud memperpanjang kontraknya di Siak Block, disusul Bakrie Group dan Medco International yang menyatakan minat sama.

Siapa Sebaiknya Mengelola Siak Block?

Menurut BP Migas, pemerintah akan memberi prioritas pada BUMD untuk mengelola Siak Block (Antara 2010). Belajar dari keberhasilan pengelolaan dua blok terdahulu, maka pengelolaan Siak Block oleh daerah harus diperjuangkan mengingat Riau memerlukan dana besar untuk merealisasikan target pembangunan. Pertanyaan selanjutnya adalah BUMD mana yang paling cocok di antara berbagai BUMD yang ada? Jawaban final tentu tergantung hasil tender dan kesepakatan Pemprov Riau dan Pemkab-Pemkab di mana Siak Block berada, dengan mengedepankan azas keadilan.

Namun, saya ingin mengajak kita semua untuk mempertimbangkan sebuah BUMD milik Pemrov Riau sebagai pengelola Siak Block masa depan, yaitu PT. Riau Petroleum (PT. RP). Kembali pada sejarah, PT. RP khusus dibentuk untuk mempersiapkan Riau dalam menyikapi berakhirnya kontrak pengelolaan beberapa blok migas yaitu CPP, MFK, Siak & Rokan Block). Namun dalam perjalanannya, PT. RP belum mendapatkan kesempatan menjalankan fungsinya. Berkaca pada pengalaman PT. BSP dan PT. SPR yang awalnya justru dibentuk untuk bisnis non-migas, namun kemudian menjadi contoh kesuksesan daerah mengelola bisnis migas, adalah patut jika PT. RP diberi peluang sama di Siak Block. Hal ini sekaligus membuktikan perlakuan adil pemerintah daerah kepada BUMD-nya sendiri.

Strategi

Pengelolaan migas melibatkan investasi, teknologi, dan profesionalitas. Besaran investasi untuk mengelola Siak Blcok secara mandiri dapat dihitung untuk meyakinkan calon investor bahwa Siak Block akan memberikan keuntungan besar dengan resiko terukur. Jika PT. RP diberi kesempatan, ini bermakna pemerintah daerah selaku pemegang saham utama memberi dukungan finansial. Sedangkan dari aspek teknologi sepertinya tidak ada masalah mendasar. Teknologi yang digunakan saat ini di Siak Block dapat dilanjutkan pada tahun-tahun pertama pengelolaan oleh BUMD. Selanjutnya, dapat diterapkan teknologi baru untuk meningkatkan produksi.

Kesimpulan

Pemerintah Provinsi harus memperkuat perjuangan untuk mengambil tongkat estafet pengelolaan Siak Block dari CPI pada 2013. Berbagai kesepakatan penting perlu dibuat pihak-pihak terkait untuk memuluskan rencana ini. PT. Riau Petroleum, karena fungsi dan sumberdaya yang dimilikinya patut dipertimbangkan dan diberi dukungan penuh sebagai pengelola masa depan Siak Block. Satu hal yang perlu direnungkan adalah bahwa minyak di Siak Block telah diekploitasi puluhan tahun. Kini sisa yang tinggal beberapa “tetes” harus dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti perbaikan pendidikan dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.***

Kunaifi, PgDipEnSt., M.Sc.

Peneliti di Energy Research Centre (EnReach)

UIN Suska Riau

kunaifi@gmail.com

NOTE: warna biru diedit redaksi Riau Pos dan tidak dicantumkan.





Solar Sel Full Spektrum (Full-spectrum Solar Cells)

4 02 2011

Salah satu alasan utama mengapa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) kesulitan mengimbangi pembangkit listrik konvensional adalah karena efisiensinya yang rendah. Sehingga untuk mendapatkan energi listrik yang besar diperlukan luasan modul surya yang besar pula, yang berarti biaya pun besar.

Mayoritas solar sel komersial saat ini memiliki efisiensi sekitar 15%. Sedangkan efisiensi sebesar 30% sudah berhasil diuji di laboratorium namun belum dapat diproduksi untuk keperluan komersial.

Mengapa solar sel belum bisa mengkonversi radiasi matahari dengan efisiensi tinggi? Alasannya adalah karena material solar sel hanya mampu mengkonversi sebagian dari spektrum cahaya matahari yang diterimanya. Menurut Tomas Marvart dalam bukunya berjudul Solar Electricity, hanya sekitar 2/3 dari spektrum cahaya matahari yang dapat dikonversi menjadi listrik oleh material solar sel yang ada sekarang.

Namun kini ada harapan baru untuk mengkonversi semua spektrum cahaya matahari menjadi listrik. Riset yang dilakukan oleh Wladek Walukiewicz di Lawrence Berkeley National Laboratory telah berhasil mengkonversi seluruh spektrum. Dan yang juga menarik adalah bahwa proses produksi solar sel baru ini dapat dilakukan menggunakan teknik produksi konvensional.

Prinsip yang digunakan oleh Wladek Walukiewicz dan kawan-kawan adalah bahwa: tidak ada material yang mampu merespon semua panjang gelombang radiasi matahari, masing-masing material bekerja pada panjang gelombang yang berbeda pula, maka untuk memungkinkan proses konversi seluruh spektrum dilakukan penggabungan beberapa bahan berbeda dengan sensitifitas spektrum berbeda pula.

Satu cara untuk menggabungkan berbagai bahan adalah dengan menumpuk lapisan-lapisan semikonduktor berbeda dan menggabungkannya secara seri menggunakan kawat. Teknik ini walaupun mampu menggabungkan lapisan-lapisan berbeda, namun strukturnya masih rumit sehingga menyulitkan dalam proses fabrikasi. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat satu lapisan namun mampu bekerja dengan spektrum berbeda.

Tim peneliti mengatakan bahwa teknik baru yang mereka perkenalkan akan menghasilkan solar sel efisiensi tinggi dengan harga yang labih murah. Namun sayang, mereka belum menyebutkan setinggi apa efisiensi yang dapat dihasilkan.

Sumber: http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2011/01/24/practical-full-spectrum/





Era Minyak Murah Telah Berlalu (Cheap Oil Era is Ending)

14 12 2010

Artikel ini diterbitkan Riau Pos, 14 Desember 2010

Pada 1973 dan 1979 harga minyak mentah dunia secara tiba-tiba meroket hingga tiga kali lipat. Kejadian beruntun ini membuat ekonomi global terpuruk ke dalam resesi parah. Sejak itu harga minyak bumi tidak pernah stabil; tak jarang mengacaukan ekonomi suatu negara bahkan dunia. Terakhir, tahun 2008 minyak kembali memberi kejutan pada ekonomi global saat harganya naik hingga $US 147 per barrel dari sebelumnya sekitar $US 50 per barrel. Indonesia merasakan akibatnya dalam bentuk defisit APBN sehingga banyak proyek terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan, dan antrian penduduk di pangkalan minyak bertambah panjang. Banyak analis menterjemahkan krisis minyak global sebagai peringatan bahwa cadangan minyak dunia makin sedikit, dan ketergantungan berlebihan pada ekonomi berbasis bahan bakar fosil (minyak bumi, gas alam, dan batu bara) adalah pilihan yang amat rapuh.

Sejarah dan perkiraan harga minyak menurut International Energy Agency. Terlihat bahwa tahun 2035 harga minyak diperkirakan $200 per barrel. Harga minyak saat ini adalah sekitar $  (Sumber:Reuters)

Kini rakyat Indonesia diresahkan oleh rencana pemerintah mencabut subsidi BBM bagi mobil pribadi, bagai ‘pil pahit’ hadiah tahun baru 2011. Rencana ini menurut pemerintah, diambil untuk mengantisipasi lonjakan subidi BBM tahun 2011 yang diperkirakan mencapai 10 persen akibat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Pencabutan subsidi BBM akan dilakukan dua tahap; dimulai di Jabodetabek dan kawasan lain di Jawa-Bali pada 2011. Sedangkan tahap dua di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pada 2012. Tahun 2013 kebijakan ini ditargetkan berlaku di seluruh Indonesia.

Artikel ini mendiskusikan kondisi dan tantangan perminyakan Riau serta langkah awal yang perlu diinisiasi Pemda untuk menjamin keamanan suplai energi, khususnya minyak bumi, masa depan.

Riau Kaya Minyak Tinggal Sejarah

Minyak telah dijadikan komoditi ekonomi utama nasional terutama zaman orde baru. Tahun 1977 tercatat sebagai puncak produksi minyak nasional, sehingga Riau sebagai penghasil (namun bukan penikmat) utama minyak nasional mendapat julukan sebagai negeri “petro-dollar.”

Kini kejayaan itu telah berlalu. Indonesia terlalu semangat menghisap “sang emas hitam” dari perut bunda pertiwi tanpa memperhitungkan cadangan minyak nasional yang sebenarnya cuma sedikit, sehingga perlu dihemat. Puncak produksi minyak nasional telah berlalu dalam waktu amat dini. Sejak 2000, produksi minyak (lifting) tidak pernah mencapai 1 juta barel per hari (bph). Tahun ini, target lifting nasional sebesar 965 ribu bph dalam APBN tidak tercapai.

Bahkan, setelah 47 tahun menjadi anggota organisasi negara-negara elit pengekspor minyak (OPEC), efektif Januari 2009 Indonesia terpaksa hengkang karena telah berubah menjadi net oil importer sejak 2003, alias meng-impor minyak lebih banyak daripada meng-ekspor. Penyebanya jelas, bahwa saat kebutuhan minyak dalam negeri meningkat terus-menerus, lifting menurun secara pasti, yang dalam teori ekonomi disebut oil supply-demand gap. Jika dulu kenaikan harga minyak dunia membawa berkah bagi Indonesia, kini justru menjadi petaka.

Apa indikasi minyak Indonesia segera kering? Pertama, perhatikan statistik. Menurut Bappenas (4/11/2010), jika tidak ditemukan sumur baru, cadangan minyak Indonesia hanya bertahan hingga 18 tahun ke depan. Estimasi ini lebih optimis dibanding hitungan British Petroleum (2010) yaitu 15,6 tahun. Lihat juga pernyataan raksasa Chevron (CPI) bahwa produksi CPI di Riau, turun sekitar 10 persen per tahun (21/03/2005).

Kedua, di Riau, dalam delapan tahun terakhir satu-per-satu ladang minyak yang dikelola perusahaan asing dilepas kepada pemerintah setelah kontraknya berakhir. Sebagian diraih melalui perjuangan rakyat seperti CPP Block yang diserahkan CPI pada 2002. Sebagian lagi diserahkan melalui proses yang lebih mulus seperti Blok Langgak CPI (2010). Dalam waktu dekat Riau akan mengambil pengelolaan Mountain Front Kuantan Block dari CPI. Telah diwacanakan pulua mengambil Siak Block dari CPI yang berakhir 2013, dan South and Central Sumatera Block dari Medco E&P Indonesia (habis kontrak 2013). Inilah indikasi bahwa dalam hitungan para raksasa industri minyak, eksploitasi sumur-sumur minyak Riau yang sudah uzur tidak menarik lagi.

Ketiga, dalam lima tahun belakangan Presiden telah mengeluarkan dua Inpres terkait penghematan energi, mengindikasikan kekhawatiran akan keamanan suplai energi masa depan di tengah kebutuhan kian meningkat. Kedua Inpres tersebut adalah Inpres 10/2005 tentang Penghematan Energi dan Inpres 02/2008 tentang Penghematan Energi dan Air.

Apa Strategi Riau?

Riau dapat mengadopsi dua strategi paling populer di berbagai negara untuk memperlambat habisnya cadangan minyak. Pertama, gerakan hemat energi (energy efficiency) secara menyeluruh. Memang pencabutan subsidi BBM memiliki potensi dampak sosial- ekonomi seperti penurunan daya beli masyarakat dan memicu peningkatan jumlah kendaraan roda dua dengan BBM bersubsidi. Namun, kebijakan ini berpotensi menekan konsumsi BBM berlebihan. Selama ini kita dimanjakan oleh BBM murah sehingga tidak jarang berperilaku boros BBM. Mulai tahun depan, kita perlu berpikir untuk mempersingkat perjalanan dengan mobil pribadi.

Selain efisiensi energi di industri, perkantoran, dan transportasi, di rumah anda juga bisa hemat energi

(Sumber: http://www.solar-green-wind.com/archives/energy-efficiency)

Gerakan hemat energi adalah wajib setelah dikeluarkannya PP 70/2009 tentang Konservasi Energi. Disebutkan bahwa Pemprov, Pemkab/Pemko bertanggung jawab melaksanakan langkah-langkah penghematan energi. Maka, Pemrov Riau beserta Pemkab/Pemko perlu segera melaksanakan PP 70/2009 dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi serta mengalokasikan dana untuk hal tersebut. Program hemat energi tidak hanya menurunkan konsumsi BBM, tapi juga menghemat anggaran dan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim.

Strategi kedua adalah mengurangi ketergantungan pada minyak bumi melalui strategi bauran energi (energy-mix), di mana konsumsi minyak dikurangi sementara pemanfaatan energi terbarukan ditingkatkan. Strategi ini juga wajib dilakukan. Kebijakan Energi Nasional 2025 mengamanatkan bahwa pembangunan energi masa depan dititikberatkan pada pemanfaatan energi terbarukan secara maksimal. UU 30/2007 tentang Energi juga mengatur bahwa “penyediaaan energi baru dan terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.” Langkah awal adalah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) tingkat propinsi dan kabupaten/kota, yang mencantumkan pola pengembangan energi terbarukan di Riau.

Sumber: http://www.theenergyresources.com/images/renewable-energy.jpg

Kesimpulan

Melihat konsumsi minyak yang berlebihan, the Association for the Study of Peak Oil and Gas secara ekstrim memperkirakan bahwa dunia akan kehilangan ‘orang perminyakan’ akhir abad ini karena sumur minyak ditutup di mana-mana. Walaupun cukup meresahkan, rencana pencabutan subsidi BBM untuk mobil pribadi sesungguhnya dapat menggugah kesadaran kita bahwa era minyak murah telah berlalu. Karena kita masih memerlukan BBM untuk menggerakkan ekonomi dan kehidupan, mari mulai berpikir efisiensi energi dan energi terbarukan. Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota diharap dapat memulainya dengan menetapkan instrumen kebijakan pendukungnya.

Kunaifi, PgDipEnSt., M.Sc.

Peneliti di Energy Research Centre (EnReach)

UIN Suska Riau

Note: Bagian yang diberi warna biru diedit oleh redaksi Riau Pos.





Menara Bank Riau Hemat Energi?

7 08 2010

Menarik sekali berita Riau Pos (20/7) tentang acara ground breaking Menara Dang Merdu Bank Riau. “Proyek prestisius” gedung seluas lebih 20 ribu meter persegi di lokasi Balai Dang Merdu adalah bukti supremasi BUMD Riau di sektor perbankan. Menurut Dirut Bank Riau, Ir. Erzon, MM., desain menara “melibatkan tiga unsur, yakni kemelayuan, Islam dan struktur modern yang dinamis.” Sungguh membanggakan.

Namun satu hal penting tidak disinggung-singgung, yaitu aspek hemat energi (khususnya listrik) yang mestinya menjadi unsur keempat dari menara 15 lantai tersebut. Artikel ini bermaksud mengajak pihak-pihak yang membangun gedung besar untuk mempertimbangkan “energy efficient building” demi masa depan yang lebih baik, diawali Bank Riau, semoga.

Mengapa Gedung Hemat Energi?

Di tengah krisis energi global ini, di mana suplai energi makin langka dan mahal, membangun gedung besar berarti menambah konsumsi energi dalam jumlah besar pula. ‘Kue’ energi yang terbatas tersebut perlu dibagi secara bijak antara lain dengan menerapkan prinsip gedung hemat energi.

Gedung hemat energi adalah gedung yang menggunakan lebih sedikit energi tanpa mengurangi kualitas layanan energi. Menurut International Energy Agency (2007), sekitar 45% energi primer di Indonesia dikonsumsi oleh bangunan, sehingga sektor bangunan bertanggung jawab terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) dalam proporsi siginifikan. Melalui implementasi hemat energi (pada desain dan operasional bangunan), pengelola bangunan akan meraih keuntungan finansial besar, ikut membantu mengurangi emisi GRK, dan terlibat aktif menjaga suplai listrik di Propinsi Riau.

Banyak contoh sukses gerakan hemat listrik. Di California misalnya, kompleks Capitol East End menghemat hingga Rp. 300 juta per bulan melalui program efisiensi energi. Begitu juga sebuah rumah sakit di Jakarta, awalnya membayar sekitar Rp. 320 juta tagihan listrik per bulan, berkurang sekitar Rp. 60 juta per bulan setelah menerapkan program hemat energi.

(Foto: http://i195.photobucket.com/albums/z171/rilham2new/Pekanbaru%20Lovely%20City/COnstruction%20Update/bank_riau_design.jpg)

Contoh lain, sebagai ilustrasi, gedung Asian Development Bank (ADB) di Manila yang luasnya 6,5 kali calon Menara Bank Riau menghemat tagihan listrik US$ 730 ribu pada 1999 setelah menerapkan program hemat energi. Artinya, dengan asumsi pola konsumsi listrik sama, Menara Bank Riau dapat menghindari tagihan listrik sekitar Rp. 1 Milyar per tahun jika memiliki program hemat energi di gedung barunya. Secara umum, menurut textbook, program hemat energi yang terencana dan konsisten potensial menghemat antara 20-70% konsumsi energi di gedung.

Dari aspek lingkungan hidup, menghemat energi berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fossil sehingga mengurangi emisi GRK penyebab pemanasan global. Mengikuti contoh di atas, gedung ADB dan rumah sakit tersebut berhasil menghilangkan emisi gas rumah kaca 18 ribu ton dan 1.600 ton per tahun dibanding sebelumnya. Ini merupakan potensi income dollar tunai bagi Bank Riau melalui skema clean development mechanism (CDM). Rumah sakit di Jakarta tersebut meraih lebih Rp. 100 juta per tahun melalui skema CER-CDM.

Saran untuk Bank Riau

Empat faktor yang menentukan tagihan listrik di suatu gedung adalah: desain dan konstruksi gedung, peralatan yang digunakan, perilaku pengguna gedung, dan bauran suplai listrik. Karena desain gedung sudah selesai, maka Bank Riau masih memiliki peluang memperhatikan faktor kedua hingga keempat.

Pertama, menggunakan peralatan listrik efisiensi tinggi. Sebagai contoh, sistem pencahayaan yang mengkonsumsi sekitar 20 persen listrik di gedung perkantoran dapat dibuat efisien melalui pemilihan dan tata letak lampu yang optimal, diikuti pilihan warna interior yang sesuai. Begitu juga, sistem pengkondisi udara (AC) yang biasanya mendominasi konsumsi listrik di gedung perkantoran, perlu diseuaikan dengan karakteristik gedung sehingga lebih hemat energi. Hal sama dapat diterapkan pada motor-motor listrik (pada eskalator dan lift), dan peralatan listrik lainnya seperti komputer.

Kedua, betapapun efisien-nya peralatan listrik digunakan, tidak akan banyak bermanfaat tanpa diikuti oleh perilaku hemat energi pengguna gedung, misalnya pesawat televisi menyala tanpa ditonton, atau ruangan kosong dengan AC dan lampu menyala, dan sebagainya. Hal ini memerlukan kesadaran pengguna gedung, atau dibantu dengan occupancy control untuk mematikan dan menyalakan peralatan secara otomatis saat ruangan ditinggalkan dan ditempati kembali. PerMen ESDM 31/ 2005 misalnya, menyarankan suhu ruangan diatur 25o Celsius, AC dan eskalator tidak dinyalakan sebelum jam kerja dimulai dan dimatikan 1 jam sebelum jam kerja berakhir.

Kedua strategi tersebut dilaksanakan melalui Program Managemen Energi (PME) yang kini populer, yaitu suatu gerakan hemat energi berkesinambungan pada gedung. Karena PME melibatkan proses yang kompleks, biasanya dipilih seorang Manager Energi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PME langsung kepada pimpinan puncak.

Saran untuk Pemerintah

Selaku daerah kaya SDA yang sudah berpengalaman mengelola energi, pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Riau hendaknya juga menjadi pioneer gerakan hemat energi sebagai wujud kesadaran bahwa minyak bumi Riau sudah hampir kering. Selain menerapkan PME di instansi masing-masing, yang dapat dilakukan pemerintah melalui dinas-dinas terkait adalah mulai merancang kebijakan hemat energi yang mengikat semua pihak. Sudah banyak contoh-contoh sukses di berbagai negara. Amerika Serikat misalnya, memiliki program Energy Star, yang mewajibkan setiap peralatan listrik diberi stiker berbintang menunjukkan level konsumsi energi peralatan; makin banyak bintang makin hemat energi. Sedangkan di Australia, salah satu kebijakan pemerintah memberikan subsidi pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil.

Kesimpulan

Artikel pendek ini hanya memuat secuil informasi tentang bangunan hemat energi dan PME. Prinsip PME adalah bahwa hemat energi bukan berarti mengorbankan kenyamanan. Budaya hemat energi perlu diterapkan sejak kini, dipelopori oleh pemerintah dan dunia bisnis serta diikuti secara massal oleh masyarakat. Dengan gaya hidup boros energi seperti sekarang, minyak bumi, batu bara, dan gas alam dalam waktu dekat akan habis. Mari kita perlambat dengan pola hidup bijak energi sambil menghemat biaya, meraih dollar, dan membatu melestarikan lingkungan hidup.

Tahniah untuk Bank Riau!

Kunaifi, PgDipEnSt., M.Sc.

Dosen Energi di Fak. Sains dan Teknologi

UIN Suska Riau

kunaifi@gmail.com





Riau Climate Change Center

8 01 2010

Diterbitkan di Riau Pos, 6 Januari 2010.

Di antara rombongan presiden SBY di conference of the parties (COP) perubahan iklim (climate change) ke-15 di Copenhagen Desember 2009 lalu, Gubernur Riau Rusli Zainal menjadi salah satu bintang paling bersinar. Ada dua penyebab. Pertama, inisiatif Gubri  menetapkan Giam Siak Kecil – Bukit Batu sebagai cagar biosfer dan pusat riset gambut baru-baru ini, diapresiasi UNESCO dalam bentuk anugerah Man of Biosfer 2009 untuk Gubri. Sebuah penghargaan internasional bidang lingkungan hidup yang amat bergengsi. Kedua, di Copenhagen Gubri menggagas pembentukan Riau Climate Change Center (RCCC), sebuah inisiatif yang tentu saja mendapat dukungan banyak pihak, di dalam dan di luar negeri. Artikel ini mendiskusikan secara singkat seputar gagasan pembentukan RCCC. Beberapa saran akan diusulkan.

Gubri mengatakan, azam membentuk RCCC bermula dari kesadaran bahwa Riau ikut terlibat atas perubahan iklim global. Oleh sebab itu Riau harus bertanggung jawab. Keterlibatan Riau terdiri dari daftar panjang, yang paling mutakhir adalah ‘dosa’ meng-konversi lahan gambut menjadi perkebunan. Walhasil, Riau mendapat sorotan tajam mata dunia. Beberapa langkah strategis dimulai untuk merespon protes berbagai pihak, antara lain menyusun Masterplan Pengelolaan Kawasan Gambut Berkelanjutan Provinsi Riau 2009 menyusul MoU antara Gubri dengan enam kabupaten/kota di Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup, pada 2008. Selain itu, telah pula dibuat kesepakatan bersama sepuluh gubernur se-Sumatera pada 2009 untuk menyelamatkan Pulau Sumatera melalui tata ruang berbasis ekosistem, restorasi kawasan kritis, dan perlindungan kawasan konservasi. Namun semua ini dirasa belum cukup, maka RCCC digagas sebagai ‘jurus pamungkas.’

Menurut Gubri, RCCC akan menjawab semua persoalan perubahan iklim di Riau. Institusi ini akan mewadahi semua stakeholder termasuk dunia bisnis. Melalui RCCC, pemerintah berusaha mencapai target mengurangi emisi karbon dioksida hingga 26 persen pada 2020. Gagasan Gubri membentuk RCCC adalah terobosan cerdas dan perlu didukung.

Namu demikian, beberapa hal perlu dipertimbangkan terkait pembentukan dan operasional RCCC kelak. Pertama, perubahan iklim adalah buah dari proses multifaktor, maka proses mitigasi dan adaptasi yang akan dilakukan mesti lintas sektoral. Gubri menyarankan semua stakeholder terlibat, meliputi pemerintah, bisnis, LSM, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat. Namun itu belum cukup. Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun perlu dilibatkan. Sebagai pembanding, Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat baru-baru ini membuka divisi baru bernama The Center on Climate Change and National Security. CIA beralasan bahwa climate change tidak hanya membahayakan ekologi, tapi dapat juga menimbulkan ekses politik, ekonomi, dan stabilitas sosial di masa depan, terutama karena climate change dapat memicu kompetisi dalam memperebutkan sumberdaya alam. Stakeholder lain yang mesti terlibat adalah perwakilan propinsi-propinsi se-Sumatera. Adalah fakta bahwa masalah climate change tidak bisa dilokalisir; Riau dan tetangganya saling berbagi dalam ‘menanam’ climate change dan ‘menuai’ akibatnya.

Kedua, RCCC seharusnya menjadi institusi utama dari mana konsep-konsep pembangunan berkelanjutan Riau bersumber, bukan sekedar Pusat Kajian Perubahan Iklim. Maka supaya efektif, RCCC harus memiliki kekuatan politis. Atas dasar ini, kurang tepat jika RCCC diletakkan di bawah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Riau, sebagaimana diungkapkan Gubri (Tribun Pekanbaru, 18/12/2009). Posisi di bawah BLH akan menjadi hambatan politis saat rekomendasi RCCC akan dijadikan kebijakan yang mengikat semua institusi Pemprov hingga Pemkab/Pemko. Konsekuensinya, BLH akan menjadi bulan-bulanan masyarakat jika masalah climate change di Riau tidak teratasi. Situasi akan lebih baik jika RCCC langsung dipimpin Gubernur sedangkan BLH dijadikan leading sector.

Ketiga, demi efektifitas dan kejelasan arah pembangunan Riau, sebaiknya produk pertama RCCC berbentuk konsep Riau Green atau apalah namanya, suatu instrumen kebijakan pembangunan Riau berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan goal ke-7 Millenium Development Goals (MDGs), yang telah disepakati sebagai tanggungjawab bangsa-bangsa dunia. Supaya efektif, Riau Green perlu ditetapkan melalui Perda.

Keempat, betul bahwa kini Riau disorot karena persoalan deforestasi, kebakaran hutan, dan alih guna lahan gambut. Namun dalam jangka panjang, terdapat sektor-sektor lain yang terlibat pada climate change. Di antara yang dominan adalah sektor transportasi dan energi (khususnya listrik). Jumlah kendaraan bermotor yang tak terkendali akan memperburuk climate change. Maka sudah saatnya dirancang sistem transportasi massal guna menekan penggunaan kendaraan pribadi. Di sektor kelistrikan terlihat bahwa dominasi batu bara dan gas alam (keduanya adalah penyebab utama climate change) akan berlanjut. Karena memiliki efek sama buruk dengan transportasi, sektor kelistrikan perlu dikembangkan melalui kebijkan energy-mix dengan cara ekspansi energi terbarukan, khususnya untuk ‘melistriki’ 60% penduduk Riau yang masih gelap gulita.

Kelima, pada tahap awal, keterlibatan para ahli dari luar Riau di dalam RCCC diperlukan dalam rangka local capacity building. Namun SDM daerah mesti diberi ruang yang lebar. Karena ‘peperangan’ melawan climate change ini tak akan pernah usai, demi efisiensi dan kesinambungan perjuangan, untuk tahap selanjutnya ketergantungan pada ahli dari luar propinsi mesti dilepaskan, karena yang akan selalu berada di garda terdepan adalah masyarakat Riau sendiri.

Sebagai penutup, mari kita bertanya: apakah masalah selesai setelah RCCC dibentuk? Belum tentu! Gagasan cerdas Gubri ini hanya sebuah awal. Betapapun bagusnya kerja dan rekomendasi RCCC nanti, tidak akan membawa perubahan apapun jika tidak dilaksanakan semua stakeholder secara konsisten. Pengalaman membuktikan bahwa tak kurang kebijakan lingkungan hidup yang sudah kita punya, tapi tidak banyak berfungsi. Yang pasti, penghargaan Man of Biosfer 2009 merupakan beban moral bagi kita, bahwa kini tidak ada pilihan, kecuali melekatkan aspek ekologis pada setiap program pembangunan ekonomi dan sosiopolitik di bumi Riau.

Kunaifi, ST., PgDipEnSt., M.Sc.

Pengamat Energi dan Lingkungan Hidup

Dosen Fak. Sains dan Teknologi UIN Suska Riau

kunaifi@hotmail.com








Follow

Get every new post delivered to your Inbox.